Menjemput Takdir Sejarah, Wis Wayahe Surabaya Dipimpin Santri
Catatan Redaksi - Surabaya hari ini gemerlap metropolis. Mal-mal megah berdiri, jalanan mulus membentang meskipun tak 100 persen, dan denyut ekonominya berdetak kencang.
Tapi, di balik semua modernitas itu, kita jangan sampai amnesia. Kota ini tidak dibangun cuma pakai semen dan aspal, tapi pakai darah, keringat, dan doa.
Kalau kita mau jujur membuka kembali lembaran sejarah tahun 1945, sebetulnya ada satu kesimpulan logis yang tidak bisa dibantah wis wayahe sudah seharusnya Surabaya dipimpin oleh seorang santri.
Mengapa harus santri? Jawabannya ada di DNA kota ini.
Mari kita putar waktu ke tanggal 22 Oktober 1945. Di Jalan Bubutan, sebuah keputusan mahapenting lahir. Hadratusyaikh KH Hasyim Asy'ari mencetuskan Resolusi Jihad.
Sebuah fatwa yang menegaskan membela tanah air itu hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap individu.
Fatwa ini menjadi bahan bakar spiritual, pemantik nyali, dan motor penggerak massa. Tanpa Resolusi Jihad, tidak akan pernah ada Hari Pahlawan 10 November.
Surabaya rumah rohani dari pergerakan ini. Jadi, menempatkan seorang santri sebagai pemimpin di kota ini bukanlah hal yang aneh, namun cara kita melunasi utang sejarah.
Santri punya ikatan batin yang organik untuk menjaga api nasionalisme di kota ini agar tidak padam. Bukti kedua terukir di Jembatan Merah pada 30 Oktober 1945. Tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby pimpinan tentara Sekutu yang ditakuti dunia bukanlah sebuah kebetulan.
Itu bukti konkret keberanian arek-arek Surabaya yang digerakkan oleh barisan santri, pemuda Ansor, Hizbullah, dan Sabilillah.
Keangkuhan militer pemenang Perang Dunia II rontok di tangan mereka yang bermodal iman dan keberanian.
Peristiwa ini jadi bukti sahih kalau santri bukan kaum sarungan yang gagap zaman. Mereka petarung garis depan sekaligus arsitek kemerdekaan kota ini.
Tantangan Surabaya zaman sekarang memang sudah berbeda. Kita tidak lagi melawan penjajah berbedil, melainkan melawan ketimpangan sosial, masalah urban, dan kesejahteraan warga bawah.
Di sinilah Surabaya butuh pemimpin yang punya karakter syaja'ah (keberanian) layaknya para pengepung Mallaby, sekaligus punya kompas moral yang jelas.
Memilih pemimpin dari kalangan santri bukan berarti membuat Surabaya jadi kota yang eksklusif, kolot, atau memaksakan label baru. Justru, santri hari ini memiliki kapasitas visioner, mereka mampu mengawinkan modernitas kota metropolitan dengan integritas moral yang kuat.
Menempatkan santri di tampuk kepemimpinan merupakan upaya merawat jati diri asli Surabaya, sebuah kota yang tangguh, punya nyali, menghargai keberagaman, tapi tetap memiliki jangkar spiritual yang kokoh.
Bagi Kota Pahlawan, kepemimpinan santri bukanlah cuma alternatif politik musiman. Ini takdir sejarah yang sudah semestinya dijemput.
Editor : Redaksi
