Resmikan Pojok Pengawasan dan Podcast Demokrasi, Bawaslu Sidoarjo Ajak Masyarakat Kawal Pemilu 2029

avatar Imam Hambali
  • URL berhasil dicopy
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan partisipatif dengan menghadirkan Pojok Pengawasan dan Podcast Warung Demokrasi. Peresmiannya dihadiri Bupati Sidoarjo Subandi
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan partisipatif dengan menghadirkan Pojok Pengawasan dan Podcast Warung Demokrasi. Peresmiannya dihadiri Bupati Sidoarjo Subandi

 

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan partisipatif dengan menghadirkan Pojok Pengawasan dan Podcast Warung Demokrasi.

Kedua fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi, diskusi, sekaligus sarana bagi masyarakat untuk terlibat aktif mengawal proses demokrasi.

Pojok Pengawasan yang berada di samping Kantor Bawaslu Sidoarjo itu diresmikan Bupati Sidoarjo  Subandi, Kamis (19/11/2026). Peresmian tersebut sekaligus ditandai dengan peluncuran Podcast Warung Demokrasi Bawaslu Sidoarjo.

Pojok Pengawasan disiapkan sebagai ruang diskusi dan konsultasi bagi masyarakat terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu. Fasilitas ini juga berfungsi sebagai pusat edukasi, kajian, serta pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.

Bupati Subandi menyambut positif inisiatif Bawaslu Sidoarjo tersebut. Menurutnya, keberadaan Pojok Pengawasan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu.

Selain menjadi pusat informasi dan edukasi kepemiluan, ruang tersebut diharapkan mampu membuka komunikasi yang lebih luas antara Bawaslu dan masyarakat.

“Tempat ini tidak hanya sebagai ruang pengawasan, tetapi menjadi tempat yang luas untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berkomunikasi,” kata Subandi.

Ia juga mengapresiasi peluncuran Podcast Warung Demokrasi. Menurutnya, podcast menjadi salah satu cara efektif untuk memperkuat literasi demokrasi melalui penyampaian informasi kepemiluan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami masyarakat.

“Alhamdulillah, dengan adanya podcast ini akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan menegaskan bahwa Bawaslu adalah rumah kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha mengatakan, podcast perdana bersama Bupati Subandi mengangkat tema penguatan demokrasi inklusif.

Pembahasannya mencakup peran kepala daerah dalam menjaga keberlanjutan kebijakan inklusif, termasuk pemenuhan hak ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Agung menilai, sejumlah kebijakan terkait inklusivitas sebenarnya telah diakomodasi dalam regulasi. Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten.

Menurutnya, komitmen pemerintah tidak boleh berhenti pada penerbitan aturan, tetapi harus diwujudkan melalui implementasi nyata. Termasuk kebijakan mengenai kewajiban perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

“Yang paling penting bukan hanya membuat kebijakan, tetapi bagaimana menjaga konsistensi dan komitmen setelah kebijakan itu dikeluarkan. Termasuk aturan-aturan baru menyangkut kewajiban ketenagakerjaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas,” jelasnya.

Selain demokrasi inklusif, diskusi juga menyoroti pendidikan politik bagi generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha.

Berdasarkan pengalaman program Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, hingga Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Agung menilai pelajar dan mahasiswa telah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi dan hak konstitusional.

Namun, derasnya arus informasi digital menjadi tantangan tersendiri. Generasi muda rentan menerima informasi yang tidak utuh, bahkan terpengaruh framing yang dapat membentuk pemahaman keliru terhadap persoalan demokrasi.

Karena itu, Bawaslu perlu mengarahkan rasa ingin tahu generasi muda agar berkembang menjadi partisipasi politik yang kritis dan tetap berada dalam koridor konstitusi.

Agung menyebut, menjelang Pemilu 2029 terdapat dua persoalan utama yang masih perlu diwaspadai, yakni penyebaran hoaks dan praktik politik uang.

“PR ke depan dalam proses demokrasi menuju elektoral 2029, saya rasa masih di dua klaster utama. Kalau tidak hasut, ya suap. Sehingga hoaks dan politik uang masih menjadi persoalan utama dalam proses elektoral yang akan kita hadapi,” tegasnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Sidoarjo berencana memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, partai politik, hingga aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.

Agung berharap, keterlibatan berbagai pihak dapat memperluas penyebaran informasi kepemiluan sekaligus membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan demokrasi.

Menurutnya, penguatan demokrasi tidak bisa hanya dibebankan kepada Bawaslu. Partisipasi publik dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran serta menjaga kualitas pemilu.

“Termasuk melalui ruang-ruang diskusi seperti podcast ini,” pungkasnya.(ih)