Belum Ada Penyesuaian UMK, Pimpinan DPRD Surabaya Desak Pemprov Lakukan Intervensi
Jatimupdate.id - Menurut Pimpinan DPRD Kota Surabaya, AH Thony, kenaikan BBM akibat penarikan subsidi, berdampak penurunan daya beli masyarakat. Apalagi kenaikan UMK belum disesuaikan pemerintah.
Thony menyebut, Ketika UMK belum dinaikkan, peningkatan daya beli berimplikasi pada beban berat yang ditanggung masyarakat. Harusnya, orientasi menciptakan pemerataan perlu dibuktikan. Melalui intervensi pemerintah kepada masyaraka berpenghasilan rendah (MBR).
"Itu baru luar biasa." papar Thony, saat ditemui di ruangannya.
Pemerataan, tambah Thony. Tujuannya menaikkan taraf hidup masyarakat. Supaya tidak ada jarak yang jauh, antara kaya dan miskin. "Maka, disparitas mulai kita manfaatkan, agar pemerataan terjadi," tambahnya.
Namun, bila tidak ada intervensi pemerintah. endorong perusahaan meningkatkan UMK. Maka, beber Thony, dipastikan indeks rasio semakin besar. Jarak kaya dan miskin akan makin menguat. "Dan upaya kita menciptakan pemerataan gagal," tegas Legislator Gerindra ini.
Maka, Thony mendesak, pemerintah provinsi menyikapi hal ini. Supaya daerah yang sudah berjibaku menyelesaikan beban dampak covid, tidak terbebani secara luar biasa. Apalagi, urai Thony, uang yang berputar di Kota Pahlawan setara Rp 500 T, dan Surabaya sendiri mengalokasikan Rp 3T.
"Sementara kita hanya memiliki 11 triliun, pada 2023," ungkapnya.
Sehingga, Thony menyesalkan, bila pemerintah provinsi tidak mengintervensi masyarakat kecil. Mengambil kebijakan dalam pengupahan, agar sama sama ringan mengatasi persoalan ekonomi. Dengan merumuskan pengupahan lebih cepat. Melalui pertemuan tripartit.
"Untuk meringankan beban berat daerah," demikian kata Thony. (roy)
Baca Juga: Pimpinan DPRD Sebut Akan Bertemu Investor untuk Hidupkan Kembali Mall THR
Editor : Ibrahim
