Korlantas Polri Akan Menerapkan Tilang Berbasis Poin

oleh : -
Korlantas Polri Akan Menerapkan Tilang Berbasis Poin
ujian sim
SURABAYA (JatimUpdate.id) -Korlantas Polri Akan Menerapkan Tilang Berbasis Poin. Korlantas Polri akan menerapkan tilang berbasis poin. Brigjen Aan Suhanan, Dirgakkum Korlantas Polri mengatakan dalam sistem ini setiap pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) dibekali 12 poin.
 
Poin akan berkurang jika pemilik SIM melanggar peraturan lalu lintas. Pelanggaran sedang atau kelalaian ringan akan dikurangi satu poin, pelanggaran sedang 3 poin terkurangi & pelanggaran berat dikurangi 5 poin.
Apabila 12 poin ini habis, maka SIM tidak bisa diperpanjang & harus membuat baru. Sistem ini juga akan terkoneksi dengan ETLE sehingga perhitungan poinnya akurat.
 
Kombes Pol Muhammad Taslim, Dirlantas Polda Jatim mengatakan tilang berbasis poin SIM ini karena penerapan denda pelanggaran lalu lintas selama ini belum memberikan efek jera ke masyarakat.
 
Selain itu, dari evaluasi, ditemukan kecenderungan kalau masyarakat lebih takut akan keberadaan petugas di lapangan bukan takut dengan peraturan yang berlaku.
 
Ia menambahkan, agar pemilik SIM yang poinnya habis akibat terus melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi atau jeda waktu supaya dapat mendapatkannya kembali.
 
Terkait penerapan tilang berbasis poin di Jatim, ia memastikan belum akan dilakukan dalam waktu dekat karena belum ada pembicaraan lebih lanjut. 
 
Selain melakukan penilangan, polisi punya cara baru menindak pelanggaran lalu lintas, yakni menggunakan sistem poin terdiri dari tiga jenis, yakni pengenaan satu poin, tiga poin, dan lima poin. Jumlah poin akan ditandai di SIM pelanggar dan terdapat sanksi pencabutan SIM jika akumulasi poin sudah maksimal.
Selain untuk pelanggaran lalu lintas, kepolisian juga menerapkan sistem poin untuk kecelakaan lalu lintas namun mekanismenya dibagi menjadi 5 poin, 10 poin, dan 12 poin.

Jika akumulasi pelanggaran mencapai 12 poin, maka SIM pelanggar dikenakan penalti satu yang artinya bisa dikenakan dua sanksi, yakni penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM sebelum putusan pengadilan.

Buat pemilik SIM yang sudah dikenakan penalti satu dapat mendapatkan SIM-nya kembali namun mesti melakukan pendidikan dan pelatihan mengemudi dulu.

Batas akumulasi lain yaitu 18 poin yang dikenakan sanksi langsung pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan. Setelah dicabut, pemilik SIM penalti satu bisa mendapatkan SIM-nya kembali namun wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi sesuai prosedur pembuatan SIM baru.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diundangkan sehak 19 Februari 2021. Meski demikian sistem poin ini masih dalam tahap sosialisasi selama enam bulan sejak diundangkan dan dikatakan paling cepat diterapkan akhir tahun. (yah)