DPRD Surabaya Bareng Insan Pers Ngobrol Produk Jurnalistik vs Medsos

Jatimupdate.id - Pada era digital saat ini produk jurnalistik semakin berada ditengah gempuran beragam media sosial.

Namun demikian, tugas pers harus tetap melakukan tugasnya sebagai pilar ke 4 di dalam lingkaran demokrasi, yaitu kontrol sosial terhadap penyelenggara roda pemerintahan.

Hal itu disampaikan oleh Arif Fathoni selaku Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dalam agenda kegiatan Forum Group Discussion yang bertajuk Obral-Obrol oleh Pokja Jurnalis Dewan Kota Surabaya (Judes) di Jalan Yos Sudarso, Surabaya.

Mengangkat tema 'Pers Produk Jurnalistik Vs Media Sosial', agenda tersebut dihadiri oleh Arif Fathoni Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Eko Widodo selaku Wakil Sekretaris PWI Jatim serta Abdul Aziz (Duta Masyarakat) sebagai Praktisi Media, dan hadir juga Abdul Hakim yang juga sebagai Praktisi Media (LKBN Antara).

"Makanya, kenapa saya bilang bahwa meningkat atau menurunnya kualitas demokrasi itu ditentukan dengan teman-teman pers. Karena demokrasi tanpa pers itu sama saja dengan makan nasi tanpa ayam," ujar Arif Fathoni ketika usai acara Obral Obrol, Kamis (16/02/2023).

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini berharap agar pers tidak menjadi media klarifikator atas apa yang muncul di media sosial. Sebab media sosial itu telanjang tanpa aturan, sementara produk jurnalistik itu memiliki kode etik dan memiliki standar-standar produk jurnalistik.

"Kami berharap, justru malah pers itu yang memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia dengan menguji kualitas isu yang muncul di medsos karena apa. Kalau ini dibiarkan, maka medsos sebagai agitasi ini lama-lama menjadi media propaganda kalau kemudian tidak diantisipasi, dan distruksi informasi ini membahayakan nilai-nilai ke Indonesiaan kita," papar Arif Fathoni.

Arif Fathoni menyatakan, bahwa Indonesia itu dibangun karena keberagamannya. Sementara jika dilihat melalui segi media sosial sudah tidak ada lagi norma, dan tidak ada energi tata krama khas bangsa Indonesia dalam budaya timur.

"Makanya kami berharap proses ini terus mengawal transisi demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat kita, agar tetap teguh pada nilai-nilai ke-Indonesiaan," tutupnya.

Disamping itu, Khusnul Khotimah, selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya juga mengatakan, bahwa pers mengemban amanah dan tanggungjawab besar dalam menjaga dan memajukan bangsa. Sementara medsos masih sangat diragukan.

Khusnul yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini mengatakan, saat ini pers memiliki peran penting dalam membawa cita-cita luhur bangsa, yang berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila, agama, dan kebudayaan bangsa.

“Pers memiliki peranan penting untuk turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menghadirkan pemberitaan yang profesional, independen dan menjunjung tinggi nilai kejujuran yang bukan berita hoax,” tegasnya.

Khusnul menyadari bahwa menjamurnya media sosial semakin membuat dunia pers tidak sedang baik-baik saja.

Namun Khusnul juga berharap, dengan kehadiran pers maka diharapkan semakin terdepan, dalam menghadirkan berita yang mendidik untuk mencerdaskan bangsa, dan menangkis berita hoax yang kerap kali terjadi di media sosial.

“Kita butuh informasi, kita butuh pengetahuan dan juga wawasan. Tapi semuanya itu harus mencerdaskan dan mengokohkan identitas karakter kebangsaan. Dengan hadirnya Pers diharapkan juga dapat mengedukasi masyarakat untuk mengantisipasi berita hoax yang semakin menjamur di media sosial,” ujarnya.

Khusnul juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut serta menjaga kebebasan pers, dan juga menjaga agar pemberitaan pers di media harus tetap independen.

“Mari bersama kita jaga independensi dan kebebasan Pers, secara demokrasi dan bermartabat," tandasnya.

Sementara itu, Eko Widodo selaku Wakil Sekretaris dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur mengatakan, bahwa kita harus bijak dalam bermedsos. Sebab media sosial ini produknya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Bedanya dengan produk jurnalistik adalah mengikuti rambu-rambu yang ada. Kita punya kode etik jurnalistik," terangnya.

Eko menegaskan bahwa PWI Jatim terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah segala informasi yang ada di medsos.

"Harus diuji kebenarannya, harus ditelusuri narasumbernya, harus dicek tempat lokasi kejadiannya itu, supaya tidak menjadi berita hoax atau berita bohong," tuntasnya.

Abdul Aziz salah satu Praktisi Media dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan, bahwa perkembangan pers saat ini beriringan dengan memboomingnya media sosial, maka insan pers harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk melakukan inovasi. Mengembangkan pengetahuannya sehingga menghasilkan produk yang inovatif, adaptif dan dapat dipertanggungjawabkan," paparnya.

Aziz yang juga Jurnalis Duta Masyarakat ini menyarankan bahwa seorang Jurnalis harus memiliki jiwa pioner di dunia informasi. "Khususnya dalam menghasilkan produk pemberitaan yang lebih berkompeten," pungkasnya.

Editor : Ibrahim