KPK Geledah Kantor Kemensos, Begini Penjelasan Tri Rismaharini

Reporter : -
KPK Geledah Kantor Kemensos, Begini Penjelasan Tri Rismaharini
Foto : Menteri Sosial Tri Rismaharini

Surabaya, JatimUPdate.id,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (24/5/2023), penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

Saat berada di Kota Surabaya. Tri Rismaharini, menjelaskan, bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos. Namun demikian pihaknya mendukung upaya pengungkapan yang dilakukan oleh KPK.

Baca Juga: Dahlan Iskan Dipanggil KPK terkait Kasus Korupsi LNG Pertamina

"Saya tidak mengetahui kejadian ini. Karena itu ketika media menanyakan ke saya. Saya sampaikan tidak tahu. Tapi saya mendukung KPK dan tidak akan intervensi," jelas Risma, saat di Surabaya, Jumat (26/5/2023) malam.

Seperti diketahui, KPK melakukan penggeledahan di kantor Kemensos dan membawa bukti baru dalam dugaan korupsi penyaluran bansos yang diduga terjadi pada tahun 2020 - 2021.

Dalam menjalankan tugasnya, Risma menyampaikan dirinya mengikuti arahan Presiden Jokowi. Yaitu, bansosnya tidak berupa barang, kalau ada bansos yang berupa barang ia menyatakan bukan berasal dari pihak Kementrian Sosial

"Dalam menjalankan tugas sejak awal menjabat saya melaksanakan arahan bapak presiden yaitu bukan barang. Kalau ada yang berupa barang itu dari pihak lain bukan kita," lanjut mantan Walikota Surabaya itu.

Bahkan Risma, mengaku diminta untuk menyalurkan bansos minyak goreng saat harga melambung. Namun pihaknya tetap menolak.

"Kemarin waktu minyak goreng kita diminta untuk bantu salurkan tapi saya tidak mau karena saya tetap berpegang pada arahan presiden," urai dia.

Terkait dengan pejabat yang mungkin terlibat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, mengaku telah memutasi pejabat yang diduga terlibat penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020. Mutasi tersebut dilakukan agar para pejabat yang terlibat itu tidak memegang posisi yang strategis.

Baca Juga: Terkait OTT Basarnas, Pimpinan KPK Diminta Mundur

"Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu di sini. Itu saja,” tegas Risma.

Risma pun memastikan, para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos dan di non-job kan demi mengungkap kasus dugaan korupsi ini.

"Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah,” bebernya.

Langkah mutasi yang diambil Risma juga untuk mempermudah pihak Inspektorat Kemensos dalam proses pengawasan.

"Agar dia tidak pegang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa. Waktu kita habis karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya. Karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah, adi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya," ungkap Risma.

Baca Juga: Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim Reno Zulkarnaen Diperiksa di Tipikor

Lebih jauh disampaikan pejabat yang saat ini menjalankan tugasnya adalah pejabat baru semua dan tidak ada yang terlibat. Mereka menurut Risma adalah orang orang yang baik dan punya komitmen besar membantu kerja kemensos dalam menangani berbagai persoalan sosial masyarakat.

"Para pejabat ini semuanya baru. Dan mereka tidak ada yang terlibat dalam kasus ini. Selain juga ini kasus lama," pungkasnya.

Terakhir Risma juga menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan terus bekerja untuk membantu masyarakat. Sementara kasus yang tengah ditangani KPK pihaknya tidak akan mencampuri atau mengintervensi. Risma memastikan seluruh layanan untuk masyarakat akan terus berjalan dan tidak terganggu.(Hil)



Editor : Yuris P Hidayat