Jokowi Ingin Membangun Indonesia Dari Pinggiran, Perkuat Kapasitas Aparatur Desa

2798 Desa Di Jawa Timur Raih Status Desa Mandiri

Jakarta, JatimUPdate.id,- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono mengikuti rapat koordinasi nasional kick off pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri di Grand Sahid Hotel Jaya Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (23/07/2023).

Rapat dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah Kepala Daerah se-Indonesia yang terundang.

Kick off meeting, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD) secara nasional sebagai wadah untuk menyosialisasikan program tersebut kepada pemerintah daerah dan masyarakat secara luas dan program ini akan melibatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Adapun kementerian yang mengelola program tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (Bappenas).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan program yang sangat vital. Program ini berseiring sengan Nawacita ketiga Presiden RI, Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

"Dari pinggiran itu maksudnya dari desa. Dan Jawa Timur tentunya yang paling berkepentingan karena yang masuk dalam program kerjasama ini jumlahnya 24 kabupaten dengan desa yang hampir mencapai 4 ribuan," ujar Sekda Adhy melalui siaran persnya, Rabu (12/7/2023).

Menurut sekdaprov, ada beberapa tujuan utama dari program ini, salah satunya adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa. Tak hanya itu, program ini juga didesain jntuk menjaga wawasan nasional dan penguatan sosial, budaya, juga politik.

"Jadi masyarakat desa ini akan diarahkan agar mereka punya wawasan politik. Selain itu, di kontestasi Pilkada nanti, agar mereka tidak terlibat politik praktis. Apalagi dengan kontestasi politik yang sangat dinamis di Jawa Timur," tuturnya.

Berdasarkan data indek desa membangun kementerian desa, 2798 Desa Di Jawa Timur Raih Status Desa Mandiri pada pemutahiran data di tahun 2023.

Desa bisa jadi sentra ekonomi baru yang setara dengan kota

Mendagri Tito Karnavian, dalam pada kesempatan tersebut menyampaikan, komitmen pemerintah dalam memperkuat pemerintahan dari level terendah yakni pemerintahan desa yang terus dilakukan.

Apalagi desa memiliki peran yang penting dalam mewujudkan salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Filosofi kenapa acara ini diselenggarakan, kita tahu bahwa salah satu visi bapak presiden yang menjabat tahun 2014, periode pertama itu adalah membangun dari pinggiran. Pinggiran ini adalah satu di pedesaan, yang kedua di perbatasan,” ucap Menteri Dalam Negeri.

Tito menjelaskan Presiden Jokowi pada periode pertamanya telah berkomitmen untuk memperkuat desa dengan menerbitkan Undang-Undang Tentang Desa dan sejumlah regulasi turunan.

“Pak Presiden juga membentuk menteri yang khusus menangani desa, yang mana pada kabinet-kabinet sebelumnya belum ada. Dan yang amat berarti dialokasikannya dana desa hampir 70 T pertahunnya. Desa mendapatkan anggaran Rp. 800 juta sampai Rp. 3 Miliar,” jelasnya.

Lahirnya berbagai kebijakan Presiden Jokowi mengenai desa tersebut, kata Tito, terjadi perubahan paradigma yang luar biasa, desa yang tadinya hanya komunitas masyarakat menjadi bagian dari sistem pemerintahan terkecil.

Untuk itu, Tito menegaskan penguatan pemerintahan desa perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya urbanisasi yang masif. Selain itu, langkah tersebut juga diperlukan untuk mendorong lahirnya sentra perekonomian baru di desa. Ia berharap kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, daerah maupun desa agar dapat mendukung program ini.

P3PD diharapkan dapat mengahalau fenomena urbanisasi di Indonesia. Sehingga, pertumbuhan penduduk dan ekonomi baik di desa maupun di kota cenderung stabil.

"Kita bisa lihat kalau di Jepang, anak-anak muda menumpuk di Kyoto, Tokyo, dan Osaka. Kalau di Korea Selatan, ada Seoul, Sejong, dan Busan. Generasi muda pindah ke kota. Akibatnya ada kenaikan tingkat stres dan penurunan keinginan menikah," pungkasnya.

Bahkan, terang Tito, 25% penduduk Jepang berusia 20-49 tahun berstatus lajang. Hal ini kemudian menimbulkan masalah demografi yang luar biasa di mana terjadi penurunan pertumbuhan populasi dan angka kematian lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran.

Untuk itu, Indonesia berkomitmen membangun negeri dari pinggiran. Hal-hal yang harus disiapkan antara lain adalah lapangan pekerjaan baru di desa. "Agar tidak perlu lagi merantau ke kota untuk bekerja. Jadi cukup bekerja di desa, dengan penghasilan rasa kota. Sehingga desa bisa jadi sentra ekonomi baru yang setara dengan kota," ucap Tito. (Yah)

Editor : Yuris P Hidayat