Pembangunan Sekolah Negeri Baru di Surabaya, Terbentur Minimnya Lahan
Surabaya,JatimUPdate.id - Problem zonasi masih terus menghantui masyarakat. Sebab, banyak anak-anak mereka terpental dari sekolah negeri, kendati berada dalam satu kawasan.
Masyarakat pun banyak mengusulkan untuk dibangun sekolah negeri baru. Usulan tersebut kerap dilontarkan saat anggota DPRD Surabaya melakukan reses (jaring aspirasi masyarakat) atau pada kesempatan lain.
Menyikapi hal itu, menurut Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, pembangunan sekolah negeri baru di Surabaya terbentur persoalan tanah.
"Soal kebutuhan tanahnya ini sangat minim," kata Adi, Kamis (20/7).
Sebab, kata Ketua DPC PDIP Surabaya ini, pembangun sekolah baru sudah tentu harus membebaskan tanah atau lahan.
"Kalau mungkin satu dua sekolah mungkin masih mampu," tutur Adi.
Akan tetapi bila sebanyak 153 kelurahan minta dibangunkan fasilitas sekolah negeri. Menurutnya pemkot akan kedodoran.
Namun, dengan anggaran pendidikan sebesar 21% dari APBD, ia menyebut sudah sangat tinggi. Belum lagi soal pembiayaan sekolah, gaji pegawai dan sebagainya.
Adi optimis, pemkot masih memungkinkan membangun sekolah negeri baru. Hanya saja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Kemampuan keuangan daerah itu, sambung dia, berkaitan dengan skala prioritas kebijakan pemerintah kota Surabaya.
"Jadi pembangunannya ini diatur Perda RPJMD," urainya.
Sedangkan opsi untuk mengakuisisi sekolah swasta, Adi juga memastikan pemerintah terkendala masalah keuangan pula.
Di samping itu papar Adi, pihak swasta tidak serta merta bersedia sekolahnya diakuisisi. Sebab mereka akan mempertimbangkan eksistensinya, nilai-nilai organisasi, agama, kemasyarakatan, kejuangan dan sosial. Yang itu ditunjukkan sebagai ciri khas satu sekolah.
"Kalau di negeri berarti kan semua harus sama," demikian Adi Sutarwijono. (roy)
Baca Juga: Cahyo Siswo Utomo Ditunjuk Kembali Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya
Editor : Ibrahim
