Fraksi PKS Surabaya: Jangan Sampai Menambah Anak Putus Sekolah Karena Proses PPDB

Reporter : -
Fraksi PKS Surabaya: Jangan Sampai Menambah Anak Putus Sekolah Karena Proses PPDB
Cahyo Siswo Utomo

Surabaya,JatimUpdate.id - Permasalahan PPDB di kota Pahlawan terus mendapatkan sorotan publik. Sebab,  sebanyak 4.628 siswa di Surabaya tidak sekolah atau tidak tertampung di SMP Negeri.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo menegaskan, secara umum warga khususnya keluarga miskin ingin beban biaya pendidikan anaknya gratis.

Baca Juga: Terkendala dengan Fasum, RW13 Kebraon Manfaatkan Lahan Tidur

Maka sebagai bagian dari pelaksanaan UUD 1945 pasal 31, pemerintah kota Surabaya memastikan semua warga Surabaya mendapatkan pendidikan dasar tidak terkecuali keluarga miskin.

"Pemkot harus memastikan semua warganya mendapatkan pendidikan," kata Cahyo melalui keterangannya, Rabu (9/8).

Misalnya ada yang terpental di jalur afirmasi karena terbatasnya kuota, juga tidak masuk jalur prestasi sebab terbatasnya kuota pula.

Ditambah lagi tidak bisa masuk jalur zonasi karena rumahnya tidak termasuk dalam kawasan zona tersebut.

Nah, Ketika harus melanjutkan  pendidikannya ke sekolah swasta. Cahyo menyebut warga tidak mampu karena terkendala biaya.

Baca Juga: Kelola Bank Sampah, Fasilitas PAUD Milik Developer, RW13 Kebraon Butuh Gedung Serbaguna

"Ini harus dicarikan solusi," tegas anggota Komisi D tersebut.

"Apakah dengan dicarikan kuota untuk keluarga miskin ke swasta atau bahkan solusi kejar paket." imbaunya.

Sebab menurutnya, Dinas Pendidikan kota Surabaya memiliki data dan informasi berapa jumlah kuota calon peserta didik di tiap tahun PPDB.

Baca Juga: Fraksi PKS Sorot Balai RW, Anggaran Transportasi Massal hingga Kinerja KSH

Harusnya beber Cahyo, dinas itu dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul di tiap tahun ajaran baru, utamanya calon peserta didik SMP. Karena data dan informasi tersebut dapat dianalisa.

Setelah itu, urai Cahyo diantisipasi untuk meminimalkan calon peserta didik baru, yang mengalami kendala dalam mendapatkan sekolah.

"Kami tekankan jangan sampai dari PPDB yang kurang sempurna ini, ada anak yang putus sekolah," demikian Cahyo Siswo Utomo. (roy)

Editor : Ibrahim