Dok, NPHD Pilkada Lamongan Tahun 2024 Sebesar Rp71, 5 Miliar Disepakati
Lamongan, JatimUPdate.id,- Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 resmi ditandatangani Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan dan Bupati Lamongan.
Untuk kepentingan Pilkada 2024 Pemkab Lamongan akhirnya mengabulkan pengajuan anggaran oleh KPU sebesar Rp 71.516.100.000.
Baca Juga: Baksos, Pembagian Bibit Pohon, Khitan Massal dan Pelayanan Publik Warnai HPN oleh PWI Lamongan
Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali mengatakan, penandatanganan NPHD ini merupakan wujud komitmen bersama berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah.
Penandatanganan NPHD Pilkada 2024 Lamongan yang disetujui sebesar Rp 71.516.100.000. Sebagai bentuk komitmen KPU Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan sebuah pilkada yang menjamin hak masyarakat Kabupaten Lamongan dalam proses demokrasi, KPU Kabupaten Lamongan telah melakukan langkah awal dengan melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran dan penandatanganan NPHD.
" Ya, ini demi mendukung terwujudnya Pilkada 2024 berkualitas di Kabupaten Lamongan," kata Mahrus Ali kepada wartawan di kantor KPU Lamongan Jalan Basuki Rahmat Lamongan, Senin (11/12/2023).
Mahrus mengatakan, dengan NPHD ini KPU Lamongan siap untuk melaksanakan tahapan demi tahapan Pilkada tahun 2024, sehingga dapat dipersiapkan sebaik mungkin agar perhelatan pemilihan kepala daerah di Lamongan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
Rancangan program, kegiatan dan anggaran yang telah disusun dalam bentuk proposal telah diajukan ke Pemkab Lamongan beberapa waktu yang lalu.
"Alhamdulillah penandatanganan NPHD Pilkada 2024 Kabupaten Lamongan telah berjalan lancar pada Senin (11/12/2023) di ruang kerja Pendopo Bupati Lamongan.
Baca Juga: KDMP Made Lamongan Resmi Beroperasi, Suplai Pangan hingga Jalin Kemitraan dengan Bulog
Ia berharap dengan diawali NPHD ini sampai akhir tahapan Pilkada 2023 Lamongan akan kelancaran dan kesuksesan.
Anggaran Rp 71.516.100.000 ini, akan digunakan untuk membiayai tahapan-tahapan persiapan meliputi pembentukan badan penyelenggara ad hoc, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih dan lain-lain.
Kemudian, tahapan pelaksanaan meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara termasuk membiayai pengadaan logistik pilkada.
Menurut Mahrus, pada prinsipnya pengajuan proposal dana hibah telah diajukan beberapa waktu yang lalu, untuk memberikan gambaran kepada Pemkab Lamongan tentang kebutuhan anggaran Pilkada tahun 2024.
Baca Juga: Bupati Lamongan Resmikan Jalan Plembon–Made, Didorong Jadi Jalan Protokol Penopang Ekonomi
"Tentu proposal dana tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam mengalokasikan belanja Hibah Pilkada Tahun 2024 dalam APBD," katanya.
Dalam penyusunannya, KPU Lamongan mengedepankan prinsip hemat dan efisien. Pihaknya, aku Mahrus, juga memahami kondisi keuangan pemerintah daerah.
Penandatanganan NPHD sendiri berlangsung di ruang kerja Pendopo Bupati Lamongan, Senin (11/12/2023) dan dihadiri unsur Pemkab Lamongan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan.(ZR)
Editor : Nasirudin
