PWI Bojonegoro Gelar Seminar Literasi Media dalam Mengawal Clean and Good Governance

Bojonegoro, JatimUPdate.id,-Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro menggelar seminar dengan tema "Literasi Media dalam Mengawal Clean and Good Governance". Acara ini berlangsung pada Rabu (24/4/2024) di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Nurul Azizah mewakili Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, serta narasumber dari Wakil Ketua PWI Jatim, Wahyu Kuncoro, dan Humas Polres Bojonegoro. Acara dipandu oleh Ketua Ademos, Mohammad Kundori, dan dihadiri pula oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta perwakilan kepala desa.

M. Yazid, Ketua PWI Bojonegoro, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menggali permasalahan wartawan dan pemangku kebijakan di masyarakat, serta membedakan media arus utama dan media lainnya untuk menciptakan clean and good governance yang komprehensif.

Wahyu Kuncoro dari PWI Jatim menekankan pentingnya sosialisasi peran dan fungsi pers sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Wartawan, serta pemahaman akan pentingnya media massa dalam pembangunan daerah. Ia juga menjelaskan bahwa PWI Bojonegoro bersama organisasi profesi pers lainnya sedang mencanangkan posko pengaduan masyarakat untuk menerima laporan terkait oknum wartawan yang meresahkan atau merugikan.

Sementara itu, Nurul Azizah, Sekda Kabupaten Bojonegoro, menyoroti peran penting media massa dalam kehidupan sehari-hari dan menyatakan bahwa seminar ini bertujuan untuk mengawal pemerintahan yang bersih. Ia juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mendukung terciptanya pers yang sehat dan bersih di masa yang akan datang.

Dengan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seminar literasi media ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran media dalam mengawal clean and good governance, serta memperkuat kerjasama antara wartawan, pemangku kebijakan, dan masyarakat dalam membangun daerah yang lebih baik. (NT)