Jawa Timur Bangkit Lebih Maju: Dorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Reporter : -
Jawa Timur Bangkit Lebih Maju: Dorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Ket.Foto:- Pj.Gubernur Jatim, Adhy Karyono (no.2 dari kiri ), Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim,Erwin G.Hutapea (no.2 dari kanan).(dji)

Surabaya, JatimUPdate.id,- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggelar High Level Meeting (HLM) Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Timur pada Selasa (7/5/2024).

Kegiatan HLM tersebut, yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono. Turut hadir seluruh anggota dan Ketua TP2DD, termasuk Bupati dan Walikota dari 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

Baca Juga: Jatim Peringkat Tiga Penghasil Migas Nasional

Dalam forum ini, Pj. Gubernur Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyoroti urgensi penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dengan komitmen bersama seluruh TP2DD se Jawa Timur, disepakati judul "5M Komitmen ETPD untuk Jatim Bangkit, Terus Melaju". Komitmen ini meliputi, Peningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) dalam kategori “DIGITAL”, Penggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Daerah di Jawa Timur, Optimalisasi penggunaan kanal pembayaran non-tunai, khususnya QR Code Indonesia Standard (QRIS) untuk transaksi Pemerintah Daerah, Peningkatan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi oleh Bank Jatim. Penguatan edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat Jawa Timur.

Adhy Karyono juga mencatat tiga kategori apresiasi ETPD Jawa Timur, antara lain Pemda yang telah mencapai Indeks ETPD 100% pada periode Semester II-2023, yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi.
Tiga besar Pemda di Jawa Timur dengan realisasi KKI tertinggi sampai dengan April 2024, yaitu Kota Madiun, Kab. Madiun, dan Kota Surabaya, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan realisasi KKI tertinggi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dengan semangat untuk meningkatkan digitalisasi di seluruh lapisan pemerintahan, Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus melaju menuju era keuangan dan layanan publik yang lebih efisien dan inklusif.

Dorong Digitalisasi Pembayaran Non-Tunai di Jawa Timur

Baca Juga: Pj. Gubernur Jatim Minta Kepala Daerah Wujudkan Suasana Kondusif di Pilkada Serentak 2024

Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyebut High Level Meeting (HLM) Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se Jawa Timur sebagai forum koordinasi antara TP2DD Provinsi Jawa Timur dengan TP2DD di 38 Kabupaten dan Kota se Jawa Timur.

Kegiatan ini, kata Adhy Karyono, bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu terkini dan upaya akselerasi penggunaan transaksi pembayaran non-tunai di lingkungan Pemerintah Daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran dan belanja daerah, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adhy Karyono mengungkapkan bahwa saat ini, indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) seluruh Pemda di Wilayah Jawa Timur telah masuk kategori Digital dengan rata-rata indeks mencapai 95,2 persen. Namun, implementasi ETPD di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan komitmen dan dukungan Kepala Daerah serta seluruh elemen pendukung ETPD untuk memonitor implementasi transaksi non-tunai, baik dari sisi penerimaan maupun belanja daerah.

Baca Juga: Pj. Gubernur Jatim Resmikan Tanggul Sungai Mujur dan Jembatan Kloposawit

Dalam konteks penerimaan, Adhy Karyono menyatakan bahwa penguatan ETPD memerlukan inovasi dan transformasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi non-tunai, melalui kanal pembayaran digital. Sementara dari sisi belanja Pemerintah, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemda diharapkan dapat mempermudah dan mendukung realisasi belanja daerah. Hingga April 2024, sebanyak 89,5% atau 35 dari 39 Pemda telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait KKI.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk mendukung terbentuknya ekosistem pembayaran non-tunai dan integrasi ekonomi keuangan digital di daerah. Bank Indonesia siap mendukung upaya yang diperlukan oleh Pemda untuk memperluas penggunaan kanal pembayaran non-tunai, khususnya QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah daerah, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, demi Jawa Timur Bangkit Terus Melaju. (dji)

Editor : Nasirudin