Solusi Komisi A Terkait Polemik Warga Perumahan Darmo Hill dengan Pengembangan

Reporter : -
Solusi Komisi A Terkait Polemik Warga Perumahan Darmo Hill dengan Pengembangan
RDP Komisi A terkait polemik perumahan darmo hill

Surabaya,JatimUPdate.id - Komisi A DPRD Surabaya telah menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait polemik warga Perumahan Darmo Hill dengan pihak pengembang, pada Selasa (21/5).

Saat dikonfirmasi, Sabtu (25/5) Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni bersama anggota komisi telah mencetuskan beberapa solusi terkait polemik tersebut. 

Baca Juga: KPK Sebut Surabaya Tertinggi Pengaduan Masyarakat, Imam NasDem: Ironis Bila Terkait Kinerja Pemkot

Di antaranya kelurahan harus segera turun tangan untuk memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola PSU di Perumahan Darmo Hill, RT04 RW05, Kelurahan/Kecamatan Dukuh Pakis.

Ia menegaskan, sesuai dengan Peraturan PUPR No. 10 Tahun 2010, ketika PSU sudah diserahterimakan ke pemerintah kota pengelolaannya harus diserahkan kepada pihak pengelola yang telah disetujui oleh penghuni. 

"Pengembang sudah menunjuk lembaga pengelola lain, tapi ada warga yang mau membayar IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) dan ada yang tidak. Artinya, ini terjadi distrust," sebut Fathoni.

Untuk meminimalisir potensi kecurigaan dan ketidakpercayaan, Komisi A menyarankan musyawarah. 

Sedangkan untuk menunjukkan otentifikasi persetujuan penghuni, maka harus dibuat pernyataan dari masing-masing pemilik rumah. 

"Itu menurut kami bisa menjadi solusi untuk mengakhiri ketegangan, ketidakpercayaan, dan tindakan-tindakan yang berpotensi menciptakan disharmonisasi di kota Surabaya," ucap Fathoni.

Sementara itu, Tito kuasa hukum pengurus RT04 menyampaikan bahwa persoalan tersebut muncul karena ketidakpercayaan warga kepada pengembang. "Beberapa pengelolaan yang dilakukan oleh pengembang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada warga saat awal, makanya akhirnya memuncak dan menjadikan warga keberatan tentang IPL meski ada beberapa kali pertemuan," sebut Tito.

"Poinnya hari ini adalah, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Pemkot Surabaya, PSU itu sudah diserahkan kepada Pemkot, sehingga warga meminta kepada Pemkot selaku pemilik barang untuk digunakan secara mandiri oleh warga," katanya. "Menarik iuran dari warga dan digunakan untuk warga," tambah Tito.

Namun disayangkan, selama ini tidak ada respons dari Pemkot, sehingga akhirnya warga meminta hearing kepada dewan. Sebenarnya, kata Tito, warga sudah menyerahkan pengelolaan kepada pengurus RT, namun setelah ada pembahasan, ada aturan yang menyatakan harus dikelola oleh sebuah lembaga swadaya, bukan badan usaha seperti PT. 

Terkait rekomendasi Komisi, Tito menyatakan akan dikembalikan kepada warga untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu. "Masalah setuju atau tidak, itu kembali ke warga, di sini hanya perwakilan pengurus RT," katanya.

Untuk kericuhan yang terjadi saat pemasangan portal, Tito menjelaskan itu merupakan keinginan warga untuk menjaga keamanan, karena beberapa kali terjadi kehilangan. 

"Sesuai usulan warga, pengurus RT membentuk security, sudah bersurat ke pengembang untuk meminta pos keamanan. Pengembang tidak merespon, akhirnya warga membuat pos sendiri dan memasang portal untuk menyaring keluar masuknya orang," papar Tito. 

Baca Juga: Komisi A Sesalkan Program Bantuan Hukum Gratis Tidak Terealisasi, Duit Rp 100 Juta Nganggur 

"Ternyata pada saat pemasangan, ditentang oleh pengembang, terjadi dorong-mendorong dan perusakan portal," ungkap Tito.

Tito juga menegaskan tidak ada provokasi dari pihak lain, yang ada adalah warga sudah tidak percaya dengan pengelolaan dari pengembang. 

"Pengembang sudah banyak memberikan janji, tapi tidak terjadi sesuai harapan," tegas Tito mengakhiri.

Mewakili PT. Dharma Bhakti Adijaya, Deddy Prasetyo menyatakan solusi-solusi yang diberikan Komisi A sebenarnya sama dengan yang sudah pernah ditawarkan kepada warga. 

"Warga yang sudah mengamandatkan kepada kami sampai hari ini juga menginginkan pengelolaan dilakukan pihak ketiga yang memiliki profesionalitas dan pengalaman dalam pengelolaan," kata Deddy. 

"Kalau dikelola oleh RT, apakah pengurus RT punya kemampuan untuk pengelolaan?" sebutnya.

Deddy menyatakan pihak pengembang tidak mempermasalahkan apabila pengelolaan dilakukan oleh pihak ketiga, namun syaratnya adalah memiliki keterampilan dan pengalaman dalam pengelolaan PSU. 

Baca Juga: LKPJ Walikota Surabaya, Komisi A Cecar Bakesbangpol Terkait Kasus Dana Hibah Pilwali 2020

"Jangan sampai menunjuk pengelola yang tidak pernah mengelola perumahan. Itu yang kami sampaikan kepada warga yang masih mau membayar kepada kami," ungkap Deddy.

Terkait keluhan warga atas pengelola saat ini, Deddy menyatakan pihaknya sudah berupaya untuk bermusyawarah. "Posisi kami secara hukum di MA itu menang, tapi kami tetap ingin mengajak bicara, tapi memang belum ketemu di satu titik," ujarnya. 

Deddy menduga mungkin ada yang memprovokasi warga. "Harapannya, setelah ini mari RT menunjuk pihak ketiga siapa yang berkompeten mengelola perumahan, monggo. Tapi catatannya, sebelum ada kesepakatan, ya masih kami yang menjadi pengelola," kata Deddy. 

"Tidak perlu terlalu menuduh, kami menarik resmi, bahkan warga juga sempat menggunakan security ormas," tegasnya.

Komisi A memberi waktu dua minggu kepada pihak kelurahan untuk membentuk, merumuskan, dan memusyawarahkan hal ini. 

"Pijakannya jelas, dan di situ ada syarat-syarat, lembaga pengelolaannya bisa apa saja, apakah mau dibentuk oleh RT atau pengembang. Kuncinya tetap dari persetujuan penghuni," tambah Fathoni. 

"Katakanlah ada 400 penghuni, siapa yang mendapat suara mayoritas untuk mengelola, ya harus disepakati sebagai realitas. Kalau kemudian masih ada ketidakpercayaan, hanya kepada Tuhan kita berharap," tukas Fathoni

Editor : Yuris P Hidayat