Ketika Pimpinan DPRD Sentil Walikota Eri, Terkait Pengadaan Seragam Sekolah

oleh : -
Ketika Pimpinan DPRD Sentil Walikota Eri, Terkait Pengadaan Seragam Sekolah
AH Thony

Jatimupdate.id - Pengadaan seragam sekolah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya,  AH Thony.

Ia berpandangan masalah seragam sekolah sudah tuntas, karena awal semester lalu, Pemkot, Dinas Pendidikan dan Komisi menyatakan sudah dikerjakan dan didistribusikan.

"Tetapi hari ini ada warga yang datang minta pekerjaan penjahitan." papar Thony

Menurut Thony,  warga mengaku sudah 2 tahun tidak lagi mengerjakan seragam sekolah. Padahal ia mengaku tidak ingin mencari untung, terpenting mesin jahitnya tidak karatan.

"Nah, ini sebagai satu bentuk evaluasi." jelas Thony

Terhadap hal ini, ia jadi ragu atas komitmen pihak terkait, yang sudah menyatakan seragam sekolah akan dikerjakan UMKM. "Kami mempertanyakan UMKM dari mana dimana, berapa jumlahnya yang dikerjakan oleh UMKM untuk pemulihan ekonomi." tanya Thony

Dengan warga mengeluh tidak dapat garapan sekolah itu, Thony mengaku khawatir telah dimonopoli konveksi besar. Kemudian didistribusikan pedagang-pedagang atau pihak mereka yang beramai-ramai membuat siplah.

"Saya khawatir ini ada manipulasi terhadap sistem, seolah-olah pengerjaan ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Tapi sesungguhnya hanya dikerjakan oleh pihak tertentu." beber Thony

Bila hal itu yang terjadi, lanjut Thony. Ia menilai ada pengingkaran, yang seolah-berpihak kepada UMKM untuk menghidupkan ekonomi mereka.

Maka ia mendesak Komisi D mencermati lebih dalam untuk menanyakan pada Diknas. "Kepada siapa pekerjaan itu dilakukan, diberikan kemudian dengan nominal berapa dan kemudian UMK di mana? Nanti data-data itu akan kami lihat, kami cek di lapangan kebenarannya." kata Thony.

Efisiensi Anggaran

Thony melihat, pengerjaan seragam sekolah sebagaimana rekomendasi Pansus dalam sidang paripurna, ada kesan orientasi pekerjaan seragam berharga murah dan hemat anggaran.

"Mungkin (Pansus) maunya diserahkan kepada konveksi besar, (agar ada) efisiensi anggaran." jelas Thony

Namun, Thony menilai hal itu terjadi monopoli dan bertentangan dengan spirit  pemerataan dan pemberdayaan.

Jika sekiranya itu, bertentangan dengan spiritnya Walikota Surabaya. Menurut Thony Eri Cahyadi bisa mengabaikan. 

"Itu sifatnya kan saran, masukan, bukan menjadi keputusan yang harus dilaksanakan." tegas Thony

Konveksi Besar atau UMKM?

Dalam pengadaan seragam sekolah, Thony lebih sepakat bila dikerjakan UMKM Surabaya. Sebab, hasilnya untuk warga Kota Surabaya, pemanfaatannya untuk Surabaya, serta produknya juga untuk warga kota Surabaya.

"Saya lebih berorientasi pada pemberdayaan lokal, daripada kita memberikan pada konveksi besar, yang itu  justru ada di luar kota, bahkan tidak terkait dengan sekali dengan Surabaya." beber Thony

Hal itu untuk menghindari kesan, bahwa rezeki kita diambil pihak lain. Sedangkan  kita hanya sebagai penerima jasa produksi mereka.

"Sementara di Surbaya ada sumber daya yang bisa maksimalkan untuk menjawab kebutuhan itu." ungkapnya

Bukan Sekedar Kedok

Thony mengimbau agar UMKM bukan hanya dijadikan sebuah kedok belaka, yang seolah fungsinya jadi pedagang. Supaya hal ini untuk meluruskan niat baik Pemkot yang sudah kuat untuk memberdayakan warga.

"Yang produksi biarkan produksi, yang bisa jualan lemparkan kepada mereka yang bisa jualan. Harus ada sistem atau mata rantai, siapa berperan sebagai produsen, penjual, distributor. Maka disitu bakal ketemu." papar Thony

Terhadap hal itu, Thony mengakui memang ada satu mata rantai agak panjang. Kendati demikian, ia menilai sudah menjadi etika bisnis, siapa yang memproduksi dan pihak pendistribusi.

"Dengan adanya tapis yang bisa di klaster akhirnya kita bisa mengurangi  pengangguran." jelas Thony

Terkendala Anggaran?

Menyikapi keterlambatan seragam yang dinilai terkendala anggaran. Thony tidak menampik APBD Surabaya di angka 10,3T, Namun bagi dia nilai tersebut hanya di dalam kertas saja. Sedangkan pelaksanaannya tergantung kemampuan masyarakat.

"Sumber PAD kita banyak ditarik dari masyarakat, dari pemasukan PBB. Kemudian retribusi parkir, restoran dan sebagainya." ungkapnya

Sehingga, bila sektor ini belum bergerak. Dana pemkot masih terbatas. Tapi dengan dana yang belum masuk ini. Bukan berarti tanpa solusi.

"Kita masih memiliki inovasi. Kita bisa panggil Bank dan produsen. yang tadi itu harus membutuhkan modal, kita fasilitasi bisa pinjam KUR. Itu akan terselesaikan." imbau Thony

Namun, Thony menyarankan sistem pembayarannya harus diatur,  jangan sampai bunga KUR yang ditanggung penjahit lebih besar dari penghasilannya.

"Penghasilan dari menjahit itu berapa persen. kemudian masih ada speling berapa, masih nutut enggak? urai Thony

Maka, ia menekankan, hal itu harus ada kalkulasi ekonomis yang bisa dipertimbangkan, untuk melakukan distribusi pemerataan kegiatan dan pemerataan terhadap pendapatan

Sebab, pihaknya tidak ingin terjadi kesenjangan atau disparitas makin meninggi. Apalagi hasil statistik  menunjukkan bahwa indek yang masuk cukup longgar

"Ini menunjukkan ada batasan yang kaya makin kaya, yang miskin juga banyak begitu. Ini makin itu, supaya ini bisa ditekan." terang Thony

Dorong UMKM

Melihat potensi UMKM di Surabaya, Thony yakin pengerjaan seragam bisa dikerjakan dalam jumlah besar. Sebab banyak konveksi tersebar di berbagai tempat.

Dalam hal ini Thony menyebut, di era Walikota Risma sudah merubah komplek Dolly jadi kawasan produksi. Bahkan di sana terdapat UMKM. Kemudian dibeberapa kecamatan, seperti Wonocolo,  kawasan utara, Dupak juga terdapat konveksi yang siap untuk melakukan produksi.

"Jangan biarkan mereka mati karena tergerus pandemi, tapi berikan kesempatan untuk tetap kegiatan." ujar Thony

"(Pun juga) jangan sampai dipatahkan, ada ruang penjahitan lalu diberikan kepada pihak lain. jangan begitu!" sergah Thony

Saran ke Walikota

Atas permasalahan itu, politisi senior Partai Gerindra ini, mendesak agar Walikota Eri Cahyadi melihat seragam itu sudah terdistribusi atau tidak? Mengingat saat ini sudah memasuki masa sekolah.

Bahkan, ia mewanti-wanti agar Walikota jangan sampai terkesan sekolahnya sudah selesai, tetapi seragamnya belum diberikan. Thony menilai hal itu sangat memalukan. "Jadi nanti Walikota dikatakan PHP oleh masyarakat." demikian tutup AH Thony