Rapat Paripurna DPRD Lamongan: Pandangan Umum Tujuh Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Reporter : -
Rapat Paripurna DPRD Lamongan: Pandangan Umum Tujuh Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menerima pandangan umum dari tujuh fraksi di Lamongan pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, Rabu (29/5/2024) di ruang rapat paripurna

Lamongan, JatimUPdate.id,- Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menerima pandangan umum dari tujuh fraksi di Lamongan pada rapat paripurna penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Rapat ini berlangsung pada Rabu (29/5/2024) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan.

Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lamongan, Darwoto, kegiatan ini merupakan rangkaian mekanisme usai penyampaian oleh Bupati Lamongan pada 20 Mei lalu. "Ini merupakan rangkaian mekanisme pengelolaan keuangan di daerah Kabupaten Lamongan agar lebih transparan dan akuntabel ke depan," tuturnya.

Baca Juga: Sujud Syukur Kepala desa Siser Laren Lamongan Terima SK Perpanjangan

Sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan tahun 2023 telah menjalani proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berkat kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik, Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut dari BPK RI. Selain itu, Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 Kabupaten Lamongan juga memperoleh predikat "A" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Tujuh fraksi partai yang menyampaikan pandangan umumnya pada rapat kali ini adalah Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (FPNRI), yang terdiri dari Partai PPP, Nasdem, Hanura, serta Perindo.

Baca Juga: Yuhronur Resmikan Fasilitas NICU di RSUD Ngimbang, Dukung Peningkatan Layanan Kesehatan

Dalam pandangan umumnya, Partai Demokrat memberikan apresiasi atas surplus anggaran sebesar Rp73.807.039.123,64 dari target yang ditetapkan dalam APBD 2023. Mereka juga memberikan saran agar pengawasan terhadap penggunaan belanja tidak terduga terus dilakukan agar penggunaannya sesuai dengan kebutuhan.

Pada pajak daerah yang nominalnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp160.188.575.701 atau 56 persen. Pencapaian tertinggi berasal dari pajak penerangan jalan dengan tingkat realisasi sebesar Rp69.009.324.039. Menyikapi hal tersebut, Partai PKB meminta agar seluruh sektor pajak mengalami kenaikan yang merata.

Baca Juga: Bupati Blitar Beri Jawaban Atas PU Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Belanja Daerah tahun 2023 secara keseluruhan telah terealisasi sebesar Rp3.161.814.099.392,23 atau 90,42 persen, dengan belanja operasional terealisasi sebesar Rp2.033.266.926.984,73 atau 89,83 persen. Fraksi PAN berharap ada penambahan anggaran pada pos-pos strategis terkait pelayanan publik, kesehatan, dan pelayanan sosial, seperti bantuan kartu Indonesia sehat (KIS) untuk pegawai honorer dan lainnya.

Rapat paripurna ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan.(YH/ZB)

Editor : Yuris P Hidayat