Buka Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM APIP, Ini Pesan Bupati Blitar
Blitar,JatimUpdate.id,- Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Mengawal Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Blitar, bertempat di Hotel Best Western Bandung mulai 30 - 31 Mei 2024
Dalam sambutannya, Bupati Rini Syarifah menyampaikan, sebagai pengawas internal inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, oleh karenanya kinerja pengawasan yang efektif, serta peningkatan peran dan fungsi dari aparat pengawas internal pemerintah menjadi semakin penting.
Baca Juga: Panen Perdana Melon BUM Desa Bakung, Dana Desa Rp270 Juta Berbuah Manis hingga 5 Ton
Menurutnya, APIP harus mampu dan memastikan bahwa seluruh proses pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai oleh dana masyarakat harus sampai dan atau bermuara pada kemanfaatan yang benar-benar secara nyata dirasakan masyarakat .
"Inspektorat berperan melakukan pengawalan bahkan dimulai sejak perencanaan, maka saya berharap kedepan Inspektorat dapat lebih mengedepankan “pencegahan”, mengambil peran sebagai konsultan agar dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko yang mengancam pencapaian tujuan, mampu memberikan peringatan dini atau early warning, sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak dini." Jelasnya.
Baca Juga: Pembangunan Desa di Kabupaten Blitar: Dari Serapan Anggaran ke Dampak Nyata
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan, sesuai dengan amanat PP NOMOR 60 TAHUN 2008 yang menyatakan : peran APIP antara lain : Memberi keyakinan memadai atas seluruh kegiatan pemerintahan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, sesuai kriteria yang ditetapkan dan sesuai sesuai ketentuan yang berlaku; Memberi peringatan dini (early warning system), dan membantu peningkatan managemen resiko, serta Ikut membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Berkenaan dengan capaian dan kendala yang kita hadapi.
"Saya mengapresiasi kinerja Inspektorat selama ini, khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga kita bisa mempertahankan capaian opini BPK atas LKPD dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP selama 8 kali berturut-turut." Ungkapnya.
Baca Juga: Desa Tembalang Raih Terbaik ke-3 Pemerintah Desa dan Kelurahan Award Nasional 2025 Regional II
Bupati berharap peran Inspektorat untuk lebih mengedepankan tugas -tugas yang dapat mengungkit dan berkorelasi langsung dengan penilaian pemerintah pusat tersebut, seperti nilai Indek Reformasi Birokrasi, Capaian SAKIP, SPIP, MCP KPK, dan survey penilaian integritas, karena saat ini telah menjadi parameter baru penilaian kinerja bagi seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
"Saya berharap sekaligus berpesan;
Inspektorat harus menerus belajar, meningkatkan kemampuan dan proesionalisme selain untuk memperbaiki kinerja internal Inspektorat, agar juga dapat membimbing perangkat daerah guna memperbaiki kinerjanya;
Mencari inovasi metode kerja pengawasan yang lebih efektif dan relevan dengan tantangan saat ini, serta memperkuat komitmen dan kerjasama baik internal maupun eksternal." Imbuhnya. (RD)
Editor : Anang AF