KPPU Temukan Bukti Pelanggaran Layanan Jasa Pengiriman di Shopee, Perkara Naik ke Tahap Pemeriksaan

Reporter : -
KPPU Temukan Bukti Pelanggaran Layanan Jasa Pengiriman di Shopee, Perkara Naik ke Tahap Pemeriksaan
Majelis Komisi KPPU

Jakarta, JatimUPdate.id,- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumumkan telah menemukan alat bukti pelanggaran terkait layanan jasa pengiriman di platform e-commerce Shopee. Dengan temuan ini, perkara tersebut naik dari tahap penyelidikan ke tahap pemeriksaan.

"Alat bukti yang digunakan ada keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta keterangan pelaku usaha. Dua alat bukti tersebut sudah cukup, sehingga perkara ini naik dari penyelidikan ke tahap pemeriksaan," ujar Siswanto, Anggota Majelis Komisi KPPU, saat ditemui di kantor KPPU pada Selasa, 11 Juni 2024.

Baca Juga: KPPU Sosialisasikan dan Dampingi Usaha Peternak di Bali Agar Sesuai Prinsip Kemitraan Yang Sehat

Siswanto tidak mengungkapkan daftar saksi meskipun tidak ada kewajiban undang-undang untuk merahasiakannya. Ia memilih merahasiakan identitas saksi karena mereka masih terikat dengan Shopee. "Tidak ada kewajiban di undang-undang untuk merahasiakan. Namun kami ingin merahasiakan itu karena saksi-saksi ini berkaitan semua dengan Shopee," tambah Siswanto.

Perkara yang berasal dari inisiatif KPPU ini melibatkan dua terlapor, yaitu PT Shopee International Indonesia (Terlapor I) dan PT Nusantara Ekspres Kilat (Terlapor II). Menurut temuan KPPU, PT Shopee International Indonesia diduga berupaya memonopoli layanan jasa pengiriman yang disediakan oleh PT Nusantara Ekspres Kilat.

Baca Juga: KPPU Periksa Ahli Dalam Sidang Lanjutan Perkara Tender di Nusa Penida

Investigator KPPU, Denny Julian Risakotta, menjelaskan bahwa Shopee tidak memberikan pilihan kepada konsumennya untuk memilih layanan jasa pengiriman atau kurir yang diinginkan. "Ada kebijakan di Shopee yang tidak lagi memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih kurirnya, karena kurir sesuai dengan harga dan kualitas pelayanan. Jadi di situlah intinya. Ada pilihan terhadap konsumen yang dihilangkan, kemudian dampak yang kita lihat, ada konsumen yang dirugikan, ada seller yang dirugikan, ada kurir yang dirugikan," ujar Denny.

Perkara ini pertama kali dibahas oleh KPPU pada tahun 2021 ketika diketahui bahwa Shopee dan beberapa e-commerce lainnya secara konsisten menguasai konsentrasi pasar. Namun, KPPU baru menggelar sidang perdana pada Selasa, 28 Mei 2024. Setelah mendengarkan paparan dari Investigator KPPU sekaligus pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti pada sidang tersebut, Majelis Komisi melanjutkan persidangan dengan agenda Penyampaian Tanggapan Terlapor pada tanggal 11 Juni 2024 di Kantor KPPU Jakarta.

Baca Juga: Harga Bawang Merah di Kota Blitar Hari Ini Alami Penurunan, Segini Perkilogramnya

Denny menyatakan bahwa proses lidik memerlukan kehati-hatian dan waktu yang cukup lama. "Proses lidik itu butuh kehati-hatian, butuh pemeriksaan saksi yang banyak, jadi memang harus hati-hati. Tidak mungkin kita gelar sidang atau melakukan penuntutan tanpa disertai alat bukti yang cukup. Maka itu, kita perlu kehati-hatian dalam proses lidik, yang butuh waktu cukup lama," jelas Denny.

Sidang lanjutan akan digelar pada Kamis, 20 Juni 2024, untuk mempelajari tanggapan dari pihak Shopee. KPPU berharap proses pemeriksaan ini dapat mengungkap lebih jelas mengenai dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh Shopee dan PT Nusantara Ekspres Kilat, serta dampaknya terhadap konsumen dan pelaku usaha lainnya.(YH/Dji)

Editor : Yuris P Hidayat