PJ Bupati Bangkalan terima Audiensi POSNU, Ini yang Dibahas
Surabaya, JatimUPdate.id - Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Bangkalan dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bangkalan menerima Audiensi dari Dewan Pimpinan Cabang Poros Sahabat Nusantara (DPC POSNU) Kabupaten Bangkalan.
Audiensi tersebut, membahas minimnya Pendapat Asli Daerah dari Pajak Reklame dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangkalan, pada Tahun Anggaran (TA) 2019 sampai TA 2023. Audiensi diterima PJ Bupati Arief M Edie di Pendopo Agung Kabupaten Bangkalan.
Baca Juga: POSNU Surabaya Desak Bawaslu Tindaklanjuti Dugaan Praktik Money Politik
Melalui keterangannya, Jumat (28/6) Ketua DPC POSNU Kabupaten Bangkalan Rizky Ahmad Taufik mengatakan, DPC POSNU Bangkalan telah melakukan pengawasan partisipatif terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Bangkalan sejak Tahun Anggaran 2022, hanya baru kali ini di terima audiensinya oleh Pemda Kabupaten Bangkalan, sejak adanya PJ Bupati.
“Ya, kan baru-baru ini aja bisa memaparkan pengelolaan keuangan daerah. Sebelum ada PJ pun kami terus melakukan tela'ah mulai TA 2022 dengan Team DPC POSNU, masalah komitmen bentuk pengawasan partisipatif sudah continue sebelum ada PJ, bedanya bisa disampaikan hari ini,” ungkap pemuda asal desa Ba'engas tersebut.
Ia juga mengatakan, DPC POSNU Kabupaten Bangkalan akan melakukan Audiensi kepada DPRD Kabupaten Bangkalan dan akan menyampaikan kajian akademik sistem pengelolaan APBD.
“Bentuk kajian akademik sistem pengelolaan APBD yang sebenarnya. Akan kami sampaikan juga kok," tutur Rizki yang juga mantan aktifis PMII Indonesia Raya, Universitas WR Supratman Surabaya.
Rizki sapaan karibnya menjelaskan, pengelolaan APBD harus mempunyai acuan berdasarkan asas-asas Pengelolaan APBD, harus meliputi Transparansi, Akuntabel, Partisipatif.
“Tiga hal yang mendasar itu harus dijadikan acuan. Jangan kemudian, tidak ada peran partisipatif oleh NGO dalam planning e-budgeting. Mengingat sudah masuk Perubahan PAK TA 2024, sangat diperlukan peran NGO maupun masyarakat disitu,” ungkap pemuda alumnus FISIP UNIPRA Surabaya ini.
Rizky juga mengungkapkan, skema resources pendapatan asli daerah harus saling menopang dari empat sektor. Mengingat pertumbuhan PAD mencapai 38.60%, menunjukkan fiskal PAD meningkat signifikan.
Baca Juga: P3I Jatim Siapkan Judicial Review Perda Baru Reklame Surabaya
“Ya memang sudah menjadi tuntutan Pemda dengan hadirnya UU HKPD itu, selain meningkatkan otonomi daerah dan harus desentralisasi,” pungkasnya.
Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie Menyampaikan rasa senang dan mengucapkan terimakasih atas kedatangan DPC POSNU Bangkalan yang dirasa telah mewakili pemuda Bangkalan untuk berdiskusi tentang Kabupaten Bangkalan dengannya.
"Mator sakalangkong, (terimakasih), saya sampaikan kepada POSNU, yang telah menyampaikan temuannya dan berdiskusi dengan saya," ungkapnya
Ia juga mengatakan, Sangat membutuhkan generasi muda dari Kabupaten Bangkalan yang ikut menyoroti Pemerintah Kabupaten Bangkalan demi Bangkalan yang lebih baik lagi.
"Saya memang butuh generasi muda Bangkalan untuk ikut tampil dan mengkritisi pemerintah Bangkalan," kata PJ bupati Bangkalan.
Baca Juga: Bangun Sinergitas Menjelang Pemilu 2024, SMSI Gelar Audensi dengan Kompolnas
Lebih lanjut, PJ Bupati Bangkalan berharap kepada DPC POSNU Bangkalan, agar terus bisa konsisten mengawal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan, jangan hanya muncul sebentar dan menghilang.
"jangan hit and run, muncul ke permukaan terus menghilang. Kalau sudah begini, yok kita bareng-bareng. Generasi muda harus mengimbangi," tuturnya.
Selain itu, PJ Bupati Bangkalan juga mendorong DPC POSNU Bangkalan agar beraudiensi juga dengan pihak legislatif Bangkalan.
"Jangan takut untuk beraudiensi dengan DPRD bangkalan," ungkapnya.
Editor : Miftahul Rachman
