Rakor bersama Lurah, Hasilkan Setumpuk Catatan bagi Komisi A
Jatimupdate.id – Kinerja lurah se Surabaya menghasilkan setumpuk catatan bagi Komisi A DPRD Kota Surabaya. Hal itu terungkap usai rapat koordinasi (Rakor) di ruang Paripurna, Jumat kemarin.
Terhadap catatan itu, Wakil Ketua Komisi A Camelia Habiba mengimbau, agar pelayanan publik dilakukan secara cepat, tepat, efisien, dan tidak bertele-tele.
Maka, menurut Legislator PKB ini, perlu Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kompetensi SDM yang diterjunkan di kelurahan dan kecamatan.
Kemudian, untuk rekrutmen outsourcing (OS), ia menekankan agar diambil alih Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Artinya, rekrutmen tenaga OS hanya dilakukan lewat satu pintu. Yaitu melalui BKD.
“Caranya, setiap OPD, Kecamatan, Kelurahan yang akan merekrut OS itu harus mengirim surat ke BKD sehingga bisa terpantau oleh BKD baik kinerjanya, SDM nya secara person to person,” ujarnya
Di samping itu, pihaknya menyayangkan masih terdapat beberapa Kelurahan yang belum memiliki fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas. Sehingga ada satu kelurahan nol kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD),
Ternyata, usut punya usut di Kelurahan tersebut tidak ada Puskesmas. Hingga warganya periksa kesehatan di Kelurahan lain. "Ini ironis dimana Surabaya kota besar seperti ini masih ada warga yang kesulitan akses kesehatan." ketus Ketua PC Fatayat NU Surabaya ini.
Namun, yang lebih tragis tambah Habiba, hampir 25 kelurahan tidak memiliki fasilitas pendidikan seperti, SMP Negeri.
Sehingga, pada saat PPDB jadi kacau.
Warga kemudian, mencari calo pendidikan yang bisa membantu agar bisa sekolah di SMP Negeri. Dikatakan, meerka harus mengeluarkan isi kantong yang tidak begitu murah agar bisa masuk ke sekolah negeri.
“Nah ini menjadi catatan evaluasi dari Komisi A ke seluruh Lurah di Surabaya,” tegasnya.
Lebih lanjut Habiba mengatakan, usai Rakor pihaknya akan melaporkan ke Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, bahwa masih banyak kelurahan yang belum memiliki fasilitas, baik pendidikan maupun kesehatan.
“Jadi selama ini kendala layanan publik di tingkat Kelurahan adalah kelemahan sistem, yaitu belum ada sistem komunikasi antara Lurah dengan OPD-OPD terkait." tegasnya.
"Oleh karena itu birokrasi ini yang harus kita potong sehingga layanan publik bisa cepat terlayani,” demikian pungkasnya.
Baca Juga: Komisi A Bangga Surabaya Kembali jadi Ajang Pelaksanaan Event Nasional
Editor : Ibrahim
