Pilwali Surabaya 2024, Antara Beban Bagi-bagi Kue, Pragmatisme dan Cheerleader dalam Dunia Politik

Surabaya, JatimUPdate.id - Bacawali dan wawali Surabaya Eri Cahyadi - Armuji (Erji), didukung parpol non parlemen dan parpol parlemen pada Pilkada Serentak 2024.

Menurut Direktur Center Development of Economics and Politics (cDep) Mohammad Badaruddin, dukungan puluhan parpol tersebut sangat menyenangkan, tetapi juga sangat berat bagi pasangan calon (paslon) petahana tersebut.

Sebab beber Badaruddin, kepercayaan dan harapan masyarakat Surabaya kepada ErJi sangat powerfull.

"Ini sangat berbahaya jika ErJi tidak mampu memenuhi harapan masyarakat Surabaya tersebut." tegas Badaruddin, Jum'at (30/8).

Badaruddin menjabarkan, ujian pertama yang harus dilalui ErJi harus mampu menang melawan bumbung kosong di atas 70% melawan DPT. Walau hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Eji sangat tinggi.

Kendati begitu, dia mengingatkan masih banyak kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan performa ErJi periode pertama.

Misalnya masalah tanah Ijo / surat ijo, yang sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik.

"Namun jangan lupa masih ada kelompok masyarakat yang tidak puas dengan performa ErJi periode pertama, misal masalah Tanah Ijo / surat ijon sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik." urai Badaruddin.

Isu Surat Ijo Mecuat

Menjelang tahapan Pilkada Serentak 2024, sekelompok masyarakat kembali gencar memperjuangkan surat ijo, utamanya Forum Analisis Surat Ijo Surabaya (Fasis).

Gencarnya tuntunan surat ijo itu, hingga di hearing kan di Komisi A DPRD Surabaya, pada Rabu (14/8).

Ketua Pengawas Forum Analisis (Fasis) Surat Ijo Surabaya Johniel Lewi Santoso menegakan, Komisi A mengakui terdapat kesalahan dalam memasukkan aset ke dalam Simbada.

Johniel memaparkan, aset yang salah dimasukkan itu seluas 48.600 persil. Sehingga dia menekankan pemerintah kota harus mencari jalan keluarnya.

"Teman kita dari DPRD tadi sudah mengakui bahwa ada yang salah memasukan aset, bahwa ini sebetulnya milik masyarakat tapi salah dimasukkan. Tolong pelajari, tadi ditanyakan bagaimana mengeluarkannya, jadi bisa memasukkan enggak bisa mengeluarkan aset itu, sebagai pemerintah kota seharusnya pasti mempunyai jalan untuk mengeluarkan," kata Johniel, usai RDP.

Tantang Komisi A, Siap Bawa ke Ranah Hukum

Johniel meminta Komisi A memfasilitasi permasalahan Surat Ijo sampai ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya kata Johniel permasalahannya harus diselesaikan sampai ke meja presiden, bila pemerintah kota dan DPRD tidak menemukan jalan keluarnya.

"Tadi saya sudah bilang ke Komisi A dibuatkan kami rekomendasi untuk ke Presiden Jokowi ternyata juga ndak mau," ujarnya.

Hal itu, kata Johniel untuk meminimalisir kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah kota dan lembaga legislatif, agar tidak berdampak pada ancaman pidana.

"Ayo kita bersama-sama dengan masyarakat, kita punya etika yang baik, kita sampaikan kepada Bapak Presiden diselesaikan segera, karena kesalahan yang terdahulu, jadi supaya pemerintah kota tidak dipidana DPRD juga tidak, jadi semuanya aman." demikian Johniel.

Sisakan Banyak Persoalan

Selain persoalan surat ijo yang belum tuntas, Badaruddin menyebut, masalah pendidikan masih menyisakan persoalan, misal zonasi, dan pendidikan SMA/sederajat.

Maka dari itu, Badaruddin menekankan, bila Erji terpilih lagi pemerintah kota harus bisa mengambil alih kebijakan pendidikan tingkat SMA supaya pemberian beasiswa bisa dilakukan secara maksimal.

"Secara umum program - program ErJi periode pertama cukup bagus dan perlu ditingkatkan jika menang pada periode ke dua." tutur Badaruddin.

Erji Harus Cerdas Bagi Kue

Badaruddin menambahkan, dukungan semua parpol parlemen dan non parlemen nantinya akan merepotkan kepemimpinan ErJi periode kedua.

"Dukungan semua parpol parlemen dan non parlemen akan merepotkan Eji selanjutkan," papar Badaruddin.

Sehingga ia meminta Erji harus cerdas membagikan ruang-ruang strategis kepada parpol pendukung.

"Dukungan semua parpol parlemen dan non parlemen akan merepotkan kepemimpinan ErJi periode kedua, harus pinter pinter membagi kue, pungkas Badaruddin.

Puji Kinerja Erji Seolah Sempurna

Beberapa partai politik pengusung Erji pada Pilwali Surabaya memberikan alasannya kenapa harus mendukung incumbent.

Ketua DPD PKS Surabaya Johari Mustawan menegaskan, dukungan kepada Erji pada Pilwali Surabaya 2024 karena dianggap berhasil melakukan perubahan secara signifikan bagi kota Pahlawan.

Johari menyebut, perubahan yang dilakukan Erji mulai indeks pembangunan manusia, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, angka harapan hidup, pendidikan dan kesehatan.

"Kita melihat bahwa walaupun 3 tahun menjabat di periode sebelumnya, kita sudah melihat prestasi pasangan Erji, dan PKS secara objektif mendukung untuk periode berikutnya," kata Johari saat deklarasi dukungan kepada Erji, di Harris Hotel Gubeng, pada Minggu (25/8).

Sementara, Bendahara DPD Partai Golkar Jatim, Blegur Prijanggono menegaskan, pertimbangan memberikan rekom rekom kepada Erji karena melihat kinerja selama 3,5 tahun sangat baik. Sehingga Golkar dalam memberikan rekom kepada Erji tanpa ada syarat atau mahar.

“Sesuatu yang baik harus didukung. Apalagi faksun Partai Golkar sekarang adalah mendukung keberlanjutan. Artinya Partai Golkar selalu mendukung pemerintahan. Pemerintahan sekarang adalah Eri-Armuji yang kinerjanya sudah bisa dirasakan warga Surabaya,” ungkapnya, di Kantor DPD Partai Golkar Jatim, Selasa (27/8).

Begitu juga dengan Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, ia malah bersyukur Partai Gerindra diajak untuk berjuang bersama Erji memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk rakyat Kota Surabaya.

"Kenapa kami memilih Erji, karena kami melihat dalam hampir 5 tahun semua merasakan bagaimana mereka betul-betul konsen dan betul-betul perhatian terhadap pengembangan, tidak hanya infrastruktur tetapi juga kualitas sumber daya manusia," beber Cahyo, di DPD Partai Gerindra Jawa Timur, pada Selasa (27/8).

Ingin Dapat Pahala?

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni menjelaskan, sudah melihat prestasi Erji dalam memimpin kota Pahlawan selama 3,5 tahun.

"Tiga 3,5 tahun Erji belakangan ini membawa Surabaya jauh lebih berkembang," klaim Fathoni, di DPD Partai Golkar Jatim

Sehingga tegas Fathoni, Partai Golkar ingin bersama perjuangan Erji agar semua keluarga partai Golkar di yaumil akhir mendapatkan pahala.

"Karena kebijakan yang baik itu akan bernilai amal jariyah. Nah Golkar ingin turut andil mendapatkan amal jariyah itu," klaim Fathoni.

Grogi Lawan Erji

Melansir Rajawarta.com, pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim mengatakan, bergabungnya parpol parlemen dan non parlemen mendukung Eji diibaratkan anak bin ajaib.

Padahal, sambung Surokim jumlah pemilih mencapai 3 juta juga terdapat 18 partai politik atau parpol di kota Pahlawan.

"Justru saya harus mengatakan ini sesuatu anak bin ajaib, Surabaya ini jumlah pemiliknya lebih dari 3juta, parpolnya 18, parpol yang besar," kata Surokim.

Sayangnya, tegas Surokim mereka justru mengusung satu paslon, tidak berani mengusung kader sendiri untuk bertarung dengan pasangan incumbent.

"Lalu pada sesi akhir semuanya sepakat mengusung satu paslon, seolah tidak ada yang berani berkehendak untuk kemudian partai saya ini tugas sudah punya kader yang hebat yang punya potensi untuk bisa kompetitif dengan incumbent, enggak ada," bebernya.

Surokom memaparkan, biasanya ketua parpol punya hasrat untuk maju mencalonkan diri dari partainya masing-masing.

Namun, sebut Surokim, mereka mendadak grogi tidak berani maju menantang Erji karena menganggap paslon incumbent sangat kuat.

"Terus partai politik akhirnya itu pragmatis, sudah enggak mendukung kader dari internalnya mereka, sudah sekarang hore-hore saja tepuk-tepuk menjadi cheerleader untuk mensuport kader partai lain," urai Surokim.

Pragmatisme dan Instan Politik

Menurut Surokim, Orkestra dari cheerleader ini sangat menarik untuk dicermati. Sebab, setiap partai berhimpun punya kewajiban secara moral untuk memiliki kader yang berani berkompetisi.

"Ini kan orkestra dari cheerleader yang menarik sebenarnya untuk dicermati ya. Pertanyaan mendasarnya, apa partai itu ingat enggak punya tugas untuk menyiapkan kader, setiap partai itu berhimpun sebenarnya punya kewajiban secara moral untuk memiliki kader yang berani yang berani berkompetisi," tutur Surokim

"Jadi dengan begitu fungsi partai itu menjadi ada," tegas dia.

Ditanya kenapa disebut Cheerleader? Surokim menjelaskan karena faktor pragmatisme politik, instan politik untuk kepentingan sharing kekuasaan

"Sepertinya pragmatisme politik, instan politik itu mendasari ya. Sudah saya jadikan partai politik nih enggak usah tugas-tugasan menyiapkan kader hebat, saya akan dukung kader lain saja yang penting sharing kekuasaannya oke, jelas. Saya kira motifnya itu yang terlihat di mata publik," demikian Surokim. (Roy).

Editor : Yuris. T. Hidayat