Isi Kekosongan Jabatan Pemkab Bondowoso Segera Gelar Open Bidding

Bondowoso, JatimUPdate.id - Pemerintah Kabupaten Bondowoso merencanakan untuk mengadakan open bidding dalam waktu dekat, untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT). Dalam hal ini kepala dinas di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.

Sebagaimana yang diberitakan di beberapa media, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaedi, menjelaskan, pihaknya sudah mulai melakukan perencanaan terkait pelaksanaan open bidding.

"Sejauh ini kami sudah melakukan perencanaan awal, untuk nantinya kami tindaklanjuti," ujar Mahfud, (11/9/2024) seperti dilansir dari Jawa Pos Radar Ijen.

Terkait rencana open bidding yang akan dilaksanakan Pemkab Bondowoso, direktur LSM Edellweis, Murti Jasmani, menyebutkan bahwa hal itu harus segera dilaksanakan. Sebab, di beberapa OPD sekarang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).

"Banyak OPD yang kekosongan pimpinan definitif, sehingga akan mempengaruhi kinerja dari lembaga tersebut," ujarnya.

Menurut Murti, beberapa Plt pun dirasa tidak pas dalam menempati posisi di tempatnya. Sebab, secara rekam jejak dan kualifikasinya tidak tepat.

"Kalau dinas dipimpin oleh orang yang kurang tepat, bagaimana pelayanan yang diberikan akan maksimal?," jelas Murti.

Ia pun menegaskan, bahwa perlu segera open bidding ini dilaksanakan, agar terbuka untuk semua yang memiliki kemampuan dan kualifikasi, nantinya bisa mengikuti dan menempati posisi yang tepat.

Ia pun menambahkan, bahwa ini adalah momen yang pas, karena bupati dijabat oleh penjabat bupati, sehingga tidak ada kepentingan politik, apalagi masuk tahapan Pilkada. Selian itu juga, karena kebutuhan untuk segera mengisi pimpinan OPD dengan pimpinan definitif yang sesuai kemampuan, agar pelayanan lebih maksimal.

"Pj kan ditunjuk, bukan dari pemilihan. Jadi, adanya open bidding ini jangan sampai ada kepentingan politik terkait Pilkada. Dan untuk dilaksanakan sesuai regulasi yang ada," kata Murti.

Sementara itu, dari lembaga Sygma Research and Consulting (SRC), Ken Bimo Satrio selaku direktur (SRC), menilai langkah Pemkab Bondowoso untuk merencanakan open bidding di tataran kepala dinas sebagai sebuah langkah yang tepat untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi lokal.

"Penawaran terbuka ini memungkinkan proses seleksi yang lebih kompetitif, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin OPD yang lebih kompeten dan berkualitas," terang Bimo.

Namun, untuk melakukan open bidding, menurutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, koordinasi yang baik dengan Kemendagri dan BKN sangat penting untuk memastikan bahwa proses ini sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kedua, masalah anggaran harus disikapi dengan serius, terutama jika pelaksanaan open bidding ini tidak dianggarkan sejak awal, karena proses ini membutuhkan alokasi dana yang cukup besar.

Selain itu, perlu adanya prioritas yang jelas terkait OPD mana yang akan diprioritaskan untuk open bidding, mengingat tidak semua OPD perlu melalui proses ini.

"Memilih OPD yang strategis dan membutuhkan penanganan yang lebih mendesak bisa menjadi pertimbangan penting untuk tahap awal implementasi," ungkap pria yang sedang menempuh gelar doktor ilmu politik di Undip ini.

"Pada akhirnya, keberhasilan dari pelaksanaan open bidding ini akan sangat bergantung pada transparansi, profesionalisme, dan dukungan anggaran yang memadai dari Pemkab Bondowoso," pungkas Bimo pada JatimUPdate.id, (13/9).

Open bidding sendiri dikenal sebagai lelang jabatan atau seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka merupakan suatu sistem mekanisme yang dilakukan dalam mengimplementasikan pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan struktural yang dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme.

Open bidding merupakan salah satu bentuk usaha yang dicanangkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Informasi yang didapat, ada 10 OPD di Bondowoso yang dijabat oleh pelaksana tugas. Diantaranya :

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perpustakaan dan Kerasipan (Disperpusip), Asisten I, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Koperasi, Perindustrian, dam Perdagangan (Diskoperindag), dan yang terakhir yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan (Disnakan). (Ar)

Editor : Redaksi