Ketua Umum JongMa, Ponirin Mika, menegaskan bahwa pelestarian bahasa daerah merupakan bagian penting dari menjaga jati diri dan budaya Madura.
Ponpes Nurul Jadid
Gelar Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual
SDM Pondok pesantren banyak melahirkan karya. Untuk menyelamatkan karya itu perlu dibuat hak cipta agar tidak diakui oleh orang lain,” ujar H Thahiruddin
UNUJA Raih Akreditasi A untuk Perpustakaan dari Perpusnas RI
“Akreditasi A merupakan buah dari komitmen kami dalam meningkatkan kualitas layanan, memperkaya koleksi, dan menerapkan teknologi informasi yang lebih modern,”
Nurul Jadid Gelar Seminar Internasional, Rumuskan Nilai Islam Universal untuk Pesantren Damai dan Inklusif
“Dunia pendidikan sedang menghadapi peristiwa yang kurang mengenakkan. Kita sering mendengar laporan bullying, entah di sekolah, di pesantren, bahkan kepada pen
Kiai Zuhri Zaini Ajak P4NJ Nusantara Hidupkan Istighotsah, Ingatkan Pentingnya Silaturahim
“Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik,” ujarnya
Kiai Kholil Jadi Pahlawan Nasional: JongMa Probolinggo Siapkan Tasyakuran dan Kajian
Kajian akan menyoroti pergerakan, peran pendidikan, hingga dimensi tasawuf yang menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektual beliau, KH Syaichona Mohamma
Warisan Keteladanan KH Zaini Mun’im Diakui Nasional Lewat Penghargaan Santri of The Years 2025
Sosok ulama kharismatik, KH Zaini Mun’im tersebut dianugerahi penghargaan bergengsi “Tokoh Santri Mengabdi Sepanjang Hayat” dalam ajang Santri of The Years 2025
Jelang Akhir Tahun, Kiai Abdul Hamid Wahid Paparkan Enam Capaian Besar Pesantren Nurul Jadid di 2025
“Semua capaian ini tentu berkat bimbingan para masyayikh, dukungan dewan pengasuh, kerja keras para asatidz, serta partisipasi aktif wali santri dan alumni,” uj
Jangan Biarkan Kangean Terpecah karena Kepentingan Modal
Kangean bukanlah ruang kosong yang siap dieksploitasi. Di sana hidup ribuan keluarga nelayan yang menggantungkan hidup pada laut dan sumber daya alamnya.
Kangean Memanas: Ketika Rakyat Kecil Berhadapan dengan Kuasa Modal
Penangkapan enam nelayan, tanpa transparansi dan komunikasi publik yang layak, justru menambah bara ketidakpercayaan warga terhadap institusi keamanan. Wajar ji