Gresik, JatimUPdate.id - 24 Maret 2025, Aliansi Mahasiswa Gresik menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi dalam mekanisme pengesahan Revisi Undang-Undang TNI. Aksi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Gresik, dengan tujuan mendesak DPRD Gresik untuk turut menekan DPR RI agar membuka akses informasi terkait revisi tersebut dan memastikan keterlibatan publik dalam proses legislasi.
Alfin Farhan, Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), mengkritisi alur pengesahan revisi UU TNI yang dianggap janggal dan minim transparansi.
"Cara pengesahan RUU TNI ini luar biasa indah—mulai dari publikasi naskah akademik, instruksi presiden yang mempercepat pengesahan sebelum 20 Maret, hingga rapat tertutup di hotel mewah dengan pengamanan ketat. Namun, sampai hari ini, draft final UU TNI yang sudah disahkan belum dipublikasikan, sehingga memunculkan banyak spekulasi liar. Kami menuntut kejelasan dan mendesak DPRD Gresik agar ikut menekan DPR RI untuk meninjau ulang UU tersebut serta mencegah pengulangan praktik serupa di masa depan," tegasnya.
Koordinator umum aksi, Faiz Mustadho, menambahkan bahwa aksi ini merupakan momentum kebangkitan gerakan mahasiswa di Gresik setelah vakum dalam beberapa tahun terakhir.
"Hari ini, kami menuntut DPRD Kabupaten Gresik agar mendesak DPR RI untuk lebih transparan dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang, sesuai dengan tata tertib DPR RI yang berlaku. Kami juga meminta Ketua DPRD Gresik untuk menyatakan sikapnya dalam mendesak DPR RI serta mengawal tuntutan Aliansi Mahasiswa Gresik hingga ke tingkat pusat," ujarnya.
Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa Gresik mengajukan tiga tuntutan utama:
1. Mendesak keterbukaan mekanisme pengesahan Revisi UU TNI agar proses legislasi dapat diawasi publik.
2. Meminta kejelasan peran TNI dalam revisi UU, mengingat institusi militer berada di bawah kebijakan politik negara dan setiap perubahan regulasi harus selaras dengan prinsip demokrasi serta supremasi sipil.
3. Menuntut kajian mendalam dan diskusi terbuka dengan DPRD Gresik terkait dampak revisi UU TNI terhadap masyarakat lokal, guna mengantisipasi potensi konsekuensi negatif yang mungkin timbul.
Presiden BEM INSIDA Gresik, Ulil, juga mengungkapkan keprihatinannya terkait implikasi revisi UU TNI terhadap supremasi sipil.
"Pengesahan revisi UU TNI ini dilakukan secara mendadak dan tidak transparan, sehingga mencederai prosedur hukum dan mengabaikan partisipasi publik. TNI sebagai alat pertahanan negara tidak boleh dilibatkan dalam ranah politik atau keputusan sipil, karena pada dasarnya kekuatan militer tidak bisa diajak berdebat dalam proses demokrasi," jelasnya.
Sementara itu, Viqi, mahasiswa UMG, menekankan bahwa aksi ini adalah titik awal kebangkitan gerakan mahasiswa di Gresik.
"Gerakan ini adalah gebrakan awal untuk menghidupkan kembali peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik di Kabupaten Gresik. Kami akan terus mengawal isu-isu strategis daerah dan berfokus pada pengawasan pembangunan daerah," ujarnya.
Massa aksi memulai demonstrasi dengan konvoi dari Bundaran GKB menuju Kantor DPRD Kabupaten Gresik. Sepanjang perjalanan, mereka menyebarkan pamflet berisi tuntutan aksi, serta melakukan orasi di depan Kantor DPRD Gresik. Mahasiswa juga meminta audiensi dengan pihak DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Bahri, Ketua Komisariat PMII Akar Bumi, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan agar DPRD Gresik ikut mengawal transparansi pengesahan revisi UU TNI hingga ke DPR RI.
"Aksi ini bertujuan untuk menuntut transparansi dan meminta DPRD Gresik agar menekan DPR RI supaya merevisi ulang UU TNI dalam proses legislasi yang sah," ujarnya.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, memberikan tanggapan positif terhadap tuntutan mahasiswa.
"Alhamdulillah, aksi kali ini mendapat respon baik dari Ketua DPRD Gresik, sehingga tidak sampai terjadi kericuhan atau penyusupan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," imbuh salah satu mahasiswa.
Aksi ini menjadi penanda kebangkitan kembali gerakan mahasiswa di Gresik dalam mengawal transparansi kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi mahasiswa dalam pengawasan regulasi, diharapkan keputusan yang diambil pemerintah tetap berpihak pada demokrasi dan kepentingan rakyat.
Ke depan, Aliansi Mahasiswa Gresik berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu lokal dan nasional yang berdampak langsung pada masyarakat, serta memastikan adanya keterbukaan dalam proses legislasi di tingkat daerah maupun pusat. (*)
Editor : Redaksi