SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono atau yang akrab disapa Buleks, menyoroti kecilnya setoran deviden dari PT Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).
Ia mendorong adanya peningkatan kontribusi sekaligus evaluasi efisiensi kinerja jajaran direksi.
Baca juga: KBS Resmi Jadi Perumda, Manajemen Kebun Binatang Surabaya Siap Benahi Legalitas
"Saya mendorong peningkatan kontribusi sekaligus evaluasi efisiensi 7kinerja jajaran direksi," tegas Buleks, Jumat (18/7).
Menurut Buleks, secara hitungan operasional, KBS seharusnya mampu menghasilkan laba minimal Rp600 juta per tahun.
Namun, kinerja sepanjang 2024 justru menunjukkan penurunan. Sepinya pengunjung dan minimnya antusiasme masyarakat dinilai menjadi penyebab utama defisit pendapatan.
"Secara hitungan operasional, KBS seharusnya mampu menghasilkan laba minimal Rp600 juta per tahun. Tapi sepanjang 2024 justru mengalami penurunan karena sepi pengunjung dan minimnya antusiasme masyarakat," ujar Buleks.
Untuk mengatasi hal itu, manajemen KBS telah menambah wahana baru, seperti taman kelinci dengan ras impor, serta menaikkan harga tiket menjadi Rp25 ribu. Namun, dampaknya belum signifikan.
Sebagai perbandingan, pada 2023 lalu KBS masih mampu menyumbang deviden sebesar Rp3 miliar ke kas daerah. Buleks meyakini angka itu bisa kembali dicapai, bahkan ditingkatkan, bila efisiensi manajemen diterapkan secara konsisten.
Baca juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
“Sudah diuji saat masa peak season seperti Lebaran dan Tahun Baru, KBS tetap berjalan lancar meski tanpa Dirut. Artinya, efisiensi itu nyata,” ujarnya.
Ia mengungkapkan gaji Direktur Utama KBS mencapai puluhan juta per bulan, belum termasuk biaya perjalanan dinas.
“Jadi kalau jabatan kosong, ini menciptakan efisiensi yang bisa berdampak positif terhadap peningkatan deviden,” tegasnya.
Saat ini, seluruh posisi direksi KBS masih kosong. Tiga jabatan strategis Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional tengah dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Dari 16 pelamar, hanya delapan yang lolos verifikasi administrasi.
Baca juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
Buleks menekankan agar proses seleksi dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek efisiensi serta komitmen terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita pelajari dulu aturannya. Jangan sampai justru rugi karena biaya operasional direksi yang terlalu besar,” katanya.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Ahmad Sahronny, menyampaikan pandangan berbeda. Menurutnya, kekosongan tiga jabatan direksi justru bisa berdampak jalannya manajemen.
“Kalau dua direksi saja hasilnya baik, apalagi kalau lengkap tiga. Tentu akan lebih baik lagi secara manajerial dan pengembangan,” tandas Sahronny. (*/Roy)
Editor : Miftahul Rachman