Surabaya,JatimUPdate.id – Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni, menilai sosialisasi antikorupsi yang digelar Pemkot Surabaya bersama KPK perlu ditindaklanjuti implementasi yang konsistensi.
Sebab, korupsi di level birokrasi tidak semata kelemahan individu melainkan juga faktor struktural.
Baca juga: Kos-kosan Harus di Jalan Raya, Pengamat: Ekonomi Lokal Senjang, Pengusaha Kecil Termarjinalkan
“Persoalan korupsi ini, di level birokrasi seringkali bukan hanya karena kelemahan individu, tapi juga karena adanya budaya patronase, praktik gratifikasi yang dianggap wajar, dan juga lemahnya pengawasan masyarakat, mas,” ujarnya, Rabu (24/9).
Bimo mendorong sosialisasi tidak cukup berhenti pada seremonial, akan tetapi harus diperkuat dengan mekanisme yang jelas.
“Sosialisasi antikorupsi ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan, penerapan sanksi, dan juga pastinya pemberian insentif bagi ASN yang benar-benar menunjukkan integritas,” terangnya.
Baca juga: P31 Pertanyakan Transparansi Perwali Nomor 73 Tahun 2025
Bimo menekankan perlunya kolaborasi dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil agar program ini lebih terukur.
“Dari sisi perspektif akademik, program ini membuka peluang bagi pemerintah untuk berkolaborasi. Perguruan tinggi, khususnya seperti saya dari ilmu politik, dapat berperan dalam riset evaluatif untuk mengukur efektivitas program, mengembangkan indikator integritas lokal, serta memberikan masukan sebagai bagian dari kajian akademik,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberlanjutan sosialisasi tersebut menjadi faktor utama agar gerakan antikorupsi tidak cuma wacana.
Baca juga: Pengamat Ingatkan Pemkot: Abai Situs Sejarah Lemahkan Identitas Kota Pahlawan
“Upaya memperkuat budaya antikorupsi bukan hanya berhenti di sosialisasi, tapi menjadi gerakan bersama yang membentuk kesadaran publik maupun birokrasi." jelasnya.
"Saya menilai Pemkot Surabaya harus diapresiasi, tapi yang lebih penting program ini dijaga keberlanjutannya. Integritas itu bukan slogan, mas, tapi fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan dipercaya masyarakat,” demikian Ken Bimo Sultoni. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman