Surabaya,JatimUPdate.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pembiayaan proyek strategis APBD 2026 bukan bersumber dari utang,
Menurutnya, hal itu melalui skema pembiayaan alternatif. Nilainya pun disesuaikan dari semula Rp2,9 triliun menjadi Rp1,5 triliun.
Baca juga: Pengamat Ingatkan Pemkot: Abai Situs Sejarah Lemahkan Identitas Kota Pahlawan
"Mekanisme pembiayaan alternatif dipilih karena dinilai lebih efisien dibanding sistem anggaran tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD." tutur Eri usai rapat paripurna penetapan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD 2026 bersama DPRD Surabaya, beberapa waktu lalu
Ia mencontohkan, proyek senilai Rp100 miliar jika dikerjakan bertahap selama lima tahun akan menelan biaya lebih besar akibat inflasi, kenaikan UMR, serta harga tanah yang terus meningkat.
“Kalau ditotal sampai 2027–2030, justru lebih mahal dibanding diselesaikan sekaligus di 2026. Dengan pembiayaan alternatif, kita bisa hemat sekitar Rp50 miliar,” kata
Selain soal efisiensi, Eri juga menganggap percepatan pembangunan akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga: Disorot Presiden AMI Tantang Pemkot Surabaya Klarifikasi Status Rumah Radio Bung Tomo
“Kalau jalan selesai di 2027, maka pada 2028 PAD bisa naik hingga Rp500 miliar karena NJOP dan harga properti ikut terdongkrak. Kalau menunggu bertahap, kita kehilangan momentum itu,” ujarnya.
Eri memastikan, dana yang digunakan bukan dana fiktif. Ia menyebut pola pembiayaan tersebut hanya mempercepat penarikan anggaran, bukan menghapus pos anggaran di tahun berikutnya.
“Kalau nanti anggaran 2029 turun, itu bukan hilang. Tapi sudah ditarik lebih dulu di 2026. Jadi uangnya jelas ada,” tegasnya.
Baca juga: Sering Wakili Eri Cahyadi di Sidang Paripurna, Lilik Bantah Isu Disiapkan Jadi Calon Wali Kota
Terkait penurunan pembiayaan dari Rp2,9 triliun menjadi Rp1,5 triliun, Eri menegaskan hal itu merupakan hasil penyesuaian proyek, bukan pengurangan utang.
“Kalau proyek selesai 2027, pembiayaannya dihitung sampai 2027. Jadi bukan pinjam uang lalu bayar entah kapan, tapi dicicil sesuai progres pekerjaan,” jelasnya.
“Pembiayaan alternatif ini memang berbeda. Dicicil sesuai pengerjaan, bukan berarti 2026 langsung utang besar lalu nyicil. Awalnya saya dan DPRD juga sempat mengira ini utang, ternyata bukan,” demikian Eri Cahyadi. (*Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat