Desk Monitoring dan Data Kependudukan Tidak Logis Desakan Pemekaran Dapil Surabaya Mencuat

Reporter : Ibrahim
Ilustrasi, dok Jatimupdate.id

Surabaya,JatimUPdate.id - Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, memaparkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait desk monitoring data kependudukan. 

Desk monitoring itu untuk memantau data kependudukan warga kota Pahlawan lantaran sering mengalami fluktuatif sebelum dan pasca Pemilu.

Baca juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kemendagri memastikan validasi data kependudukan di kota Pahlawan.

"Intinya kita ada koordinasi, kemudian setiap semester minimal sekali itu kita ke Kemendagri untuk memastikan data itu valid," tutur Cahyo, kepada Jatimupdate, Minggu (5/10).

10 ribu data penduduk raib

Cahyo membeberkan data kependudukan di kota pada semester II tahun 2024 sudah mencapai 3.018.000 jiwa. Kendati begitu, pada semester I tahun 2025 berkurang menjadi 3.008.000 

"Ada sekitar selisih 10.000 yang perlu kami konfirmasi ke Dispendukcapil. Ini 10.000 data penduduk kemana? Karena kan itu perubahan yang signifikan ya." urai Cahyo. 

Cahyo menegaskan, raibnya data kependudukan tersebut dianggap tidak logis. "Kalau dari semester I ke semester II 2024, jumlahnya 3.017.000 menjadi 3.018.000. Kenaikannya hanya 1.000 jiwa, dan itu secara data masih logis," beber Cahyo.

Namun, lanjut dia, justru dalam kurun waktu enam bulan berikutnya, jumlah penduduk malah berkurang drastis.

"Ketika masuk semester II, dalam enam bulan itu bisa turun sampai 10.000. Nah, ini yang perlu kami konfirmasi," demikian Cahyo Siswo Utomo. 

Turun dan naik setelah Pemilu

Naik turunnya penduduk Surabaya menjelang dan sesudah pemilu juga disorot anggota komisi A lainnya, Muhammad Saifuddin.

Ia menyebut, pada 2023 jumlah penduduk sempat tercatat 3 juta, namun turun saat pemilu 2024, lalu kembali naik setelah pemilu.

“Menjelang pemilu angka penduduk itu turun, tetapi setelah pemilu jumlahnya malah naik. Nah, ini yang menjadi kajian kami di Komisi A,” jelasnya.

Kondisi ini dianggap berpengaruh terhadap jumlah kursi DPRD yang berpotensi bertambah dari 50 menjadi 55.

"Penambahan kursi otomatis berdampak pada konfigurasi daerah pemilihan (dapil). Saat ini Surabaya terbagi menjadi lima dapil, sehingga tambahan kursi kemungkinan besar dibagi merata." tutur Saifuddin, melalui jaringan WhatsApp Jatimupdate.

PKPU Khusus Surabaya 

Naiknya data kependudukan di Surabaya yang saat ini sudah tembus 3.018.000 jiwa memantik Partai Demokrat buka suara 

Baca juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi

Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Mochammad Machmud, mendorong KPU Surabaya mengusulkan PKPU Khusus terkait pemekaran dapil seiring bertambahnya penduduk kota Pahlawan.

"Yang saya tahu KPU itu akan bekerja menetapkan berdasarkan PKPU. Peraturan KPU itu akan diubah termasuk jumlah dapil Surabaya. Jadi KPU Surabaya harus segera menganalisa dan mengusulkan ke KPU RI untuk dibuatkan PKPU khusus Surabaya seiring bertambahnya penduduk." tutur Machmud.

Machmud menyebut, data kependudukan di Surabaya saat ini sudah tembus 3.018.000 jiwa.

Sehingga dengan PKPU Khusus itu, Machmud meyakini seluruh parpol siap menyongsong pemilu berikutnya.

"Kami berharap segera diputusi, karena aturannya sudah ada, sudah mendukung, bahkan Dispendukcapil menyebut warga lebih dari 3 juta. Sehingga PKPU itu berlaku dan seluruh partai tahu untuk siap-siap." urai Machmud.

Distribusi Kursi Harus Merata

Sementara legislator PDIP Surabaya Syaifuddin Zuhri, mengungkapkan saat ini salah satu dapil di Surabaya menampung hampir 1 juta penduduk.

Menurutnya, jika distribusi kursi dibagi secara proporsional, Surabaya berpotensi memiliki lima dapil. 

“Kalau distribusi kursi dibagi secara proporsional, Surabaya bisa memiliki lebih dari lima dapil. Pemekaran ini penting agar keterwakilan masyarakat lebih merata,” tegas legislator asal PDI Perjuangan tersebut.

Baca juga: DPRD Surabaya Soroti Dinamika Normalisasi Sungai Kalianak Tahap II

Respons Dispendukcapil 

Menggelindingnya wacana desk monitoring dan pemekaran dapil Surabaya, memaksa Dispendukcapil dan KPU Surabaya angkat suara.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Cristijanto, menegaskan jumlah penduduk Surabaya saat ini mencapai 3 juta. 

Dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut, Eddy menyebut kursi di DPRD dapat bertambah menjadi 55.

“Sekarang ini jumlah penduduk Surabaya sudah di atas tiga juta jiwa. Artinya, pada Pemilu 2029 alokasi kursi DPRD Kota Surabaya bertambah menjadi 55 kursi,” ujar dia.

Silaturahmi dengan Parpol

Sementara Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno, mengatakan pihaknya akan silaturahmi dengan Parpol peserta pemilu 2024

Salah satu perhatian dalam kunjungan ini terkait kemungkinan penambahan jumlah kursi DPRD Surabaya serta pemekaran daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2029 mendatang.

“Nah, hal-hal seperti itu bisa kami bahas langsung saat kunjungan. Tapi tentu KPU bekerja berdasarkan tahapan, jadwal, dan regulasi yang berlaku. Jadi semua harus sesuai mekanisme,” tegas Soeprayitno. (Roy)

Editor : Yuris. T. Hidayat

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru