Jatimupadate.id - Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya mengapresiasi Bakti Sosial dengan Pelayanan Integrasi 2022 di 31 Kecamatan. Pelayanan integrasi tersebut dilaksanakan Pemkot Surabaya.
Kendati begitu, ia menyesalkan kurang siapnya salah satu dinas ketika warga akan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
Ia memaparkan, saat warga akan bayar, tagihan PBB 2022 belum banyak yang sampai ke warga. Padahal warga sangat antusias untuk menyelesaikan pembayaran PBB nya.
"Oleh karena itu saya berharap kepada dinas terkait, dalam hal ini Bapeda agar menjemput bola. Karena banyak warga yang hendak membayar pajaknya. Nah kalau terhambat seperti ini, berarti juga menghambat masuknya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya sendiri," ungkap Anas kepada wartawan.
Dikatakan, kesadaran masyarakat yang tinggi perlu diimbangi dengan kesiapan pemkot, dinas terkait harus sigap dalam mengupdate data. Sehingga bisa gayung bersambut.
Dalam pantauannya di wilayah Kelurahan Kendangsari, ia tidak melihat satupun petugas dari Dispenda. Padahal petugas dari beberapa dinas yang lain ada.
Maka, ia menekankan jangan sampai antusias warga sudah bagus, malah dinas tidaksiap, atau tidak datang. Bagi dia ini patut disayangkan.
"Harapan kami perwakilan dispenda itu ada. Sehingga masyarakat bisa berkomunikasi langsung. Apalagi terkait pembayaran, ini kan sayang." ujar Anas
"Sehingga menjadi terhambatnya PAD Kota ini. Meskipun nanti kalau tagihan sudah selesai, masyarakat bisa membayar di Bank Jatim. Tapi seharusnya ini tidak terjadi. Yang namanya baksos dari layanan terintegrasi Pemkot Surabaya, seharusnya semua perwakilan dari dinas--dinas terkait itu ada," urainya.
Baca juga: Eri - Armuji Hadir di Sidang Paripurna, Komisi A: Itu Tergantung yang Menafsirkan
Editor : Ibrahim