Oleh : Widodo, PHD
Pengamat Keruwetan Sosial
Baca juga: Setelah Ani-Ani Ekonomi Gelap, Moral Abu-Abu, dan Negara yang Cuek (Bagian 2)
Surabaya, JatimUPdate.id - Pada Sabtu pagi, di sela aroma robusta dan gosip politik, seorang dosen fakultas ilmu budaya menyodorkan hasil risetnya.
“Udah baca aja, jangan dishare dulu. Ini masih tahap kompilasi,” katanya.
Kami mengangguk, lalu tertawa ketika ia menambahkan, “Kan gue bukan Roy Suryo, asal publish biar trending.” Kami pun menimpali, “Dasar panci bocor!”
Isi risetnya bikin mata melek lebih cepat dari espresso: fenomena suburnya “ani-ani” di Ibu Kota.
Bukan ani-ani alat panen padi, tapi “ani-ani” yang dipanen oleh para om-om tajir melintir. Di dunia sunyi tanpa moralitas bising, mereka disebut macam-macam: simpanan, deposito, gundik, selir, atau dalam bahasa korporat “investasi emosional”.
Fenomena ini bukan baru. Hanya kemasannya yang kini lebih “high tech”. Dulu cukup rumah kontrakan di pinggir kota, sekarang minimal flat dengan AC sentral dan digital access. Dari yang diantar taksi online sampai yang dikawal Alphard.
Tarifnya tergantung kasta: newbie 10–15 juta per bulan plus kos AC, kelas menengah flat-flat kecil 20 juta, kelas premium apartemen view kota plus bonus tahunan.
Body, wajah, dan latar pendidikan jadi variabel ekonomi yang menentukan harga. Kapitalisme telah menemukan komoditas paling stabil di pasar gelap: tubuh muda dan sunyi.
Data resmi? Hampir tidak ada. Tapi indikator sosialnya jelas.
Menurut Komnas Perempuan, kasus eksploitasi seksual meningkat 12% sepanjang 2024, terutama di kota besar.
Di sisi lain, laporan Katadata dan The Conversation mencatat makin banyak perempuan muda yang menjadikan “relationship based sponsorship” sebagai sumber penghasilan, dibungkus istilah “sugar baby economy”. Jakarta, Bandung, Surabaya jadi tiga besar ekosistemnya.
Fenomena “ani-ani” ini sebenarnya bukan sekadar urusan ranjang, tapi peta ekonomi mikro yang tumbuh karena kombinasi klasik: ketimpangan pendapatan, tekanan sosial, dan lemahnya fungsi moral publik.
Ketika gaji UMR belum cukup buat kontrakan, dan “job” di media sosial bisa menghasilkan sebulan penuh dalam satu malam, maka kalkulasi rasionalitas berubah. Tubuh bukan lagi tabu, tapi tabungan.
Ironinya, semua pihak terlihat diam tapi sebenarnya tahu.
Keluarga pura-pura tidak tahu (“anaknya kerja di butik katanya”).
Tokoh agama lebih sibuk membereskan urusan poligami di mimbar daripada menjawab realita seks transaksional yang tumbuh di tengah jamaahnya.
Negara? Ya sibuk memoles angka kemiskinan, bukan menyentuh sisi moralitas yang ikut dijual di marketplace gaya hidup urban.
Dan masyarakat kita semua menjadi penonton yang munafik:
Kita mengutuk moralnya tapi mengikuti akun-akun “cantik-cantik mendadak kaya” di Instagram. Kita marah di ruang publik tapi diam di ruang pribadi. Kita menghujat “ani-ani” tanpa pernah menyoal siapa “om-om” yang membiayainya.
Di tengah semua ini, muncul paradoks yang telak: negeri yang sibuk mendebat jilbab dan moral remaja di TikTok, tapi tak punya nyali menegur industri simpanan yang dikelola dengan rapi seperti startup.
Mungkin karena pelanggannya bukan rakyat kecil, melainkan mereka yang duduk di kursi empuk kebijakan, yang moralnya cukup kuat untuk berpidato, tapi cukup lentur untuk bertransaksi.
Fenomena ini memang sulit diberantas. Sebab “ani-ani” bukan sekadar manusia, tapi sistem. Ia lahir dari rahim ekonomi timpang, tumbuh di pupuk ketimpangan gender, dan disiram dengan uang yang tak pernah kering.
Selama uang masih jadi bahasa paling fasih di negeri ini, tubuh akan terus jadi kamusnya.
Pertanyaannya bukan “kenapa mereka mau”, tapi “kenapa negara membiarkan”.
Karena selama hukum hanya mengejar prostitusi jalanan dan menutup mata pada relasi kuasa di apartemen mewah, maka “ani-ani” akan terus beranak pinak dalam sunyi, tapi subur.
Dan kita, para penikmat kopi pagi, mungkin akan tetap tertawa kecil sambil berkata, “Dasar panci bocor.” Padahal yang bocor sebenarnya bukan panci, tapi moral publik yang sudah lama tak sanggup menampung air malu.
Editor : Miftahul Rachman