Oleh : Widodo, Ph. D.,
Baca juga: Jawa Timur Deklarasikan Gerakan Bersih Narkoba, Mendes PDT Ajak Awasi Desa Dari Peredaran Narkoba
Pengamat Keruwetan Sosial
Surabaya, JatimUPdate.id - Ketika negara bicara tentang “pemberdayaan ekonomi”, rakyat biasanya mendengar tentang koperasi, UMKM, dan kesejahteraan. Tapi di balik jargon itu, selalu ada versi gelapnya versi berseragam, berstempel yayasan, dan kadang beraroma parfum malam.
Setelah “koperasi” jadi alasan klasik menyelewengkan dana prajurit, kini muncul generasi baru: yayasan seragam.
Strukturnya tampak rapi: ada ketua, sekretaris, bendahara, lengkap dengan visi “membangun kesejahteraan anggota dan keluarga besar TNI/Polri.”
Namun di lapangan, tak sedikit yayasan itu berubah menjadi perusahaan keluarga berbaju amal menampung proyek, mencuci uang, dan kadang mendanai bisnis hiburan malam yang “ramah seragam.”
Dari Amal ke Amoral
Contohnya banyak, meski semua dibungkus dengan kata “rahasia dinas.”
Salah satu yayasan besar milik aparat di Jawa Timur pernah mengelola kompleks spa dan karaoke dengan izin “tempat olahraga.”
Yang menarik: pengurusnya para pensiunan berpangkat kolonel ke atas, dan modal awalnya berasal dari “donasi wajib anggota.”
Dari mana sumber donasi itu? Tentu dari gaji prajurit aktif yang bahkan kadang tak tahu slip potongannya.
Yayasan itu bahkan punya rekening atas nama “Dana Sosial Veteran.”
Ironisnya, sebagian keuntungan justru diputar untuk bisnis hiburan malam di kawasan wisata.
Mereka menyebutnya “investasi produktif.”
Tapi faktanya, itu cuma eufemisme birokratis dari kata lama: bisnis esek-esek legal berseragam.
Dari Kasih Ibu ke Kas Kasus
Kalau dulu “Mami Rose” mengelola pekerja malam dengan perhiasan dan cat kuku merah, kini “manajer spa” mengenakan blazer dan punya MoU dengan yayasan.
Yang dulu bernama “wisma”, sekarang disebut “lounge family.”
Baca juga: Menjahit Teori dan Realitas: Sebuah Refleksi Pendidikan Kewirausahaan
Yang dulu transaksi tunai di lorong Dolly, kini lewat transfer dan invoice sah.
Perubahan istilah, tapi esensinya tetap: menjual tubuh untuk menutup lubang anggaran dan memoles citra korporasi seragam.
Ada yang bilang, “Tapi kan hasilnya untuk kesejahteraan anggota?”
Iya, betul kalau anggotanya di daftar tamu VIP, bukan di barisan apel pagi.
Ketika Moral Cuti
Yang paling menyedihkan, bisnis semacam ini bukan lagi rahasia. Semua orang tahu, tapi pura-pura buta.
Masyarakat diam karena takut, aparat diam karena dapat bagian, dan pejabat diam karena ikut hadir di acara pembukaannya.
Moral kita bukan mati cuma sedang cuti panjang.
Padahal sejarah sudah menulis peringatan besar lewat kisah Sumiarsih:
ketika bisnis gelap dan seragam bertemu, ujungnya bukan kemakmuran, tapi maut dan malu.
Namun di negeri yang suka memaafkan dosa asal pakai lencana, semua bisa diatur.
Kini, banyak yayasan berseragam bertransformasi jadi konglomerat: punya hotel, tempat hiburan, bahkan properti di luar negeri.
Baca juga: Zulhas Jadi Keynote Speaker, LHKP PWM Jatim Tegaskan Politik Kebangsaan sebagai Kontrol Demokrasi
Tapi tetap menulis di papan depan:
“Demi Kesejahteraan Prajurit dan Keluarga.”
Keluarga siapa, tak pernah dijelaskan.
Penutup: Dosa yang Diatur, Moral yang Disubsidi
Di negara ini, dosa pun punya struktur organisasi.
Ada AD/ART, ada bendahara, bahkan ada audit internal tapi bukan nurani yang diaudit, melainkan margin laba.
Dari koperasi ke yayasan, dari kasur ke kas negara, semua mengalir seperti sungai yang tak pernah kering.
Dan di tepinya, rakyat kecil cuma bisa menatap, sambil bertanya pelan:
“Apakah kesejahteraan itu memang harus dibeli dengan harga tubuh perempuan dan harga diri seragam?”
catatan tangan kanan
wiedmust-051125. (roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat