Surabaya, JatimUPdate.id - DPRD Jawa Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) BUMD nya mulai mengkritisi secara seksama kinerja sejumlah BUMD milik Pemerintah Provinsi Jatim yang dinilai belum optimal dan tidak menggunakan standar good corporate gouvernant.
Baca juga: PLT Tak Punya Wewenang Strategis, Komisi A Desak Rekrutmen Direksi BUMD
Mempersoalkan tentang kebijakan tata kelola yang jauh dari konsep ideal dimana diketahui bahwa sejumlah BUMD itu telah dikucuri modal dari APBD Jatim berulangkali meski demikian capaian hasil kinerja yang dibukukan dalam neraca perusahaan sangat jauh dari membanggakan.
Secara khusus Redaksi JatimUPdate.id mengutip pernyataan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Wijaya Kusuma, Umar Sholahudin menilai kondisi tersebut bukan sekadar soal bisnis yang belum optimal, melainkan indikasi kuat adanya masalah struktural dan politis dalam pengelolaan BUMD Jawa Timur.
“BUMD Pemprov Jatim kini menurut sejumlah pihak dinilai banyak yang hidupnya bergantung pada APBD. Artinya, suntikan modal menjadi semacam oksigen agar tetap hidup, bukan untuk mendorong kemandirian dan profit,” kata Umar saat dikonfirmasi via phone, Jumat pagi (19/12/2025).
Menurut pria yang juga Dosen Sosiologi Politik FISIP UWK Surabaya ini, ketergantungan tersebut menjadi alarm keras bahwa ada kegagalan tata kelola yang seharusnya mengedepankan aspek meritrokrasi dan Good Corporate Goverment.
Umar juga menyitir teori ideal type milik filosuf terkemuka yang juga memperkenalkan konsep birokrasi efektif sebagai public servis itu menyarakan agar para pihak baik Pemprov Jatim maupun DPRD Jatim mendorong GCG sebagai etika ber-BUMD dalam mengelola perusahaan dan manajemennya.
"Aspek Meritrokrasi dan GCG [good corporate goverment] dua aspek yang tidak menjadi pedoman dan panduan dalam mengelola BUMD di Jawa Timur, jadi jangan heran bila kemudian publik mengetahui dan kaget ada BUMD atau anak usaha BUMD yang kemudian terlilit masalah keuangan sehingga menuju kebangkrutan atau pailit, padahal sektor usahanya menjanjikan," ungkap Umar.
Lebih jauh Umar mencontohkan publik tentu mendengar tentang persoalan yang membelit PT Kasa Husada yang bermasalah dengan karyawan, konon juga punya masalah disisi keuangan.
Secara khusus Umar menyatakan dirinya pernah mendengar sejumlah rekanan PT Kasa Husada mengalami gagal bayar sehingga berkali-kali melakukan penagihan ke manajemen dan melakukan somasi.
Redaksi JatimUPdate.id menghimpun data menunjukkan bahwa PT Kasa Husada merupakan anak usaha bidang perlengkapan medis atau kesehatan dan peralatan medis dari PT Panca Wira Usaha atau dikenal PT PWU. Sementara PT PWU sendiri dulunya merupakan hasil merger lima BUMD dan Perusda milik Pemprov Jatim pada era 2000 an lalu.
Lebih jauh Umar menegaskan, jika BUMD dikelola secara profesional, seharusnya penyertaan modal berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan kontribusi PAD.
Lebih jauh, Umar menyebut BUMD Jatim rawan dijadikan lahan politik balas budi pasca kontestasi politik. Jabatan strategis diisi bukan berdasarkan kompetensi bisnis, melainkan kedekatan politik.
“Ini rahasia umum. BUMD sering dijadikan tempat parkir politik. Kalau masih seperti ini, jangan berharap BUMD sehat. Yang terjadi justru pemborosan uang rakyat,” tegasnya.
Baca juga: Blak-blakan Eks Anggota DPRD Jatim Sebut Khofifah Tak Paham Struktur APBD
Ia mendesak agar Pansus BUMD DPRD Jatim tidak berhenti pada evaluasi administratif, tetapi berani membongkar praktik politik transaksional yang selama ini diduga menggerogoti profesionalisme BUMD.
Sorotan tajam tersebut sejalan dengan sikap kritis Pansus BUMD DPRD Jawa Timur dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Jatim Graha Utama (JGU) dan tiga anak perusahaannya di Balai Kota Batu, Rabu (17/12/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus BUMD dr. Agung Mulyono, terungkap bahwa paparan manajemen JGU dinilai belum menyajikan data keuangan dan kinerja yang memadai.
Padahal, data tersebut menjadi kunci untuk menilai apakah penyertaan modal yang digelontorkan selama ini benar-benar berdampak.
“Tanpa data yang utuh, kita tidak bisa bicara soal profit, revenue, apalagi kontribusi PAD. Ini bukan sekadar formalitas rapat,” tegas Agung.
Pansus bahkan memberi tenggat waktu kepada manajemen JGU untuk menyerahkan laporan kinerja dan keuangan secara lengkap dan terukur. Langkah ini dinilai penting agar evaluasi tidak berhenti pada klaim sepihak.
Yang menarik, Pansus juga menyoroti anomali ekosistem bisnis BUMD, khususnya anak usaha JGU di sektor pengelolaan limbah B3. Meski berada dalam satu ekosistem Pemprov Jawa Timur, rumah sakit milik pemerintah justru banyak menggunakan jasa pihak swasta.
Baca juga: Deviden PD RPH Rp1 Miliar, Afif Mengaku Prihatin, Pemkot Paksa BUMD Harus Bisa!
“Ini pertanyaan mendasar. Kenapa BUMD tidak menjadi pilihan utama? Apakah kalah kualitas, kalah harga, atau kalah layanan? Kalau BUMD kalah di kandangnya sendiri, ada yang salah,” ujar Agung.
Pertanyaan tersebut membuka ruang dugaan lebih luas: apakah persoalan BUMD hanya soal manajemen, atau juga menyangkut lemahnya kebijakan afirmatif dan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa.
Wakil Ketua Pansus BUMD Nasih Aschol mengakui rapat perdana belum menghasilkan kesimpulan karena minimnya data. Namun, ia memastikan Pansus telah mencatat sejumlah indikasi awal yang akan menjadi fokus pendalaman.
“Kesimpulan belum bisa ditarik, tapi catatan kritis sudah ada. Kami akan dalami satu per satu,” ujarnya.
Bagi Umar Sholahudin, Pansus BUMD harus menjadi momentum pembongkaran total, bukan sekadar forum seremonial. Ia menegaskan, jika praktik lama dibiarkan, BUMD hanya akan menjadi beban fiskal berkepanjangan.
“Kalau BUMD masih diisi politisi titipan, APBD akan terus bocor tanpa hasil. Pansus harus berani merekomendasikan langkah ekstrem: bersihkan BUMD dari kepentingan politik,” pungkasnya. (bhirawa/roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat