Oleh : widodo, ph.d
pengamat keruwetan sosial
Baca juga: Pemkot Borong Penghargaan ITMW 2025, Ajeng: Dorong Wisata Berdampak Kesejahteraan Warga
Surabaya, JatimUPdate.id - Menjelang pergantian tahun 2025, Bali kembali menjadi bahan perdebatan nasional bahkan internasional. Bukan soal keindahan alam atau budaya, melainkan soal satu pertanyaan sederhana yang mengusik: benarkah Bali sepi saat libur Natal dan Tahun Baru?
Potongan video pendek Bandara I Gusti Ngurah Rai yang tampak lengang menyebar luas di media sosial. Narasi pun cepat terbentuk: wisatawan asing kabur ke Phuket,Pataya dan Bangkok Thailand, wisatawan domestik memilih Yogyakarta, Bali kalah, mahal dan tidak ramah. Namun, seperti banyak isu yang lahir dari linimasa, realitasnya tak sesederhana satu sudut kamera.
Data resmi menunjukkan gambaran yang lebih berlapis. Hingga pekan ketiga Desember 2025, otoritas bandara mencatat rata-rata 55–65 ribu pergerakan penumpang per hari, dengan porsi wisman sekitar 45–48 persen. Angka ini memang tidak melonjak ekstrem seperti periode “balas dendam liburan” pascapandemi, tetapi masih berada di kisaran normal Nataru sebelum 2019.
Tingkat hunian hotel berbintang di Bali berada di rentang 68–75 persen, sementara akomodasi nonbintang bervariasi tajam antarwilayah tinggi di Ubud dan Canggu, lebih landai di Kuta dan Legian.
Di sinilah letak kuncinya: Bali tidak sepi, tetapi tidak lagi menumpuk. Wisatawan datang lebih tersebar baik waktu maupun lokasi.
Pola ini dipengaruhi oleh harga tiket pesawat yang fluktuatif, kecenderungan wisatawan memecah waktu liburan, serta pilihan destinasi alternatif yang makin kompetitif.
Namun, koreksi tetap diperlukan. Survei Kemenparekraf 2025 menunjukkan bahwa sensitivitas harga menjadi faktor utama keputusan berwisata, terutama bagi wisatawan domestik. Keluhan tentang mahalnya akomodasi, transportasi, hingga pengalaman makan di kawasan tertentu bukan isapan jempol.
Baca juga: Sosialisasi Cegah Penyalahgunaan Narkotika, Wamen Viva Yoga: Kita Dukung Tugas BNN
Di saat yang sama, muncul rasa ketidakadilan pelayanan bahwa wisman kerap lebih diutamakan dibanding wisnus. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi soal hospitality ethics.
Bagi wisatawan asing, Bali juga menghadapi dilema identitas. Di satu sisi, pulau ini dipromosikan sebagai ruang kebebasan dan hiburan global. Di sisi lain, Bali adalah ruang budaya dan spiritual dengan norma yang tegas terutama di kawasan pura dan ritual keagamaan.
Ketegangan ini kerap disalahpahami sebagai “ketidakramahan”, padahal sejatinya soal batas yang harus dikomunikasikan dengan lebih cerdas dan manusiawi.
Kasus pengusiran figur publik asing yang hendak memproduksi konten dewasa di Bali, serta respons provokatif di media sosial, memperlihatkan betapa rapuhnya citra pariwisata di era algoritma.
Satu video bisa mengaburkan data; satu narasi bisa menenggelamkan konteks. Padahal, secara faktual, tidak terjadi eksodus wisatawan massal dari Bali pada Nataru 2025.
Baca juga: Menteri Pariwisata Apresiasi Konsep Pengembangan Bali Maritime Tourism Hub
Maka, di penghujung tahun ini, Bali seharusnya tidak sibuk membantah “sepi” atau merayakan “ramai”. Yang lebih penting adalah membaca tanda-tanda zaman: wisatawan kini menuntut harga wajar, layanan setara, transportasi nyaman, kebersihan terjaga, serta kejelasan aturan budaya.
Jika Bali ramai, itu patut disyukuri. Jika tidak seramai yang diharapkan, itu bukan aib melainkan alarm perbaikan. Pariwisata Bali tak perlu meniru Thailand, dan tak pula harus menanggalkan jiwanya sendiri.
Tantangannya adalah menemukan keseimbangan: antara industri dan budaya, antara pasar global dan keadilan lokal.
Akhirnya, pertanyaan “Benarkah Bali sepi?” menjadi kurang relevan. Pertanyaan yang lebih penting untuk 2026 adalah: apakah Bali siap bertahan bukan karena viral, tetapi karena berkualitas?
catatan tangan kanan
wiedmust-311225
Editor : Yuris. T. Hidayat