Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Indonesia di awal tahun 2026 berdiri di atas sebuah panggung paradoks yang membingungkan. Di bawah sorot lampu panggung global, postur ekonomi kita tampak "gagah" dengan jubah statistik yang mengesankan. Namun, jika kita melangkah ke belakang layar; ke gang-gang sempit perkotaan hingga pelosok desa yang baru saja dihantam duka, terlihat gurat kecemasan yang mendalam. Inilah tahun di mana "Rapor Hijau" makroekonomi tidak serta-merta mampu menyinari "Nasib Abu-abu" ekonomi mikro.
Baca juga: Countercyclical Sejati VS Zombie Economy, atau Ilusi Stabilitas?
Fatamorgana di Balik Angka Statistik
Secara makro, fondasi ekonomi nasional sebenarnya patut diapresiasi.
Sebelum musibah ekologis menghantam di penghujung 2025, optimisme sempat membumbung tinggi. Pertumbuhan PDB diproyeksikan stabil di kisaran 5,0% hingga 5,4%. Angka inflasi berhasil dijinakkan pada level 2,5% - 3%, dan suku bunga acuan ditekan hingga ke titik 4,0%. Bagi seorang teknokrat di Jakarta, ini adalah simbol ketangguhan bangsa yang berhasil menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.
Namun, bagi rakyat jelata, angka-angka ini sering kali terasa seperti bahasa asing yang mustahil dikonsumsi. Apa artinya inflasi rendah jika harga sepiring nasi tetap terasa berat? Apa artinya suku bunga melandai jika akses modal tetap hanya menjadi privilege korporasi besar? Terjadi realita yang tak linier: ada struktur konstruksi megah di atas, namun fondasi di bawahnya mulai keropos dan rapuh. Pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih menyerupai gedung pencakar langit yang mewah namun dengan sistem distribusi air yang belum menjangkau setiap lantai dengan rata.
Tragedi Sumatra dan Guncangan Fiskal
Optimisme tersebut seketika luruh saat musibah bencana ekologis dahsyat menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dampaknya bukan sekadar duka kemanusiaan, melainkan guncangan hebat bagi stabilitas fiskal nasional. Pemerintah dipaksa melakukan rekalibrasi APBN secara mendadak melalui mekanisme refocusing anggaran.
Dana yang semula dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur strategis dan stimulus ekonomi produktif, kini harus dialihkan untuk dana darurat dan rekonstruksi wilayah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi "pincang".
Sementara sektor hilirisasi di Sulawesi dan Maluku tetap berputar kencang, Sumatra sebagai penyumbang PDB terbesar kedua justru mengalami kontraksi pada sektor perkebunan dan logistik. Lumpuhnya Jalur Lintas Sumatra memicu anomali inflasi lokal yang mencekik daya beli masyarakat, menciptakan jurang lebar antara angka nasional dan kenyataan di lapangan.
Fenomena "The Squeezed Middle" dan Kerentanan Baru
Di tengah situasi ini, kelas menengah Indonesia terjebak dalam fenomena "The Squeezed Middle". Kelompok ini adalah mereka yang tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan sosial (Bansos), namun tidak cukup kaya untuk mengabaikan lonjakan biaya hidup. Meskipun suku bunga rendah seharusnya meringankan cicilan, mereka tetap harus bertarung dengan biaya hidup yang merayap lebih cepat daripada kenaikan upah riil.
Bagi mereka, ekonomi 2026 bukan tentang ekspansi, melainkan tentang strategi bertahan hidup (survival strategy).
Memangkas pengeluaran sekunder demi mengamankan kebutuhan primer menjadi norma baru. Sementara itu, bagi masyarakat kelas bawah, Bansos tetap menjadi satu-satunya "napas buatan" yang menjaga mereka agar tidak tenggelam di bawah garis kemiskinan, terutama saat sektor informal yang menjadi tumpuan mereka kian jenuh oleh ledakan gig economy yang rentan tanpa jaring pengaman sosial.
Urgensi Meredam Kegaduhan Politik
Di tengah "atap rumah yang sedang runtuh" ini, tantangan terbesar kita sebenarnya bukan hanya soal angka, melainkan soal etika kepemimpinan. Tahun 2026 seharusnya menjadi momentum penyembuhan nasional (national healing). Sayangnya, aroma persaingan politik kekuasaan seringkali masih tercium tajam, mengalihkan perhatian dari isu-isu kemanusiaan yang mendesak.
Ego sektoral dan syahwat politik untuk mempertahankan atau merebut pengaruh harus segera dikurangi. Masyarakat tidak butuh tontonan perebutan kuasa atau gimik politik yang menguras energi bangsa. Yang dibutuhkan saat ini adalah persatuan visi untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari hasil rekalibrasi anggaran benar-benar sampai ke tangan para korban bencana dan pelaku UMKM yang sedang sekarat.
Politik di tahun 2026 harus bertransformasi dari politik kekuasaan menjadi politik pengabdian yang berbasis pada empati. Tanpa stabilitas politik yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, segala upaya teknokratis untuk memperbaiki ekonomi akan sia-sia di tengah kebisingan elite.
Baca juga: Kemiskinan Yang Terlupakan
2026: Panggilan untuk Aksi Nyata
Apakah Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5% pada 2026? Jawabannya: Masih memungkinkan, namun sangat rapuh. Pertumbuhan tersebut akan lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah untuk rekonstruksi pasca-bencana dan investasi sektor komoditas. Namun, tanpa pemerataan, angka 5% itu akan terasa hambar.
Kita bermimpi tentang masa depan di mana pertumbuhan bukan hanya angka di atas kertas laporan tahunan, melainkan cahaya yang benar-benar menyinari setiap rumah tangga. Pertumbuhan yang berkualitas!. Wawasan ini bukanlah jeritan putus asa, melainkan panggilan untuk aksi. Tahun 2026 menuntut sinkronisasi antara kebijakan besar pemerintah dan kebutuhan riil rakyat.
Hanya dengan kebijakan yang inklusif, distribusi manfaat yang adil, serta kedewasaan politik untuk berhenti bertikai, kita bisa mengubah bayang-bayang anomali menjadi kemakmuran sejati. Semoga masyarakat yang terdampak bencana segera pulih, kelas menengah kembali kuat daya belinya, dan pemimpin kita lebih sibuk mengurus isi piring nasi rakyat daripada kursi kekuasaan mereka.
Epilog
"Di tahun 2026, pertumbuhan ekonomi kita adalah sebuah lukisan perjamuan mewah yang dipajang di dinding dapur yang kosong. Rakyat diminta kenyang hanya dengan menatap bingkainya, sementara di ruang tamu, para pemimpin sibuk bertikai tentang siapa yang paling berhak memegang palu untuk memaku lukisan itu sedikit lebih tinggi, bahkan saat air banjir sudah mencapai mata kaki mereka."
Ayolah, segera segera sadar dan malu terhadap rakyat sebagai penonton. Jangan sampai penonton marah lalu membanting kursi. (*)
Editor : Redaksi