Pengamat: Pendekatan Jemput Bola Pansus Hunian Layak Sudah Tepat

Reporter : Ibrahim
Ken Bimo Sultoni, dok jatimupdate.id

Surabaya,JatimUPdate id - Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni memuji langkah Pansus Hunian Layak yang terjun langsung face to face dengan pengusaha kos.

"Jadi kalau misalkan kita cermati ya bijak atau etis, pertama kita harus mengapresiasi langkah pansus yang memilih turun langsung ke lapangan," tutur Bimo, kepada jatimupdate, Selasa (20/1).

Baca juga: Mahasiswa Unesa Lolos Pendanaan PKM 2026 dengan SMARTBOYSHIP, Kapal Pintar Berbasis AIoT untuk Wilayah Kepulauan

Bimo menyebut jemput bola yang dilakukan oleh Pansus bentuk itikad baik menggali informasi secara rinci.

Sebab Bimo menganggap pengelolaan rumah kos dikelola individual dan tidak terafiliasi perkumpulan formal.

"Dalam kebijakan publik pendekatan jemput bola menunjukkan itikad baik pemerintah memahami kondisi riil yang terjadi di antara pengusaha kos, terutama sektor ini banyak dikelola secara individual dan pastinya belum terorganisir dalam asosiasi formal." tutur Bimo. 

"Jadi niatnya positif dan relevan lah kalau misalkan kita lihat dalam konteks ini," tambah Bimo.

Baca juga: Flayer Armuji-Arif Fathoni Cuma Lempar Isu dan Bikin Polling Terbuka

Kendati begitu, ia mengingatkan pansus harus terbuka terhadap koreksi publik karena tidak mengundang pengusaha kos secara formal. 

Menurutnya koreksi yang dilontarkan oleh publik sah secara etika dan tata kelola legislasi.

"Namun kalau ada pertanyaan bahwa tidak mengundang pengusaha secara resmi, apakah dinilai kurang etis, kritik ini juga sah secara etika dan tata kelola legislasi." jelasnya.

Baca juga: Andy Soebjakto di FEB UNESA: Mahasiswa Harus Jadi Pilar Utama Anti-Narkoba

Dari sudut pandangnya pansus lebih ideal jika melibatkan pemangku kepentingan secara formal dan terbuka.

Kehadirannya, lanjut Bimo agar aspirasi pengusaha kos tercatat dan dokumentasi dapat dipertanggung jawabkan.

"Jadi ini bukan salah benar nya, melainkan soal penyempurnaan dalam konteks prosesnya. Justru disitulah peran negara, Pansus bisa memfasilitasi dialog kolektif misalnya dengan mengundang perwakilan pengusaha kos dari berbagai kawasan atau melibatkan asosiasi properti yang relevan." urai Ken Bimo Sultoni. (RoY)

Editor : Miftahul Rachman

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru