Surabaya,JatimUPdate.id - Forum Komunikasi Pemuda Tangguh Surabaya (Forkompeta) audensi dengan Komisi D DPRD Surabaya terkait kebijakan baru Beasiswa Pemuda Tangguh Pemkot Surabaya, Rabu (21/1).
Forkompeta menilai skema terbaru justru memindahkan beban pembiayaan pendidikan dari negara ke mahasiswa.
Baca juga: Temuan Kasus Perundungan, Komisi D DPRD Surabaya Evaluasi Implementasi Perlindungan Anak
Perwakilan Forkompeta, Akmal Faiz, menyoroti pemotongan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp2,5 juta yang dinilai tanpa kejelasan mekanisme.
Akibatnya, mahasiswa penerima beasiswa terancam tidak mampu melanjutkan studi.
“Dulu UKT ditanggung penuh. Sekarang mahasiswa harus menutup sisa biaya sendiri. Kalau tidak sanggup, opsinya cuma cuti kuliah atau pinjaman online. Ini bukan solusi, tapi jebakan sosial,” tegas Akmal.
Tak hanya UKT, komponen bantuan lain juga mengalami pemangkasan. Uang saku semester sebesar Rp750 ribu dihapus, sementara bantuan bulanan turun dari Rp500 ribu menjadi Rp300 ribu.
Baca juga: Peserta JKN Dinonaktifkan DPRD Surabaya Minta Peringatan Dini dan Reaktivasi Cepat
Padahal, kata Akmal, sebagian besar penerima beasiswa berasal dari keluarga rentan yang sepenuhnya bergantung pada bantuan tersebut.
Forkompeta juga mengkritik minimnya transparansi Pemkot Surabaya dalam merumuskan kebijakan.
Hingga kini, belum ada kejelasan apakah pemotongan Rp2,5 juta berlaku per semester, per tahun, atau hanya untuk penerima baru.
Baca juga: Malik Dorong Penguatan Sosialisasi dan Mekanisme Reaktivasi BPJS PBI di Surabaya
“Kebijakannya ambigu, tapi dampaknya nyata. Mahasiswa terancam putus kuliah,” ujar Akmal.
Forkompeta mendesak Komisi D DPRD Surabaya tidak berhenti pada tahap audiensi, melainkan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh.
“Beasiswa itu seharusnya menjadi alat mobilitas sosial, bukan malah jadi mekanisme seleksi alam yang menyingkirkan mahasiswa miskin dari pendidikan,” urainya. (RoY)
Editor : Miftahul Rachman