Surabaya, JatimUPdate.id - Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur mempertanyakan transparansi Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 73 Tahun 2025. Pasalnya, perwali yang disahkan pada 8 Desember 2025 dinilai tidak transparan.
Baca juga: Zulhas Jadi Keynote Speaker, LHKP PWM Jatim Tegaskan Politik Kebangsaan sebagai Kontrol Demokrasi
Demikian dikatakan P3I Jawa Timur, Agus Winoko yang menjabat Sekretaris itu saat dialog dengan pengurus PWI Jawa Timur, Rabu (11-2-2026).
Agus memeparkan secara rinci, sebelumnya, Perwali nomor 70 Tahun 2024 tentang Penataan Reklame, di dalamnya pada Bab III disebutkan Aset Tanah Pemkot boleh dipakai reklame. Titik titik reklamenya secara rinci berada di jalan mana saja sudah diatur oleh keputusan walikota.
Titik titik lokasi reklame itulah yang menjadi 'rebutan' para pengusaha. Cara mendapatkannya akan diatur oleh perwali berikutnya, yaitu Perwali no 73 tahun 2025. Tetapi sebelum perwali itu terbit, sudah banyak titik berdiri
Lebih lanjut, pria berkacamata ini menjelaskan, Perwali nomor 73 Tahun 2025 tentang Tata cara Penyelenggaraan reklame disahkan pada tanggal 8 Desember 2025.
"Tetapi baru disosialisasikan pada 5 Februari 2026. Ini juga aneh, kok baru disosialisasikan. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika perwali nomor 73 tahun 2025 itu digedok, ternyata titik-titik reklame sudah terisi. Jelas ini tidak fair dan tidak adil," ungkap Agus
Baca juga: Cak Kusnan Demo Garingan 'tunggal', Prihatin Meninggalnya Siswa Ngada NTT
Perwali 73 ini mengatur tata cara mendapatkan titik titik reklame yang berada di aset pemerintah kota. Terkait dengan hal ini, P3I berharap transparansi pemkot, apa syarat untuk bisa mendapatkannya.
"Perlakuan yang sama kepada setiap pemohon dan berlaku adil agar tercipta iklim yang baik bagi semua pelaku bisnis terkait agar industri periklanan khususnya media luar ruang/Billboard tumbuh dengan baik," demikian Agus. (rilis/roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat