Oleh : Salihudin
Baca juga: Label Halal dan Diplomasi Dagang: Jalan Sunyi Menuju “Golden Age” yang Berkeadilan
Alumni Paramadina School of Diplomacy, Aktivis Prodemokrasi
Jakarta, JatimUPdate.id - Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada awal 2026 telah memasuki fase yang jauh lebih berbahaya dibandingkan konflik-konflik Timur Tengah sebelumnya.
Eskalasi ini bukan hanya soal serangan udara atau pertukaran rudal. Tapi telah menyentuh inti kepemimpinan negara.
Dalam serangan udara besar yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas bersama sejumlah pejabat dan jenderal senior Iran.
Serangan yang disebut sebagai operasi “decapitation strike” ini menargetkan langsung struktur kepemimpinan strategis Iran di Teheran.
Selain Khamenei, beberapa pejabat keamanan dan militer penting juga tewas, termasuk tokoh yang berperan dalam koordinasi militer Iran.
Kematian pemimpin yang telah memimpin Iran lebih dari tiga dekade ini tidak sekadar tragedi politik. Tapi juga mengubah psikologi konflik secara fundamental.
Iran tidak lagi melihat perang ini hanya sebagai konflik geopolitik, tetapi sebagai perang kehormatan nasional dan ideologis.Disinilah kompleksitas konflik meningkat drastis.
Politik Emosi dalam Perang
Dalam teori hubungan internasional klasik, konflik sering dianalisis dengan pendekatan rasional terkait kepentingan negara, keseimbangan kekuatan, dan kalkulasi strategis.
Namun dalam kenyataan sejarah, perang sering digerakkan oleh sesuatu yang lebih dalam seperti emosi kolektif.
Kematian seorang pemimpin nasional, terlebih pemimpin ideologis seperti Khamenei, menciptakan apa yang oleh para ilmuwan politik disebut rally around the flag effect
Negara yang diserang cenderung menyatukan diri secara emosional dan politik, bahkan ketika sebelumnya terdapat perpecahan internal.
Iran saat ini sedang berada dalam fase tersebut.
Negara itu mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan mobilisasi militer diperkuat.
Dalam logika psikologi politik, kondisi ini membuat diplomasi menjadi jauh lebih sulit. Negara yang baru kehilangan pemimpin biasanya tidak akan menerima kompromi dengan mudah.
****
Jika dilihat melalui perspektif teori realisme dalam hubungan internasional, tindakan Amerika dan Israel dapat dipahami sebagai strategi menghancurkan pusat kekuatan lawan.
Serangan terhadap pemimpin tertinggi bukan sekadar operasi militer. Tapi juga sebagai upaya memutus rantai komando strategis.
Dalam kerangka ini, Amerika di bawah Donald Trump tampak menggunakan pendekatan coercive diplomacy atau diplomasi yang didukung tekanan militer keras.
Israel juga melihat momentum ini sebagai peluang strategis untuk melemahkan Iran secara permanen.
Namun strategi semacam ini sering membawa konsekuensi yang tidak terduga.
Alih-alih melemahkan lawan, ia bisa memperkuat semangat perlawanan.
Dalam sejarah, kita melihat pola serupa pada pembunuhan Qassem Soleimani pada 2020 atau bahkan pada pembunuhan tokoh-tokoh nasional dalam perang lainnya.
Serangan terhadap figur simbolik sering mengubah konflik menjadi perang eksistensial.
Di Mana Ruang Diplomasi?
Dalam situasi seperti ini, diplomasi memang tampak seperti suara kecil di tengah dentuman bom.
Namun diplomasi memang jarang bekerja di panggung terbuka. Diplomasi sering bergerak melalui jalur belakang layar.
Dalam teori diplomasi krisis, terdapat konsep back-channel diplomacy suatu komunikasi rahasia yang memungkinkan pihak bertikai tetap berbicara tanpa kehilangan legitimasi politik di depan publik.
Perang Vietnam, krisis nuklir Kuba, hingga perjanjian nuklir Iran tahun 2015 semuanya lahir dari jalur semacam ini.
Pertanyaannya sekarang: siapa yang dapat membuka jalur tersebut?
Indonesia sebagai Mediator?
Di tengah konflik ini muncul usulan agar Indonesia mengambil peran sebagai mediator.
Dari perspektif teori diplomasi, ini merupakan contoh middle power diplomacy dimana peran negara yang bukan kekuatan militer besar tetapi memiliki kredibilitas moral dan jaringan diplomatik luas.
Indonesia memiliki beberapa modal penting:
Pertama, reputasi historis sebagai negara yang relatif netral dalam konflik Timur Tengah.
Kedua, posisi sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang tetap memiliki hubungan baik dengan Barat.
Ketiga, tradisi politik luar negeri bebas aktif yang memberi legitimasi moral dalam diplomasi internasional.
Namun teori diplomasi juga mengajarkan satu prinsip bahwa mediator hanya efektif jika diterima oleh semua pihak.
Dalam situasi di mana Amerika, Israel, dan Iran sama-sama berada dalam posisi keras, peluang mediasi tentu tidak mudah.
****
Penulis melihat perang ini masih berada dalam fase eskalasi, belum fase negosiasi. Jadi jalur diplomasi masih sulit.
Serangan terus berlangsung.
Ribuan korban sipil telah dilaporkan. Kawasan Timur Tengah berada dalam ketegangan yang sangat tinggi.
Tetapi sejarah memberi satu pelajaran yang cukup konsisten, hampir semua perang pada akhirnya berhenti di meja diplomasi.
Pertanyaannya bukan apakah diplomasi akan terjadi. Pertanyaannya adalah kapan dan melalui siapa.
Penutup
Kematian Ali Khamenei telah mengubah konflik ini dari sekadar perang geopolitik menjadi konflik yang sarat dengan emosi, ideologi, dan kehormatan nasional.
Meskipun dalam situasi seperti itu, diplomasi menjadi lebih sulit tetapi justru lebih penting.
Indonesia mungkin tidak memiliki kekuatan militer untuk menghentikan perang ini. Tetapi dalam dunia yang semakin dipenuhi logika kekerasan, keberanian menawarkan dialog tetap memiliki arti strategis.
Karena pada akhirnya, sejarah hubungan internasional menunjukkan satu hal yang simple namun mendalam:
Perang mungkin dimulai oleh senjata, tetapi ia hampir selalu berakhir di meja diplomasi.
Editor : Redaksi