Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Tulisan ini mencoba mengajak kita semua untuk secara jujur menatap jurang kemajuan dan kualitas kehidupan sebagai suatu bangsa.
Baca juga: Mewujudkan Politik Kebangsaan yang Berkemajuan dan Berkeadaban
Dunia hari ini tidak lagi sekedar berpindah dari analog ke digital; tetapi sedang melompat dari efisiensi manusia ke presisi algoritma.
Di sebelah utara, dunia dikejutkan oleh China yang baru saja mengukuhkan manifesto "AI+" melalui dokumen resmi State Council Agustus 2025. Istilah "AI+" atau Rén gōng zhì néng + bukan sekedar jargon pemasaran, melainkan sebuah 'orkestrasi nasional' yang memaksakan kecerdasan buatan menyatu ke dalam sumsum tulang belakang ekonomi: dari pabrik pintar di Shenzen hingga prediksi panen di dataran rendah Yangtze. Targetnya jelas, pada 2030, AI bukan lagi aksesoris, melainkan mesin utama pertumbuhan.
Namun, ketika kita menoleh ke selatan, ke tanah air kita Indonesia, narasi kemajuan itu terasa seperti dongeng dari galaksi yang berbeda. Di sini, kita tidak sedang sibuk mengintegrasikan AI ke dalam manufaktur, karena manufaktur kita sendiri sedang mengalami "deindustrialisasi dini", yaitu sebuah kondisi tragis dimana industri menyusut sebelum ia sempat mendewasakan ekonomi bangsa.
Sementara China membangun 'New Quality Productive Forces', kita justru terjebak dalam pusaran lama yang melelahkan, yaitu perebutan kekuasaan domestik yang banal dan sistemik.
Ketertinggalan Indonesia bukan semata masalah keterbatasan teknis atau kurangnya talenta digital. Masalahnya jauh lebih klasik yaitu 'integritas struktural'.
Sistem politik kita, yang sering dipuja sebagai demokrasi terbesar di Asia Tenggara, faktanya lebih sering berfungsi sebagai pasar gelap kepentingan. Dibalik retorika kesejahteraan rakyat, "pintu belakang" transparansi sengaja dibuka lebar-lebar. Celah korupsi dan manipulasi hukum bukan lagi malfungsi sistem, melainkan fitur yang sengaja dipelihara untuk menumpuk kekayaan kelompok.
Dampaknya terasa nyata di meja makan rakyat. Kelas menengah kita, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi digital, kini sedang rontok. Mereka terjepit di antara biaya hidup yang meroket dan lapangan kerja yang kian menyempit.
Fenomena pengangguran yang liar bukan lagi statistik belaka, melainkan bom waktu sosial. Ketika China berbicara tentang smart terminal dengan penetrasi di atas 70% pada 2027, kita masih bergelut dengan angka kemiskinan yang tragis (versi Bank Dunia > 60%) dan akses internet yang hanya digunakan untuk konsumsi konten hiburan murah, bukan produksi nilai tambah.
Baca juga: Gratis Endhasmu Itu
Lalu, bagaimana para elit menutupi ketersesatan arah ini? Narasi politik yang dibangun biasanya adalah ibarat 'plester diatas luka menganga'.
Mereka menciptakan istilah-istilah bombastis seperti "Indonesia Emas 2045" atau memamerkan ribuan aplikasi layanan publik yang sebenarnya seringkali hanya proyek pengadaan infrastruktur IT tanpa substansi.
Nasionalisme seringkali dikomodifikasi secara defensif; menyalahkan faktor eksternal atau memicu isu identitas untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan struktural dalam menciptakan lapangan kerja yang layak.
Kita dipaksa percaya bahwa kita sedang bergerak maju, padahal kita hanya sedang berlari di atas treadmill yang rusak, berkeringat, lelah, namun tetap di tempat yang sama. Ibarat odong-odong yang membangun ilusi bergerak, tetapi faktanya muter-muter, sementara kita penumpangnya bersorak sorai, seolah sudah hebat.
Tanpa adanya penegakan hukum yang tegak lurus dan penutupan "pintu belakang" korupsi, teknologi AI di Indonesia hanya akan menjadi alat baru bagi para oligark untuk mempercepat akumulasi modal secara lebih efisien.
Jika di China AI digunakan untuk mengoptimalkan logistik nasional, di sini ada kekhawatiran AI hanya akan digunakan untuk mengoptimalkan "logistik suara" atau memanipulasi opini publik demi kelangsungan dinasti politik.
Baca juga: Ekonomi Politik Predatori
Pada akhirnya, jurang antara AI+ China dan realitas Indonesia bukan hanya soal angka PDB, melainkan soal keberpihakan nurani kekuasaan. Tanpa perubahan radikal pada budaya politik, kita akan terus menjadi saksi sejarah: melihat bangsa lain mendarat di masa depan, sementara kita masih sibuk berebut kunci lumbung yang isinya kian menipis.
Tetapi.....tenanglah, kita mungkin tertinggal dalam revolusi AI+, tetapi Indonesia tetap memimpin dalam revolusi "AI Tradisional".
Konyolnya AI bukan singkatan 'Artificial Intelligence', tetapi lebih bermakna 'Amoral Intelligence'.
Mengapa butuh algoritma canggih untuk memprediksi masa depan jika kita punya politisi yang bisa mengatur hasil pemilu sebelum pemungutan suara dimulai?
Mengapa butuh Machine Learning untuk efisiensi birokrasi, jika "pelicin" di bawah meja jauh lebih cepat daripada prosesor manapun di dunia?
Kita tidak butuh "Pabrik Pintar" jika kita sudah punya "Pabrik Narasi" yang sanggup mengubah kemiskinan menjadi statistik keberhasilan.
Lagipula, di negeri ini, kecerdasan buatan hanyalah mainan, karena yang benar-benar buatan dan paling canggih di sini adalah... janji-janji manisnya.
Selamat siang bapak Presiden, masih ada sedikit waktu untuk berubah sebelum senja dan kegelapan malam tiba. (*)
Editor : Redaksi