Sumenep, JatimUPdate.id - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyerap berbagai aspirasi, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan proses perencanaan yang inklusif dan terbuka.
Baca juga: Pemkab Banyumas Sempurnakan RKPD 2027 Lewat Forum Konsultasi Publik
“Kami melalui forum ini, berkomitmen mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya saat berlangsungnya Musrenbang RKPD di Pendopo Agung Keraton, Senin (30/03/2026).
Musrenbang dinilai sebagai forum strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional. Melalui forum ini, diharapkan lahir program-program berkualitas yang mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Bappeda melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat umum. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang sebagai instrumen penting, guna melahirkan program berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mewujudkan arah pembangunan yang lebih maju,” terangnya.
Arif juga mengungkapkan bahwa tahapan perencanaan pembangunan telah dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Musyawarah Desa (Musdes) pada Juli hingga September 2025, dilanjutkan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada 27 Januari 2026, Musrenbang kecamatan pada 9–13 Februari 2026, hingga forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah pada 10 Maret 2026.
Dari seluruh rangkaian tersebut, tercatat sebanyak 771 usulan telah masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Tingginya jumlah usulan ini mencerminkan besarnya partisipasi masyarakat, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan seleksi berdasarkan prioritas, ketersediaan anggaran, dan kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan.
“Diharapkan, sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, agar perencanaan pembangunan 2027 mampu mendorong transformasi pembangunan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran,” pungkas Arif Firmanto.(red)
Baca juga: Ratusan Manuskrip Kuno Ditemukan di Gelaman Kangean
Pewarta Febri
Editor : Redaksi