Zulhas Prioritaskan Program MBG untuk Pesantren dan Wilayah 3T, Dapur Sekolah Dioptimalkan

 

Jakarta, JatimUPdate.id - Pemerintah menyiapkan skema baru untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada tahap awal, program tersebut akan diprioritaskan bagi pondok pesantren, sekolah berbasis agama, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan langkah itu diambil agar manfaat MBG lebih cepat dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan sekaligus mengatasi sejumlah kendala pelaksanaan di lapangan, termasuk keterbatasan infrastruktur dapur umum.

"Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku," ujar Zulkifli Hasan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (26/7/2026). 

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan, pemerintah akan mengoptimalkan dapur yang telah dimiliki pondok pesantren maupun sekolah Islam.

Dengan skema tersebut, pembangunan dapur baru dinilai tidak perlu dilakukan sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung lebih cepat.

"Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti tidak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah dan di pondok saja agar ada percepatan. Tidak usah memberi keuntungan kepada pihak lain. Tinggal pengawasannya disempurnakan agar higienis dan bergizi," katanya.

Menurut Zulhas, pemanfaatan dapur yang sudah tersedia juga diharapkan mampu menekan biaya pembangunan fasilitas baru sekaligus mengurangi potensi munculnya pihak perantara yang mengambil keuntungan dari pelaksanaan program.

Selain mempercepat distribusi MBG, pemerintah juga tengah membenahi penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan menyusul adanya tumpang tindih sasaran penerima manfaat di sejumlah daerah.

Pemerintah bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait saat ini melakukan pendataan terhadap sekitar 8.000 titik layanan MBG agar penyaluran program lebih tepat sasaran.

Sekolah yang dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik secara mandiri akan dievaluasi sehingga alokasi program dapat dialihkan ke wilayah yang lebih membutuhkan.

Di sisi lain, pemerintah memastikan pelaku UMKM dan mitra masyarakat yang telah berinvestasi dalam mendukung pelaksanaan MBG tetap mendapat kepastian.

Penyesuaian skema distribusi disebut tidak akan mengabaikan investasi yang telah dilakukan masyarakat.

Pemerintah menargetkan percepatan pelaksanaan MBG di pesantren dan wilayah 3T dapat terealisasi dalam waktu satu bulan.

Sementara itu, penataan distribusi program secara nasional ditargetkan rampung dalam dua bulan agar pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif, merata, dan tepat sasaran.(ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat