Oleh : Ponirin Mika
Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton dan Anggota Community of Critical Social Research, Probolinggo, Jurnalis JatimUPdate.id
Paiton, Probolinggo, JatimUPdate.id - Dewasa ini, masyarakat kita terus membanding-bandingkan antar kepala daerah satu dengan yang lain.
Padahal kepala daerah itu memiliki gaya dan cara kepemimpinan yang berbeda. Di panggung politik daerah, posisi Bupati sering kali dipandang melalui lensa yang terlalu sederhana: menjadi seorang Teknokrat yang kaku pada aturan, atau menjadi Eksekutor yang mengejar kemegahan fisik.
Namun, jika kita menyelami lebih dalam, kepemimpinan sejati sebenarnya sedang bertarung melawan satu musuh besar, yakni Syahwat Instan.
Menjadi pemimpin bukan sekadar perkara adu cepat membangun jembatan, gedung, atau jalan tol. Memang, kecepatan tanpa ketertiban administrasi adalah langkah gagah menuju jurang kegagalan hukum.
Kita sering menyaksikan bagaimana sebuah "prestasi" fisik berubah menjadi "warisan" kasus korupsi hanya karena prosedurnya dianggap sebagai beban, bukan sebagai pelindung.
Namun, di sisi lain, organisasi yang tertata rapi namun miskin pembangunan juga merupakan sebuah pengkhianatan. Birokrasi yang hanya sibuk dengan tumpukan dokumen dan rapat-rapat tanpa ujung adalah bentuk "menara gading"—megah di dalam, namun asing bagi rakyat yang menanti perubahan di luar sana.
Dalam diskursus ini, kita harus melampaui dikotomi teknokrat vs eksekutor. Kita membutuhkan tipe ketiga: Pemimpin Visioner-Intuitif. Teknokrat bekerja dengan data dan kepatuhan mutlak. Ia memastikan fondasi organisasi kokoh, namun sering kali kehilangan denyut nadi masyarakat karena terlalu terpaku pada angka dan regulasi. Populis-Akseleratif (Si Pendobrak) mampu mengubah wajah kota dalam semalam.
Baca juga: Dihadapan Ribuan Pengurus, KH. M. Zuhri Zaini Teguhkan Ikhlas dan Panca Kesadaran dalam Pengabdian
Gayanya menggoda dan disukai publik, namun risikonya fatal: ia sering menabrak prosedur yang akhirnya meninggalkan bom waktu bagi penggantinya.
Pemimpin Visioner-Intuitif adalah jembatan di antara keduanya. Ia tidak menabrak aturan, melainkan melakukan navigasi cerdas di dalamnya.
Ia memiliki intuisi untuk merasakan penderitaan rakyat tanpa harus menunggu laporan statistik, namun tetap memiliki visi untuk mengunci setiap kebijakannya dalam tata kelola yang bersih.
Sudah saatnya kita mengoreksi budaya hukum yang menganggap pemimpin hebat adalah mereka yang "berani menabrak aturan demi rakyat".
Aturan atau tata organisasi dibuat bukan untuk menghambat, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut adil dan tidak hancur saat masa jabatan berakhir.
Baca juga: Mirip IKN, Pos Terpadu Polres Probolinggo Jadi Oase Pemudik: Ngopi Gratis hingga Karaoke Disiapkan
Kita sudah terlalu sering melihat fasilitas publik yang mewah hancur hanya dalam dua tahun karena sistem pemeliharaannya tidak disiapkan. Itulah akibat dari mengagungkan fisik tanpa menata organisasi.
Pembangunan fisik yang dikebut tanpa perencanaan hanya akan menghasilkan "monumen bisu" yang gagal memuliakan manusia.
Seorang Bupati harus menyadari bahwa jabatan adalah titipan yang singkat. Membangun sistem organisasi yang kuat adalah bentuk pengabdian yang lebih abadi daripada sekadar membangun tembok semen. Semen bisa retak, gedung bisa kusam, namun sistem yang adil dan transparan akan terus mengalirkan manfaat bagi generasi mendatang.
Pemimpin yang spektakuler tidak hanya meninggalkan jejak kaki di tanah pembangunan, tetapi juga meninggalkan jejak tata kelola di dalam sistem pemerintahan.
Karena pada akhirnya, keberhasilan seorang pemimpin bukan dilihat dari seberapa banyak ia membangun, melainkan dari seberapa lama manfaat pembangunannya bertahan setelah ia tidak lagi berkuasa. (red)
Editor : Redaksi