Oleh: Ulika T. Putrawardana, SH.
Alumnus Universitas Jember
Surabaya, JatimUPdate.id - Mari kita mulai dari dapur. Bukan dapur rumah Anda, melainkan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sana, setiap pagi, puluhan juru masak lokal meracik ribuan porsi makanan untuk anak-anak sekolah. Di sisi lain, di atas kertas, 83.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disiapkan menjadi “jantung ekonomi baru” desa—penyalur pupuk, pembeli gabah, sekaligus agen bantuan sosial.
Inilah janji besar Presiden Prabowo Subianto: ekonomi kerakyatan yang nyata, bukan sekadar wacana.
Namun di balik sarden kaleng yang dibagikan ke anak SD dan bangunan fisik koperasi yang menjamur, ada pertanyaan yang menganga: apakah kita sedang menyaksikan kelahiran “ekonomi kerakyatan” versi Sarbini Sumawinata, atau kita hanya mengulang skenario lama warisan ayahnya sendiri, Sumitro Djojohadikusumo—sebuah skenario di mana negara hadir, tetapi dengan wajah “Mafia Berkeley” yang penuh intrik dan pertumpahan darah?
Mafia Berkeley: Cetak Biru yang Tak Pernah Usai
Nama “Mafia Berkeley” pertama kali dilontarkan jurnalis Amerika David Ransom dalam artikelnya yang meledak di majalah Ramparts, Oktober 1970.
Tuduhannya berat: sekelompok ekonom lulusan Universitas California, Berkeley—Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Subroto, dan pimpinan tak resminya Soemitro Djojohadikusumo—bukan sekadar teknokrat biasa. Mereka adalah bagian dari proyek besar CIA, Ford Foundation, dan Departemen Luar Negeri AS untuk menggulingkan Soekarno, membantai hingga satu juta orang yang dituduh komunis, lalu membangun ekonomi Indonesia yang pro-Barat dan pro-investasi asing.
Ransom menggambarkan bagaimana sejak 1950-an, Ford Foundation membiayai program-program di MIT, Cornell, dan Berkeley untuk “mencetak” kader-kader Indonesia.
Sumitro, sebagai dekan Fakultas Ekonomi UI sejak 1951, menjadi “kepala sekolah” yang merekrut mahasiswa potensial, mengirim mereka ke AS, dan mempertahankan fakultas sebagai “benteng” melawan Soekarno—bahkan ketika ia sendiri diasingkan setelah pemberontakan PRRI 1958.
Dalam suratnya 28 April 1969, yang dimuat dalam buku Ransom, Sumitro mengakui adanya tiga bentuk perjuangan melawan Soekarno: perlawanan terbuka bersenjata, perlawanan lewat kritik publik, dan perlawanan terselubung dengan “pura-pura” bekerja dalam sistem, mempertahankan pangkalan kelembagaan.
“Pesanan utama yang saya sampaikan pada Sadli… ialah: memusatkan segala tenaga dan perhatian pada mempertahankan Fakultas Ekonomi… sebagai benteng pembinaan cendekiawan-cendekiawan muda.”
Inilah pengakuan paling terang bahwa infiltrasi intelektual itu memang direncanakan secara sistematis.
Setelah 1965, jaringan ini menduduki semua posisi kunci: Widjojo (Bappenas), Ali Wardhana (Keuangan), Sadli (Tim Penanaman Modal Asing), Emil Salim (Wakil Bappenas).
Dengan bantuan tim Harvard Development Advisory Service, mereka menyusun Repelita I yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi Freeport, minyak, kayu, dan tawanan politik yang dijadikan pekerja rodi. Inilah cetak biru kapitalisme “kroni” yang—dalam berbagai wajah—bertahan hingga hari ini.
Sarbini Sumawinata: Suara Lain yang Dibungkam
Di tengah dominasi Mafia Berkeley, ada satu ekonom UI yang memilih jalan berbeda: Sarbini Sumawinata.
Kepala BPS pertama, murid Sutan Sjahrir, dan seorang sosialis demokratik yang percaya pada ekonomi kerakyatan—bukan sekadar pertumbuhan GNP, melainkan pemberdayaan rakyat dengan alat-alat produksi modern.
Ia menolak fetisisme investasi asing, menekankan modernisasi pertanian, koperasi, dan peran negara yang dominan tetapi tidak birokratis.
Sarbini tidak pernah diajak ke dalam jaringan Ford-Berkeley. Ia justru menjadi kritikus paling tajam terhadap pembangunan Orde Baru yang hanya menguntungkan segelintir konglomerat.
Akibatnya, ia dituduh terlibat Malari 1974 dan ditahan 808 hari tanpa pengadilan. Ia selamat, tetapi suaranya terus terpinggirkan.
Sementara murid-murid Sumitro duduk di kursi menteri, Sarbini hanya bisa menulis dan mengajar—dan mati pada 2007 dengan gagasannya yang tak pernah sungguh-sungguh diuji.
Buku Ransom menjelaskan mengapa Sarbini dibungkam: karena Mafia Berkeley telah menguasai semua posisi kunci.
Siapa pun yang mengajukan alternatif—apalagi alternatif yang berpihak pada rakyat kecil—harus disingkirkan. Inilah politik ekonomi Orde Baru: pertumbuhan untuk segelintir, darah untuk rakyat.
MBG dan KDMP: Wajah Ganda Ekonomi Kerakyatan?
Kini, di era Prabowo—putra kandung Sumitro—dua program unggulan menjadi pusat perhatian: MBG dan KDMP. Apakah ini upaya serius menuju ekonomi kerakyatan ala Sarbini, atau sekadar pewarisan gaya lama Mafia Berkeley dengan kemasan populis?
Baca juga: Koperasi Merah Putih Bisa Dibangun Bertingkat, Solusi Atasi Keterbatasan Lahan di Kota
Dapur MBG: Antara Gizi dan Monopoli
Secara hitung-hitungan, MBG memang menggoda. Dengan target 82 juta penerima dan anggaran 2025-2026 sekitar Rp335 triliun, program ini menciptakan lapangan kerja (22.275 dapur operasional menyerap sekitar satu juta tenaga kerja), memberi kepastian pasar bagi petani, dan—setidaknya di atas kertas—memperbaiki gizi anak. Ini sejalan dengan visi Sarbini: negara hadir untuk menciptakan pasar yang stabil bagi produsen lokal.
Namun, di balik piring gratis, ada “dapur” yang lebih gelap. Kajian Nalar Institute (Februari 2026) menemukan praktik monopoli terselubung: pengelolaan puluhan dapur MBG oleh anak seorang legislator yang menguasai 41 unit SPPG di Sulawesi Selatan.
Ini bukan lagi ekonomi kerakyatan, melainkan pembagian jatah kepada kroni—sebuah pola yang sudah akrab sejak era Mafia Berkeley.
Bahkan Celios menilai telah terjadi pergeseran fokus dari gizi ke motif ekonomi: penyediaan makanan kering untuk daerah terpencil yang rendah gizi, pemberian makan saat libur dan puasa, serta indikasi penggunaan dana pendidikan untuk menopang MBG.
“Pemerintah sudah bergeser pola pikir dari gizi ke ekonomi,” kata Direktur Celios, Nailul Huda.
KDMP: Koperasi atau Kedok?
Koperasi Desa Merah Putih adalah program paling ambisius: 83.000 unit di seluruh desa, dengan alokasi 58�na Desa wajib dialihkan untuk pembangunannya—bahkan di beberapa daerah pemotongan mencapai 70%. Pemerintah telah mengucurkan Rp90 triliun untuk 30.000 unit pada kuartal I-2026 saja.
Tujuannya mulia: memotong rantai distribusi, menjadi offtaker hasil petani, agen pupuk subsidi, hingga pemasok MBG.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebutnya sebagai “dakwah ekonomi” untuk menggeser rakyat dari objek menjadi subjek ekonomi. Ini sangat Sarbini.
Namun, cara mencapainya sangat anti-Sarbini. Operasional dua tahun pertama diserahkan sepenuhnya kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), sebuah BUMN pangan. Belum jelas kapan dan bagaimana koperasi akan diserahkan ke desa. Sementara itu, kontroversi impor 105.000 pikap dari India—yang sudah mulai disalurkan—menimbulkan pertanyaan: mengapa tidak menggunakan produk dalam negeri? Kadin sendiri mendesak pembatalan impor karena dinilai kontradiktif dengan agenda industrialisasi nasional.
Lebih mengkhawatirkan lagi: skema ini mengingatkan pada Program Benteng era 1950-an—program afirmasi Sumitro yang gagal total karena lisensi impor hanya digunakan untuk rent-seeking, bukan membangun industri.
Sejarah terancam berulang: koperasi yang seharusnya menjadi milik rakyat, justru dijadikan proyek besar yang dikelola oleh BUMN dan “orang dalam”, dengan potensi kebocoran dan monopoli baru.
Antara Sumitro dan Sarbini: Jalan Mana yang Dipilih Prabowo?
Prabowo adalah pewaris langsung jaringan Sumitro. Ia tumbuh dalam lingkungan Mafia Berkeley. Ketika ia menjadi Presiden, banyak “cucu ideologis” Sumitro—ekonom lulusan UI, Harvard, Berkeley—kembali menduduki jabatan strategis.
Baca juga: Bupati Bondowoso Terima Tim TAPM, Sinergikan Percepatan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa
Program-programnya seperti Danantara, MBG, dan KDMP adalah manifestasi state-guided capitalism ala Sumitro: negara hadir sebagai pemodal dan pengendali, bekerja sama dengan modal asing (dan utang), serta mengejar pertumbuhan tinggi.
Namun, Prabowo juga menunjukkan perbedaan retoris. Ia lebih vokal dalam nasionalisme ekonomi dan anti-imperialisme. Ia sering mengkritik ketergantungan pada Barat. Program MBG dan KDMP—setidaknya di atas kertas—mengakui pentingnya ekonomi kerakyatan. Ini bisa dibaca sebagai upaya untuk menjawab kritik ala Sarbini yang selama ini terpinggirkan.
Tapi pertanyaan Sarbini akan selalu sama: “Apakah program ini benar-benar memberi rakyat alat-alat produksi modern, atau hanya sekadar proyek bagi-bagi jatah?” Apakah koperasi merah putih akan benar-benar menjadi milik petani, atau akan dikendalikan dari Jakarta? Apakah dapur MBG akan memberdayakan UMKM lokal, atau hanya menguntungkan segelintir pengusaha yang dekat dengan kekuasaan?
Indikasi awal tidak menggembirakan. Pengalihan 58�na Desa ke KDMP tanpa transparansi publik—sementara skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun drastis dari 37 ke 34, dan peringkat jatuh dari 99 ke 109—adalah resep bencana. Ketika dana desa ditarik dari pengawasan kepala desa dan pemerintah lokal, lalu dikelola secara terpusat oleh BUMN, kita sedang membangun monopoli negara baru—bukan ekonomi kerakyatan.
Warisan yang Harus Diputus
Buku Ransom, yang diterbitkan ulang Koalisi Anti Utang pada 2006, adalah dokumen yang tak bisa diabaikan. Ia menceritakan bagaimana sebuah universitas terhormat di California dan yayasan-yayasan filantropis yang mengaku memajukan pendidikan menjadi alat untuk membantai satu juta manusia dan menjarah kekayaan alam.
Sumitro Djojohadikusumo memilih jalan “perlawanan terselubung”. Ia berhasil. Murid-muridnya menguasai Indonesia selama 32 tahun. Namun warisannya adalah oligarki, kerusakan lingkungan, utang yang membelenggu, dan sebuah sistem di mana “kroni” selalu lebih penting daripada rakyat.
Sarbini Sumawinata memilih jalan berbeda: perlawanan terbuka melalui kritik dan alternatif. Ia dibungkam, dipenjara, dan dilupakan. Namun gagasannya tentang ekonomi kerakyatan tetap hidup—sebagai alternatif, sebagai mimpi, sebagai pengingat bahwa pembangunan harus berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.
Kini, Prabowo Subianto—putra Sumitro—memegang tampuk kekuasaan. Ia bisa melanjutkan warisan Mafia Berkeley: pertumbuhan untuk segelintir, utang untuk rakyat, proyek besar untuk kroni.
Atau ia bisa berani melakukan kudeta intelektual terhadap ayahnya sendiri, mendengarkan Sarbini, dan benar-benar membangun ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Jawabannya tidak akan ditemukan dalam pidato atau rapat terbatas. Jawabannya ada di dapur MBG dan gerai KDMP: apakah dapur itu dikelola oleh koperasi petani lokal atau oleh anak pejabat? Apakah gerai itu menjadi pusat pemberdayaan desa atau hanya etalase proyek mercusuar? Apakah petani benar-benar mendapatkan traktor dan akses pasar, atau hanya menjadi pemasok paksa dengan harga yang ditentukan dari atas?
Seperti yang selalu diingatkan Sarbini: Revolusi kerakyatan tidak akan datang dari atas, tetapi dari rakyat yang bersatu dan berdaya.
Jika program MBG dan KDMP hanya menjadi proyek politik yang menguntungkan segelintir kroni, maka kita tidak sedang membangun ekonomi kerakyatan.
Kita hanya sedang mengganti kostum Mafia Berkeley dengan pakaian baru—tetapi wajahnya tetap sama.
Editor : Redaksi