Surabaya,JatimUPdate.id -Anggota Komisi D DPRD Surabaya Abdul Malik menyoroti ketimpangan jumlah sekolah negeri di wilayah padat penduduk dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Malik menyebut di kawasan utara Surabaya seperti Semampir dan Pabean Cantian, jumlah SMP negeri sangat terbatas dibanding jumlah penduduk.
Baca juga: LKPJ Wali Kota 2025, DPRD Soroti Ketahanan Pangan hingga Sampah
“Kalau lihat di sana, satu kecamatan hanya ada satu sekolah negeri. Itu jelas tidak sebanding dengan jumlah penduduk,” kata Mailk, Rabu (15/4).
Malik membeberkan, jumlah warga di kawasan tersebut bisa mencapai ratusan ribu jiwa.
Kendati begitu, daya tampung sekolah negeri sangat terbatas.
“Penduduknya bisa sampai sekitar 180 ribu sampai 200 ribu, tapi sekolah negerinya minim,” ujarnya.
Akibatnya lanjut Malik, banyak siswa kesulitan mengakses pendidikan negeri, jalur prestasi maupun domisili.
“Tidak semua anak punya prestasi, sementara jarak ke sekolah negeri lain juga jauh,” katanya.
Baca juga: Penataan Pasar Unggas, Pedagang: Ruang Penataan Banyak, Tak Harus Jauh dari Basis Pasar
Ia mengingatkan, kondisi tersebut berpotensi memicu anak putus sekolah karena tidak tertampung di sekolah negeri dan terkendala melanjutkan ke swasta.
“Ini yang harus diantisipasi. Jangan sampai karena tidak tertampung, akhirnya anak tidak sekolah,” imbuhnya.
Maka dari itu, Malik mendorong Dinas Pendidikan evaluasi, membuka peluang pembangunan sekolah baru di wilayah padat penduduk.
Malik juga mengusulkan skema khusus dalam SPMB untuk daerah dengan keterbatasan akses sekolah negeri.
Baca juga: Ajeng: Aplikasi SPMB Jangan Menyulitkan Wali Murid, Sekolah Swasta Harus Dilibatkan
“Perlu ada skema khusus untuk wilayah padat dan yang jauh dari sekolah negeri, supaya semua bisa terakomodir,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan tersebut menjadi solusi agar akses pendidikan lebih merata di Surabaya.
“Ini penting, jangan sampai karena tidak ada sekolah negeri, anak-anak akhirnya tidak melanjutkan sekolah,” urai Abdul Malik. (Adv)
Editor : Advertorial