Unesa Gelar Kuliah Tamu: Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dalam Otonomi Daerah

Reporter : Ibrahim
Flayer Kuliah Tamu, Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dalam Otonomi Daerah Integrasi Aspirasi Masyarakat ke dalam Kebijakan Pembangunan” pada Senin, (13/04/2026) secara daring.

 

Surabaya, JatimUPdate.id – Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar kuliah tamu bertajuk “Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dalam Otonomi: Integrasi Aspirasi Masyarakat ke dalam Kebijakan Pembangunan” pada Senin, (13/04/2026) secara daring. 

Baca juga: IKWI Jatim Perkuat Ketahanan Keluarga dan Profesionalisme Media di Era Digital

Kegiatan ini menghadirkan Rudi Arifiyanto, S.Sos., M.A., M.S.E., Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga pernah menjabat sebagai PJ Bupati Sampang 2024-2025 serta Ken Bimo Sultoni, S.I.P., M.Si., dosen Ilmu Politik Unesa yang juga peneliti Sygma Research and Consulting.

Koordinator Prodi Ilmu Politik Unesa, Dr. Mochamad Arif Affandi, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang penguatan pemahaman mahasiswa antara teori dan praktik otonomi daerah.

Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, Rafi Fahlevi, juga menekankan pentingnya forum ini dalam mendorong diskusi kritis mahasiswa.

Baca juga: Judes FC Jalani Laga Persahabatan bersama Siwo PWI Jatim dan Unesa FC

Dalam pemaparannya, Rudi Arifiyanto menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen untuk menghadirkan kedaulatan rakyat secara nyata melalui perluasan partisipasi publik di tingkat lokal. 

“Kedaulatan rakyat tidak cukup berhenti di konstitusi, tetapi harus hadir dalam praktik kebijakan sehari-hari di daerah,” ujar Rudi Arifiyanto.

Sementara itu, Ken Bimo Sultoni menyoroti tantangan implementasi otonomi daerah yang masih diwarnai ketimpangan dan persoalan komunikasi politik. 

Baca juga: Jakarta Terbuka, Surabaya Pilih Operasi Yustisi, Ini Kata Pakar Unesa

“Otonomi daerah tidak boleh sekadar desentralisasi kewenangan, tetapi harus mampu melahirkan kebijakan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Melalui kuliah tamu ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara kritis dinamika otonomi daerah serta peran masyarakat dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan. (roy/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru