Memprihatinkan Sekolah Rusak di Pesisir Jabon, Pemkab Sidoarjo Janji Rehabilitasi 

 

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Kondisi memprihatinkan dua sekolah dasar negeri di wilayah pesisir Kecamatan Jabon kembali membuka persoalan lama pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

Di tengah komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, siswa di SD Negeri Kupang 3 dan SD Negeri Kupang 4 masih harus belajar di ruang kelas yang rusak, sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga belum menyentuh mereka.

Temuan itu terungkap saat Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meninjau langsung kedua sekolah pada Senin (20/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mimik mendapati sejumlah ruang kelas di SDN Kupang 3 mengalami kerusakan serius, mulai atap bocor, dinding retak hingga sekat antar kelas yang berlubang.

"Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kalau memang harus direhabilitasi total, segera direncanakan agar anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman," kata Mimik.

Kondisi serupa juga ditemukan di SDN Kupang 4. Sekolah yang berdiri sejak 1987 itu masih menggunakan beberapa ruang kelas yang dinilai tidak layak.

Empat ruang kelas disebut menjadi prioritas rehabilitasi dengan material yang lebih tahan terhadap korosi akibat kadar garam tinggi di kawasan pesisir.

Meski jumlah siswanya hanya 12 orang, Mimik menegaskan pemerintah tidak boleh mengabaikan hak mereka memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.

"Walaupun siswanya hanya dua belas orang, mereka tetap memiliki hak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Sekolah di daerah terpencil seperti ini harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pemetaan kondisi bangunan sekolah.

Pasalnya, kerusakan yang ditemukan bukan terjadi secara mendadak, melainkan telah berlangsung cukup lama sehingga memengaruhi kenyamanan proses belajar mengajar.

Selain persoalan infrastruktur, keterlambatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi sorotan.

Hingga kini siswa di SDN Kupang 3, SDN Kupang 4, maupun taman kanak-kanak di kawasan tersebut belum menerima manfaat program nasional itu.

Penyebabnya, pembangunan dapur pelayanan belum selesai dan lokasi distribusi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih terlalu jauh.

Mimik memastikan persoalan tersebut telah dikoordinasikan dan menargetkan penyaluran MBG mulai dilakukan pada akhir Juli 2026.

"Sudah kami koordinasikan. Insya Allah akhir bulan ini MBG mulai disalurkan sehingga anak-anak di wilayah ini dapat segera merasakan manfaatnya," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Netty Lastiningsih mengatakan hasil peninjauan akan segera ditindaklanjuti melalui kajian teknis.

Rehabilitasi bangunan akan menggunakan material yang sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir agar lebih tahan terhadap korosi.

"Perbaikan akan menggunakan material yang sesuai dengan kondisi lingkungan pesisir sehingga bangunan lebih awet dan pemanfaatan anggaran menjadi lebih efektif," ujar Netty.

Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori meminta persoalan pendidikan di wilayah terpencil tidak berhenti pada kunjungan lapangan semata.

Ia mendorong adanya kebijakan nyata melalui APBD 2027, termasuk pemberian insentif khusus dan tunjangan transportasi bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.

"Guru di wilayah terpencil masih menanggung sendiri biaya transportasi. Karena itu kami mengusulkan adanya tunjangan khusus yang didukung regulasi daerah. Selain itu, wilayah Kupang Kecamatan Jabon juga harus menjadi prioritas Program Makan Bergizi Gratis serta mendapat perhatian dalam perbaikan akses jalan menuju sekolah," tegas Dhamroni. (ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat