Bondowoso, JatimUPdate.id ,– Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai melakukan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Baca juga: Difasilitasi Pemkab, Ratusan Koper Jemaah Haji Bondowoso Mulai Dikirim ke Surabaya
Langkah tersebut dilakukan menyusul masih tingginya angka kemiskinan di Bondowoso yang pada 2025 tercatat mencapai 12,2 persen atau sekitar 87 ribu jiwa.
Pemerintah daerah menilai pembaruan data menjadi penting agar bantuan tidak salah sasaran.
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, mengatakan proses verifikasi akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah desa, hingga lintas organisasi perangkat daerah terkait.
“Semangatnya adalah memastikan apakah angka kemiskinan yang ada saat ini memang sesuai fakta di lapangan. Jika memang benar, tidak menjadi masalah. Yang penting, datanya valid dan bantuan tepat sasaran,” ujar Fathur Rozi usai rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, mayoritas penerima bantuan sosial berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Penerima bantuan PKH, kata dia, berasal dari kelompok desil 1 sampai 4. Sementara penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mencakup masyarakat pada desil 1 hingga 5.
Baca juga: Karya Cerita Siswa FLS2N Bondowoso Akan Dibukukan, Kadisdik Tekankan Orisinalitas
Menurut Fathur Rozi, verifikasi dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas sektor agar data kesejahteraan sosial yang dimiliki pemerintah benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menambahkan, indikator utama penentuan kemiskinan tetap mengacu pada tingkat pendapatan masyarakat. Saat ini, garis kemiskinan di Bondowoso berada pada angka Rp526.325 per kapita per bulan.
Masyarakat dengan pendapatan di bawah angka tersebut dikategorikan miskin. Adapun kategori kemiskinan ekstrem ditetapkan bagi warga dengan pendapatan di bawah Rp391 ribu per kapita per bulan.
“Persoalan kemiskinan bukan hanya terkait kondisi geografis, tetapi lebih pada tingkat pendapatan masyarakat. Namun demikian, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, kendaraan, hingga faktor geografis juga memiliki keterkaitan,” katanya.
Baca juga: Ratusan Siswa SD/MI Bondowoso Ikuti Simulasi OSN 2026
Sejumlah wilayah di Bondowoso disebut masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi, di antaranya Kecamatan Tlogosari dan Cermee.
Pemerintah daerah memastikan wilayah-wilayah tersebut telah masuk dalam pemetaan dan akan menjadi prioritas dalam proses verifikasi lanjutan.
Pemkab Bondowoso berharap pembaruan data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat