Surabaya,JatimUPdate.id – Komisi D DPRD Surabaya menyoroti amburadulnya tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai dugaan keracunan yang menimpa 201 siswa di Kota Pahlawan.
Sorotan itu mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang utama lantai III DPRD Surabaya, Rabu (13/5), yang turut dihadiri Menteri HAM Natalius Pigai.
Baca juga: DPRD Surabaya Cecar Pengelola MBG soal Data Alergi Siswa Usai Dugaan Keracunan Ratusan Anak
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menganggap pemerintah daerah selama ini hanya dijadikan “pemadam kebakaran”
Sebab tutur Imam seluruh kebijakan program MBG dikendalikan dari pusat.
“Kalau kita lihat tata kelola BGN, mohon maaf, daerah ini cuma jadi semacam pemadam kebakaran. Semuanya dari pusat,” kata Imam, saat berlangsung rapat.
Ia mengaku Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan Surabaya tidak dilibatkan secara penuh sejak awal pelaksanaan program.
Pun dalam penentuan dapur penyedia makanan hingga koordinasi dengan sekolah penerima manfaat.
“Ketika dapur itu dibentuk dan menentukan penerima manfaat makan bergizi gratis, Dinas Pendidikan kami tidak pernah dilibatkan,” ujarnya.
Imam bahkan mengungkap temuan awal Dinas Kesehatan Surabaya terkait kondisi dapur MBG yang dinilai belum layak.
Baca juga: Utang Membengkak Akibat Cessie, Dokter di Surabaya Mengadu ke DPRD
Menurutnya, petugas sempat menemukan dapur yang tidak higienis hingga juru masak yang terindikasi mengandung salmonella.
“Teman-teman Dinas Kesehatan menemukan dapurnya tidak sehat. Tukang masaknya setelah diperiksa ternyata mengandung salmonella,” ungkap politisi NasDem tersebut.
Namun saat Pemkot ingin terlibat lebih jauh dalam pengawasan maupun pelatihan, proses koordinasi disebut harus melalui pemerintah pusat.
“Kami sudah berikhtiar, tapi susahnya minta ampun karena harus lapor pusat. Padahal daerah punya SDM dan perangkat lengkap,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Kusmayanti, menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.
Baca juga: Penertiban Tak Cuma Asal Gusur, Komisi A Minta Nasib PKL Dipikirkan
Ia mengatakan dugaan keracunan mulai terdeteksi pada 11 Mei setelah sejumlah sekolah melaporkan siswa mengalami keluhan kesehatan usai menerima MBG.
“Sekolah yang terdampak ada 10 sekolah. Total ada 201 orang terdampak,” ujarnya.
Dari jumlah tersebut, tujuh siswa sempat menjalani rawat inap, sedangkan lainnya telah dipulangkan setelah kondisinya membaik.
“Ini kejadian pertama di Kota Surabaya,” kata Kusmayanti. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman