Surabaya,JatimUPdate.id – Pimpinan DPRD Surabaya Arif Fathoni mencecar pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait validitas data kesehatan siswa usai dugaan keracunan yang menimpa 200 di Surabaya.
Cecaran itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Kusmayanti, di ruang utama lantai III DPRD Surabaya, Rabu (13/5).
Baca juga: Ajeng Minta SPPG Dievaluasi Total Usai Dugaan Keracunan MBG
Dalam forum tersebut, Kusmayanti menyampaikan, pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur MBG.
“Kami akan lebih intensif melakukan sidak ke dapur-dapur untuk memastikan jika masih ada SPPG yang tidak sesuai, segera ditindaklanjuti,” kata Kusmayanti.
Ia mengklaim selama ini pihaknya terus meminta pengelola dapur melaporkan kondisi dapur dan kelayakan operasional secara berkala.
Namun Fathoni menyoroti lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP), utamanya terkait pendataan riwayat alergi maupun penyakit siswa penerima MBG.
“Kenapa di luar kasus pendidikan ini tidak ditanyakan ada alergi makanan apa?” tanya Fathoni.
Menjawab hal itu, Kusmayanti menyebut sebenarnya SOP terkait komunikasi dengan sekolah sudah ada.
SPPG disebut wajib berkoordinasi intensif dengan pihak sekolah, termasuk terkait siswa yang memiliki alergi makanan.
“Hanya saja implementasi dari rekan-rekan SPPG terkait komunikasi kepada penyelenggara memang belum optimal,” ujarnya.
Fathoni kembali mempertanyakan apakah data riwayat kesehatan siswa benar-benar sudah diterima dan digunakan sebagai dasar monitoring sebelum program berjalan.
Baca juga: Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG, DPRD Surabaya: Daerah Cuma Jadi “Pemadam Kebakaran”
“Berdasarkan dokumen ibu, ada tidak data penerima manfaat terkait riwayat penyakit anak-anak sebelum peristiwa keracunan ini?” cecarnya.
Kusmayanti mengakui data siswa masih perlu dibenahi.
“Siap, untuk data siswa akan kami benahi,” jawabnya singkat.
Fathoni lalu meminta klarifikasi langsung kepada perwakilan sekolah yang hadir dalam rapat tersebut.
Pihak sekolah menegaskan data siswa, termasuk terkait alergi makanan, sebenarnya sudah diserahkan kepada pihak SPPG sejak awal program berjalan.
“Semua data yang harus diisi wali murid sudah kami berikan melalui wali kelas dan sudah disampaikan ke pihak SPPG,” ujar salah satu perwakilan kepala sekolah.
Baca juga: Utang Membengkak Akibat Cessie, Dokter di Surabaya Mengadu ke DPRD
Kendati begitu, Fathoni menilai akurasi pendataan masih belum maksimal.
Ia menyinggung adanya temuan siswa dengan riwayat penyakit tertentu yang diduga tidak terdeteksi dalam proses awal pendataan.
“Akurasi datanya belum sempurna. Mungkin saat wawancara tidak digali secara mendalam,” katanya.
Ia pun meminta seluruh sekolah memperbaiki kualitas pendataan kesehatan siswa agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
“Peristiwa memilukan, ini harus jadi yang pertama dan terakhir,” sergah Fathoni. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman