Surabaya,JatimUPdate.id – Komisi D DPRD Surabaya meminta evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) usai dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Surabaya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, menegaskan pihak pengelola MBG tidak cukup hanya menghentikan sementara operasional dapur.
Namun tambah Ajeng, juga harus bertanggung jawab terhadap pemulihan psikologis maupun kondisi para siswa terdampak.
“KPPG harus memastikan SPPG menjalankan juknis. Ketika terjadi insiden menonjol seperti ini, trauma healing menjadi tanggung jawab SPPG,” kata Ajeng usai rapat dengar pendapat (RDP), kepada JatimUPdate.id, Rabu (13/5).
Menurutnya, evaluasi terhadap SPPG dilakukan secara serius agar tidak menimbulkan keresahan baru di kalangan wali murid jika operasional dapur kembali dioperasikan.
Ia meminta ada jaminan keamanan serta bentuk perhatian kepada keluarga siswa terdampak.
“Kalau tetap beroperasi, bagaimana SPPG memberikan jaminan kepada wali murid bahwa kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Ajeng juga menyoroti lemahnya pemantauan pasca insiden.
Baca juga: Baru 39 Persen Pekerja Tercover BPJS, DPRD Surabaya Godok Raperda Sanksi Perusahaan Nakal
Kendati salah satu SPPG telah dihentikan sementara (suspend), menurutnya belum terlihat pengawasan intensif terhadap kondisi para siswa korban dugaan keracunan.
“Harus ada pemantauan intensif bersama gugus tugas terhadap kondisi anak-anak korban insiden,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong penguatan kerja sama lintas sektor antara KPPG dengan pemerintah daerah, termasuk memanfaatkan fasilitas milik Pemkot Surabaya seperti Rumah Potong Hewan (RPH) maupun koperasi agar kualitas bahan makanan lebih terjamin.
“Pemda punya RPH dan koperasi, itu harus dimanfaatkan supaya kualitas mutu benar-benar terjaga,” katanya.
Baca juga: Banjir Surabaya Perlu Langkah Terintegrasi, Eri Irawan: Drainase Berbasis Beton Tak Cukup
Ajeng juga meminta KPPG lebih aktif memberikan pelatihan kepada penanggung jawab di tiap sekolah
Pun meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
“KPPG harus melakukan pelatihan PIC di setiap sekolah karena penanganannya berbeda-beda. SPPG juga harus lebih proaktif melakukan pemantauan,” beber Ajeng Wira Wati. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman