Malang, JatimUPdate.id – Angka stunting di Kota Malang masih bergerak stagnan di kisaran delapan persen, meskipun berbagai program intervensi telah dijalankan secara intensif.
Baca juga: Puluhan Perempuan Malang Positif Kanker Serviks
Kondisi ini menjadi keprihatinan serius bagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, mengingatkan target penurunan prevalensi stunting merupakan salah satu prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia.
Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengungkapkan bahwa fluktuasi angka stunting terjadi hampir setiap bulan tanpa menunjukkan pola penurunan yang konsisten seperti yang diharapkan.
Data terbaru menunjukkan prevalensi stunting Kota Malang pada tahun 2025 tercatat sebesar 8,17 persen, atau sekitar 2.600 hingga 2.800 anak dari total sekitar 36.000 balita yang dipantau.
"Pergerakannya masih lurus-lurus saja. Pernah di angka 8,1 persen, turun sedikit, lalu naik lagi. Jadi belum menunjukkan penurunan yang landai seperti yang kita harapkan," ujar Husnul dalam keterangan resminya, Jumat (15/5/2026).
Stagnasi angka stunting ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Malang, terutama mengingat komitmen pemerintah pusat untuk menurunkan prevalensi stunting nasional ke level yang lebih rendah.
Meski Kota Malang sudah berada di bawah angka nasional yang berkisar di 21,6 persen (data 2022), pencapaian ini belum cukup memuaskan karena tidak menunjukkan tren penurunan yang signifikan.
Fluktuasi yang terjadi mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya penanganan, namun efektivitasnya belum optimal.
Dalam beberapa bulan terakhir, angka stunting sempat turun menjadi 7,9 persen, namun kemudian naik kembali ke 8,2 persen, lalu turun lagi ke 8,1 persen, pola yang menunjukkan inkonsistensi dalam penanganan.
Husnul menjelaskan bahwa sebenarnya berbagai intervensi telah dijalankan dengan serius, baik intervensi spesifik di sektor kesehatan maupun intervensi sensitif melalui organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Intervensi spesifik yang dilakukan Dinkes Kota Malang meliputi pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk ibu hamil, suplementasi gizi, pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di posyandu, edukasi ASI eksklusif, hingga pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita stunting dan berisiko stunting.
Program-program ini sudah berjalan secara terstruktur dengan melibatkan puskesmas, posyandu, dan kader kesehatan yang tersebar di 57 kelurahan di Kota Malang. Setiap bulan, ribuan balita ditimbang dan diukur tinggi badannya untuk mendeteksi dini kasus stunting.
Sementara itu, intervensi sensitif melibatkan berbagai OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Program-program yang dijalankan antara lain perbaikan akses air bersih dan sanitasi, bantuan sosial untuk keluarga miskin yang memiliki balita stunting, edukasi pola asuh, hingga diversifikasi pangan lokal untuk meningkatkan asupan gizi keluarga.
Namun, meski intervensi ganda ini sudah berjalan, hasilnya belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting secara keseluruhan.
Menurut Husnul, tantangan terbesar dalam penanganan stunting justru berada pada pola pengasuhan dan pemenuhan asupan gizi anak di tingkat keluarga—faktor yang sangat sulit dikontrol oleh petugas kesehatan.
"Kita tidak bisa mengawasi setiap jam makan anak. Harapannya satu porsi makanan untuk anak stunting itu benar-benar dihabiskan dan tidak dibagi dengan anggota keluarga lain," jelas Husnul dengan nada prihatin.
Pernyataan ini mengungkap realitas di lapangan yang sering kali luput dari perhatian: bahwa program pemberian makanan tambahan atau edukasi gizi tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan perubahan perilaku di tingkat rumah tangga.
Salah satu masalah yang kerap ditemui adalah praktik berbagi makanan. Porsi makanan yang seharusnya untuk satu anak stunting sering kali dibagi dengan adik atau kakaknya, atau bahkan dengan anggota keluarga lain. Hal ini terjadi terutama pada keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas yang memiliki lebih dari satu anak.
Meski niat orang tua baik, ingin berbagi secara adil, namun praktik ini justru kontraproduktif bagi anak stunting yang membutuhkan asupan gizi ekstra untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhannya.
Faktor lain adalah kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya asupan gizi yang tepat pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), periode kritis yang dimulai sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
Banyak orang tua yang masih menganggap bahwa anak kenyang sudah cukup, tanpa memperhatikan kualitas nutrisi yang dikonsumsi. Pola makan yang monoton, rendah protein hewani, dan kurang beragam masih menjadi kebiasaan yang sulit diubah.
Baca juga: Malang, Emper Rumah Tua, dan Hasrat Menjadi Bernilai
Selain asupan gizi, pola asuh yang tidak optimal juga berkontribusi terhadap stunting. Kurangnya stimulasi dini, tidak memadainya sanitasi dan kebersihan lingkungan, serta praktik pemberian makanan yang tidak sesuai usia anak menjadi faktor-faktor yang memperburuk kondisi.
Beberapa keluarga bahkan masih memberikan makanan padat terlalu dini kepada bayi di bawah enam bulan, atau sebaliknya, terlambat memberikan makanan pendamping ASI (MPASI) yang berkualitas.
Menyadari bahwa tantangan terbesar berada di tingkat keluarga, Dinkes Kota Malang akan memperkuat strategi pendampingan melalui kolaborasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang.
"Kami akan berkolaborasi dengan Dinsos melalui pendamping keluarga agar pengawasan konsumsi gizi anak bisa dilakukan lebih intensif di lapangan," ungkap Husnul.
Pendamping keluarga yang selama ini sudah bertugas mendampingi keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) akan diperkuat perannya dalam edukasi dan monitoring pola asuh anak stunting.
Mereka akan melakukan kunjungan rutin ke rumah-rumah keluarga yang memiliki balita stunting, memastikan bahwa makanan tambahan yang diberikan benar-benar dikonsumsi oleh anak yang menjadi target, serta memberikan edukasi praktis tentang pola asuh dan gizi.
Dengan pendampingan yang lebih intensif, diharapkan dapat dilakukan monitoring real-time terhadap kondisi anak stunting. Jika ada anak yang tidak menunjukkan perbaikan berat badan atau tinggi badan dalam periode tertentu, pendamping dapat segera melaporkan kepada petugas kesehatan untuk dilakukan intervensi lebih lanjut.
Sistem ini juga memungkinkan deteksi dini terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi di tingkat keluarga, seperti ketidakcukupan pangan, masalah ekonomi, atau bahkan penelantaran anak.
Inovasi lain yang dilakukan Pemkot Malang dalam upaya mempercepat penurunan stunting adalah melalui program Kampus Bergerak Peduli Stunting yang disingkat "Kabar Penting". Program ini melibatkan 16 perguruan tinggi berbasis kesehatan yang ada di Kota Malang.
Dalam program ini, setiap perguruan tinggi akan mendampingi satu wilayah puskesmas secara intensif. Dengan jumlah puskesmas di Kota Malang yang mencapai 16 unit, skema ini memungkinkan setiap wilayah mendapatkan pendampingan khusus dari satu institusi pendidikan tinggi.
"Kami berharap dengan pendampingan organisasi profesi dan perguruan tinggi ini, percepatan penurunan stunting bisa lebih terasa," kata Husnul dengan penuh harap.
Baca juga: Pelatihan Jaya Melati 1: Mencetak Kader Hizbul Wathan Berkualitas
Mahasiswa dan dosen dari berbagai program studi kesehatan, seperti gizi, keperawatan, kebidanan, dan kesehatan masyarakat akan turun langsung ke masyarakat untuk melakukan edukasi, screening gizi, pendampingan ibu hamil dan balita, hingga penelitian aksi untuk menemukan solusi kontekstual sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Program ini juga memberikan manfaat ganda. Selain membantu pemerintah dalam penanganan stunting, mahasiswa juga mendapatkan pembelajaran praktis langsung di masyarakat yang akan memperkaya kompetensi mereka sebagai tenaga kesehatan masa depan.
Saat ini, pemerintah menargetkan tidak muncul lagi kasus stunting baru melalui program New Zero Stunting. Program ini fokus pada pencegahan kasus baru stunting melalui intervensi dini sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
Berdasarkan hasil penimbangan terakhir, masih terdapat kemunculan kasus stunting baru di beberapa kelurahan. Kelurahan Rampal Celaket mencatat dua kasus stunting baru, sementara Kelurahan Sawojajar mencatat tiga kasus baru.
"Targetnya anak-anak ini bisa segera keluar dari kondisi stunting sehingga wilayah tersebut bisa mendeklarasikan New Zero Stunting," ucap Husnul.
Secara keseluruhan, prevalensi stunting Kota Malang pada tahun 2025 tercatat sebesar 8,17 persen atau sekitar 2.600 hingga 2.800 anak dari total sekitar 36.000 balita yang dipantau.
Angka ini sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan angka nasional yang masih berada di kisaran 21,6 persen (berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia/SSGI 2022). Bahkan, Kota Malang termasuk dalam kategori daerah dengan prevalensi stunting rendah menurut standar WHO yang menetapkan batas 20 persen.
Namun, pemerintah daerah tidak puas dengan pencapaian ini. Target idealnya adalah menurunkan prevalensi stunting hingga di bawah 5 persen, bahkan jika memungkinkan mencapai nol kasus baru (zero new stunting).
Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur, angka stunting Kota Malang tergolong cukup baik. Beberapa kabupaten di Jawa Timur masih memiliki prevalensi stunting di atas 20 persen, bahkan ada yang mencapai 30 persen.
Namun, ada juga kota yang berhasil menurunkan angka stunting lebih rendah dari Malang, seperti Kota Surabaya yang berhasil menekan angka stunting di kisaran 5-6 persen melalui program intervensi yang masif dan terstruktur.
Keberhasilan daerah-daerah lain ini menjadi pembelajaran berharga bahwa penurunan stunting hingga level yang sangat rendah adalah sesuatu yang realistis dan dapat dicapai jika ada komitmen kuat dari semua pihak. (dek/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat